politik

Bawaslu Mimika saat melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih di Jalan Kartini Ujung, Distrik Mimika Baru, Mimika, Papua Tengah, Jumat (3/3/2023)

MIMIKA, BM

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih (PP-KHP).

Kegiatan PP-KHP yang berlangsung pada Jumat (3/3/2023) ini menyasar pada dua titik, yakni di TPS Distrik Mimika Baru (Miru) dan Distrik Wania.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Budiono Muchie, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Bawaslu RI dan juga TL salah satu hasil pleno minggu pertama bulan Maret 2023 (No.014/RT.02/PA.16/03/2023).

"Ini masif dilakukan oleh seluruh Bawaslu Kabupaten dan Kota. Tujuannya untuk menyosialisasikan tentang hak pilih. Jadi, kita memastikan warga itu sudah tahu bahwa dirinya telah terdaftar sebagai pemilih," ujarnya saat diwawancarai awak di sela-sela kegiatan.

Selain itu, lanjut Budi, patroli ini pun untuk memastikan kinerja Pantarling dalam menjalankan coklit sesuai aturan dan petunjuk teknisnya.

"Kita juga memastikan jajaran kita melakukan pengawasan dengan benar gitu," tuturnya.

Dikatakan bahwa PP-KHP akan dilakukan dia kali dalam seminggu hingga berakhirnya proses tahapan coklit pada tanggal 14 Maret 2023 mendatang.

Lebih lanjut Budi menjelaskan berbagai kerawanan yang bisa saja terjadi bila pengawasan tidak dilakukan dengan maksimal.

"Seperti misalnya Pantarling tidak melakukan coklit secara menyeluruh. Mereka hanya bertemu pihak RT untuk mencocokkan data lalu dikembalikan ke KPU. Itu nanti data pemilihnya itu-itu lagi, yang meninggal masih ada, yang pindah dan sebagainya," jelas Budi.

"Ada juga yang mereka menempel tapi tidak dicoklit karena sudah datang berkali-kali tapi tidak ada orangnya. Nah, ini yang potensi paling besar terjadi sehingga kita harus benar-benar mengawasi lewat kegiatan ini," imbuhnya.

Menurut Budi, proses tahapan coklit ini merupakan salah satu tahapan yang menentukan suksesnya keberlangsungan Pemilu maupun Pilkada.

"Untuk itu kita harus benar-benar memastikan hak pilih setiap warga ini sudah diakomodir dan sudah terdaftar di dalam DPT sesuai wilayah domisilinya. Jangan sampai ada warga yang tinggal di daerah lain, coblosnya di daerah lain. Apalagi sampai tidak memiliki hak pilih," tandasnya.

Budi juga mengimbau kepada warga untuk secara mandiri mengecek kembali data pemilihnya melalui situs resmi KPU (https://cekdptonline.kpu.go.id/).

"Bagi warga yang belum terdaftar, bisa langsung melapor ke PPS atau KPU dan juga bisa ke Bawaslu maupun Pandis untuk ditindaklanjut," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Situasi jalan di Budi Utomo

MIMIKA, BM

Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika berencana membalikan arah Jalan Budi Utomo dari arah Jalan Cenderawasih menuju Hasanudin.

Sebelumnya, Jalan Budi Utomo yang dibuat satu arah sejak Juli 2021 lalu arahnya dimulai dari Hasanudin menuju Cenderawasih.

Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Mimika, Mikael Orun menjelaskan pihaknya telah menggelar rapat dengan forum lalu lintas di Mimika terkait rencana Jalan Budi Utomo yang dikembalikan menjadi dua arah.

Namun masukkan dari forum lalu lintas adalah mempertahankan Jalan Budi Utomo tetap satu arah.

Pasalnya, keputusan Jalan Budi Utomo tetap satu arah bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi, namun juga telah dilakukan kajian yang memprioritaskan keselamatan di jalan.

“Karena jalan itu semakin banyak kendaraan, kalau masuk dengan dua arah maka otomatis tidak bisa jalan,” tutur Kabid Perhubungan Darat pada Dishub Mimika, Mikael Orus saat diwawancara di Hotel Grand Tembaga, Kamis (2/3/2023).

Mikael mengatakan, di tahun 2020 berdasarkan presentasi dalam satu jam ada 2.000 kendaraan yang masuk ke Jalan Budi Utomo.

“Itu yang teman-teman dari forum putuskan tetap 1 arah. Hanya saja arahnya yang kita balik dari arah Diana Mall ke perempatan Hasanudin-Budi Utomo,” terang Mikael.

Dikatakan, rencana ini nantinya akan disampaikan ke DPRD dan Dishub juga akan kembali memasang traffic light sesuai arahnya.

“Kita pertemuan dengan dewan dulu keputusannya seperti apa baru kita bisa terapkan. Penerapannya tetap dilakukan tahun ini,” ujarnya.

Dijelaskan, salah satu pertimbangan arah jalan Budi Utomo dibalik karena posisi jalan penghubung di sebelah kiri lebih banyak.

“Kalau kita turun dari Diana ke arah Serui Mekar, Pendidikan dan seterusnya, ada banyak jalan penghubung sebelah kiri,” katanya.

Menurutnya, dengan dibalik arahnya maka ini akan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas.

“Kalau kita memilih dari arah perempatan Hasanudin pasti akan ke jalur penghubung sebelah kanan jadi sangat tidak bagus kalau terkait lalu lintasnya,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama Tim siaga Dukcapil dengan ODGJ usai memberikan pelayanan adminduk

MIMIKA, BM

Dukcapil Mimika Menindaklanjuti laporan dari pengelola Rumah Singgah Panti Rehabilitasi Eme Neme yang di kelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Mimika bahwa ada tiga orang ODGJ yang akan di rujuk ke Rumah Sakit Jiwa Jayapura terkendala karena belum memiliki NIK.

Tanpa harus menunggu lama, pada hari ini Jumat, 3 Maret 2023 Tim SIAGA Dukcapil Mimika langsung merespon ke lokasi dan memberikan pelayanan prima kepada ketiga ODGJ tersebut.

“Tentu dalam pelayanan kami sangat berhati-hati dan dengan penuh empati supaya bisa memberikan pelayanan kepada mereka karena tentunya dalam pelayanan membutuhkan trik dan pendekatan khusus agar berjalan dengan lancar,” ungkap Kadisdkcapil Mimika, Slamet Sutejo.

Ia menjelaskan, setelah data dimasukkan, perekaman biometrik sidik jari dan retina dilakukan. Saat inilah yang krusial dan penuh tantangan karena dengan keterbatasan yang ada baik itu komunikasi, fokus, dan pendekatannya. 

“Alhamdulillah dengan dibantu Tim Dinas Sosial pelayanan tersebut berjalan dengan baik, dan dokumen Admimduk warga ketiga ODGJ ini langsung kami cetak di tempat dan diserahkan langsung kepada mereka melalui pengola panti,” ungkapnya.

Slamet berharap dengan memiliki NIK atau dokumen Adminduk, proses pengobatan dan pelayanan kesehatan maupun sosial mereka dapat berjalan dengan baik.

"Dan harapan kita semua bisa lekas sembuh, normal dan sehat walafiat kembali seperti semula," doanya.

Pelayanan kepada ODGJ ini sebagai wujud komitmen dari Dukcapil Mimika untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Mimika.

Pelayanan terbaik bukan hanya diberikan kepada warga yang sehat jasmani rohani saja, namun juga kepada pendududuk rentan adminduk. Salah satunya penyandang ODGJ yang berada di Panti Asuhan, termasuk penyandang disabilitas, korban bencana dan lainnya.

“Karena kondisi apapun ODGJ adalah Penduduk Negara lndonesia yang juga berhak mendapatkan pelayanan terbaik dalam kepengurusan dokumen adminduk, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Mendagri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Bagi Penduduk Rentan Adminduk,” jelasnya. ( Merah )