politik

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun

MIMIKA, BM

Dinas Perikanan Kabupaten Mimika memberikan klarifikasi terkait pernyataan Ketua Komisi B DPRD Mimika, Nurman S. Karupukaro, mengenai pendapatan asli daerah (PAD) dari pelelangan ikan yang begitu minim dan tidak mencapai target.

Menurut Kepala Dinas Perikanan Mimika, Antonius Welerubun, pernyataan tersebut adalah keliru. Sebab, PAD dari pelelangan ikan pada tahun 2022 selalu melebihi target.

"Apa yang disampaikan Ketua Komisi B itu keliru. Jadi, kita punya target penerimaan di tahun 2022, itu awalnya sekitar Rp250-an juta. Tapi karena kita punya pendapatan sudah melebihi itu, maka pada proses perubahan, kita naikan ke Rp500 juta. Itu pun kita melampaui target," ujar Anton di ruang kerjanya, Senin (27/2/2023).

"Terakhir kita dapat sekitar Rp658 juta, tetapi sesungguhnya ketika kita rekon kembali, itu sekitar Rp700 lebih. Jadi tidak benar kalau kita tidak mencapai target," imbuhnya.

Anton juga membantah jika Dinas Perikanan dinilai tidak tegas dalam melakukan pengawasan. Sebab menurut Anton, sejak tahun 2022, pihaknya telah memulai melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah dan peraturan bupati kepada setiap pihak yang terlibat di dalam proses pelelangan ikan.

"Saya pikir mulai tahun 2022 itu, kami sudah melakukan sosialisasi, baik itu peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 dan peraturan bupati. Kami sudah sosialisasi kepada pemilik cold storage, pemilik kapal, pengurus, dan para bakul. Hanya saja ya namanya manusia yang sudah terbiasa sebelum adanya Perda nomor 5 tahun 2020, mereka masih tetap dengan kebiasaan lama," ungkapnya.

Anton menyebutkan, pihaknya pun telah mengambil langkah-langkah tegas kepada oknum-oknum yang bermain dengan ikan ilegal.

"Kemarin kami sudah melakukan pengawasan di 22 cold storage dan kami temukan sekitar hampir 25 ton ikan ilegal. Kami sudah suruh membayar sesuai Perda, yaitu bayar tiga kali lipat karena ikan tersebut adalah ikan ilegal atau ikan yang tidak dilelang," kata Anton.

Untuk sementara, lanjut Anton, Dinas Perikanan memang masih dalam tahap memberikan edukasi melalui sosialisasi yang terus dilakukan.

"Kenapa kita tidak langsung sita ikannya? Karena kita masih memberikan edukasi, pembinaan. Tetapi ke depan, ketika terjadi permainan seperti itu lagi, artinya ikan tidak melalui tempat pelelangan, maka kami akan sita dan akan lelang lagi," tegasnya.

Anton menyampaikan, ada beberapa kapal juga yang telah diberikan surat pernyataan karena kedapatan bekerja sama dengan para bakul untuk mengabaikan proses pelelangan.

"Ada dua kapal kemarin yang kami buat surat pernyataan. Kapal dari Juana, Jawa Tengah. Jadi kalau dikatakan kami tidak lakukan penindakan, saya rasa itu kurang benar," tandasnya.

Di samping itu, Anton mengungkapkan bahwa ada sejumlah kapal hingga saat ini belum membayar retribusi pelelangan tertutup. Total jumlah tunggakan itu, ungkap Anton, senilai hampir Rp200 juta.

"Itu pun kami sudah menyurati tiga kali. Kami kasih batas waktu sampai April 2023. Kalau tidak dibayarkan oleh pemilik perusahaan atau pun pengurus, kami akan minta kalau bisa mereka tidak usah masuk di pelabuhan Timika. Kita akan serahkan ini ke pihak yang berwajib, berkas-berkas tunggakan ini," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto

MIMIKA, BM

Sebanyak empat kandidat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) se Tanah Papua resmi di lantik.

Adapun pelantikan Ketua DPD Partai Golkar bagi 4 DOB Papua Baru diantaranya, Ketua DPD Partai Golkar Papua Pegunungan, Jhon Tabo, Ketua DPD Partai Golkar Papua Tengah, Aten Edoway, Ketua DPD Partai Golkar Papua Selatan, Yusak Waluyo, dan Ketua DPD partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya Lambert Jitmau.

Proses pelantikan 4 Ketua dan Pengurus DPD Partai Golkar ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan DPP Partai Golkar nomor : 489/DPP/Golkar/II/2023 yang dibacakan oleh Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwijk R Paulus.

Proses pelantikan dan pengambilan sumpah oleh 4 Pengurus DPD DOB Partai Golkar dipandu langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlanggs Hartarto yang berlangsung di Graha Eme Neme Yauware, Sabtu (25/2/2023).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato dalam sambutannya berharap Pengurus partai dapat Kuningkan bumi Papua.

Diharapkan, dengan terpilihnya DPD baru ini dapat menjalankan tugas dan amanah untuk memenangkan Partai Golkar dalam Pileg dan Pemilihan Presiden di tahun 2024 mendatang.

"Dengan resmi dilantiknya kepengurusan baru Daerah Otonomi Baru, membuktikan bahwa partai Golkar sangat mendukung daerah otonomi baru. Sangat senang datang ke Papua karena target untuk meraih kursi terbanyak di Legislatif, baik di tingkat kabupaten/kota, Provinsi Dan DPR RI,"kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, bahwa seluruh kekuatan Partai Golkar di Tanah Papua harus berkomitmen untuk meraih kemenangan di tahun 2024 mendatang.

"Besok saya mendengar kabar kemenangan pertama dalam pemilu harus dari propinsi Papua, kita kuningkan bumi Papua. Sudah waktunya Papua menguning kembali. Partai Golkar sudah menanam di daerah otonomi baru di Papua, sehingga yang menanam harus memanen, itulah partai Golkar. Kita sudah cukup lama berada di posisi kedua, dan saatnya Golkar harus berada di nomor satu,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Kepala Disnakertrans, Paulus Yanengga

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran terus mengupayakan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mendidik anak muda Mimika agar memiliki kemampuan sehingga bisa terserap ke dunia kerja. 

Kepala Disnakertrans Mimika, Paulus Yanengga mengatakan, sebenarnya Mimika telah lama memiliki BLK yang terketak di jalan C.Heatubun namun karena masih ada persoalan yang belum tuntas, sehingga belum bisa digunakan. 

"BLK yang pemerintah sudah bangun masih ada persoalan sehingga belum bisa digunakan. Kami saat ini sedang upayakan untuk pembangunan BLK di lokasi lain," Kata Kadisnakertrans, Paulus Yanengga saat ditemui, Jumat (24/2/2023).

Paulus mengatakan, pembangunan BLK ini bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Jadi untuk biaya pembangunan nanti dari Pemerintah Pusat. Kita di daerah hanya diminta untuk menyiapkan lahan,” jelasnya.

Lebih lanjut Paulus menjelaskan, pemerintah pusat menginginkan lahan dimana BLK akan dibangun harus memiliki sertifikat resmi.

“Kalau hanya pelepasan pemerintah pusat tidak mau sebab harus bersertifikat. Bappenas sudah dua kali ke Timika untuk menindaklanjuti rencana ini,” katanya.

Paulus juga mengaku telah berkoordiasi dengan Plt Bupati Mimika Johannes Rettob, sekiranya pemerintah daerah memiliki aset tanah yang masih tidur dan strategis, agar bisa dibangun BLK di lokasi tersebut.

“Saya pribadi melihat kondisi Mimika yang merupakan daerah perusahaan, BLK sangat dibutuhkan. Semoga tidak terlalu lama bisa diwujudkan,” ungkapnya. (Shanty Sang)