politik

Ketua Lemasa Karel Kum saat memberikan keter pers di Kantor Lemasa, Jalan Cendrawasih, Timika, Papua Tengah, Jumat (17/3/2023)

MIMIKA, BM

Lembaga adat di Kabupaten Mimika, yakni Lemasa dan Lemasko akan mendorong putra-putri daerahnya untuk ikut berlaga dalam ajang pesta demokrasi yang akan berlangsung di tahun 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Lemasa, Karel Kum, usai rapat di Kantor Lemasa, Jalan Cendrawasih, Timika, Papua Tengah, Jumat (17/3/2023).

"Kedua lembaga adat ini membuka pintu lebar-lebar untuk melayani putra-putri daerah yang bisa masuk ke dalam pesta demokrasi demi meraih kursi di DPR, DPRP, dan MRP. Kami merekomendasikan dan mendukung full," ujar Karel.

Dikatakan bahwa rapat yang dilakukan hari ini bertujuan untuk bagaimana bersama-sama menyepakati rekomendasi-rekomendasi demi mengisi jatah yang sudah diberikan kepada kedua lembaga adat di Kabupaten Mimika.

"Kita juga sepakat bermitra dengan Bawaslu untuk bersama-sama mengawal dan mengontrol berjalannya Pilkada dan Pemilu untuk beberapa tahapan kepentingan yang ada. Ini satu format, satu kesepakatan yang harus kita keluarkan untuk kedua lembaga adat ini," jelasnya.

Lebih lanjut terkait dengan dualisme yang terjadi pada kedua lembaga adat, Karel mengatakan bahwa itu bukanlah sebuah alasan untuk menghambat orang Amungme dan Kamoro dalam keberlangsungan pesta demokrasi 2024.

"Isu yang ada di luar bahwa Lemasa dan Lemasko ada dua kelompok, sebenarnya legalitas masing-masing itu sudah dimiliki, maka orang lain tidak bisa memanfaatkan alasan itu, bahwa membatasi kepentingan orang Amungme dan Kamoro. Itu tidak boleh dibatasi dengan alasan itu," tegasnya.

Menurutnya persoalan tentang dualisme di dalam tubuh organisasi adalah persoalan internal dari masing-masing lembaga.

"Itu internal Amungme, itu internal Kamoro, dan itu tidak boleh menjadi alasan, tidak ada. Tidak ada urusan dengan lembaga, itu internal kita," kata Karel.

"Dan ini kita berbicara atas nama Mimika, bukan berbicara kelompok dan organisasi, yang penting resmi itu yang kita bicarakan, kita sampaikan melalui mekanisme yang jelas," imbuhnya.

Karel mengungkapkan bahwa kedua lembaga adat yang ada sudah menjalin kemitraan dengan pemerintah melalui Kesbangpol.

"Ini kan sudah berjalan tapi konflik pengurus di dalam itu, itu internal. Itu sudah ada kewenangan tertinggi yang menentukan. Masa jabatan yang ada, keputusan yang ada, wajib untuk orang jalankan," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Kepala BKN Kanereg IX Jayapura, Sabar P Sormin serahkan SK kenaikan pangkat kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, drh. Sabelina Fitriani

MIMIKA, BM

Sebanyak 233 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat periode 1 April 2023.

Penyerahan SK kenaikan pangkat berlangsung di Graha Eme Neme Yauware, Kamis (16/3/2023).

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyono dalam sambutannya mengatakan, penyerahan SK kenaikan pangkat periode 1 April ini telah diserahkan hari ini.

"Artinya, dengan terlebih dahulu diserahkan maka saat pengurusan gaji bisa diterima pada 1 April mendatang," ujarya.

Hendritte berharap juga kepada ASN yang akan memasuki masa pensiun agar mempersiakan semuaya jauh hari sehingga ketika pensiun, gaji pensiun sudah langsung dapat diterima.

"Hal ini menjadi perhatian untuk kita semua baik yang sudah mau pensiun maupun yang nanti akan melanjutkan," kata Hendritte.

Ia pun meminta ASN yang sudah dilantik dalam jabatan namun pangkatnya belum memenuhi syarat untuk satu tahun tingkat di bawahnya agar dapat mengundurkan diri, karena nanti bermasalah dalam proses kenaikan pangkat.

Katanya, saat ini banyak yang seperti itu. Bahkan, ada pejabat di atas golongannya kecil yang di bawah golongan besar.

"Contohnya, ada kabid golongan 3b atau 3d pangkat yang di bawah kabid itu golongan 4a. Itu tidak bisa naik pangkat. Yang lalu-lalu jangan kita ikut lagi tapi mari kita perbaiki,"ungkapnya.

Dengan menerima SK kenaikan pangkat berarti ASN telah menunjukkan kinerja yang baik dan harus tingkatkan disiplin, loyalitas dan kompetensinya. Jangan terima SK nanun menjadi malas dan tidak disiplin.

"Kalau kita yang di atas tidak disiplin bagaimana yang dibawa mau ikut?. Kita harus tunjukkan inovasi dan integritas. Jangan lihat ke atas tetapi harus lihat kepada siapa kita melayani yakni kepada masyarakat dan kita digaji untuk itu jadi mari bekerja dengan baik," harapnya.

"Semoga para ASN yang terima kenaikan pangkat tetap meningkatkan kinerja di tempat kerjanya masing-masing," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Ananias Faot mengatakan, bahwa ini merupakan satu langkah maju yang sesungguhnya baru dilakukan di tahun ini yaitu penyerahan SK kenaikan pangkat yang jatuh temponya harus 1 April, namun lebih cepat berkat kerjasama BKPSDM dengan BKN regional 9 dan BKN RI.

"Jumlah ASN yang terima SK kenaikan pangkat sebanyak 233. Secara umum semuanya sudah ada persetujuan, namun ada sekitar 30-an yang belum ada SK karena harus ada tanda tangan Gubernur Provinsi Papua," Tutur Ananias.

Pasalnya saat itu terjadi peralihan, sementara pejabatnya belum ada namun persetujuan teknisnya telah ada dari BKN dan itu sudah bisa dijadikan dasar untuk dapat langsung memproses perubahan tersebut.

Adapun rincian golongan ASN yang menerima SK kenaikan pangkat Yakni, Golongan I sebanyak 5 orang, golongan II 38 orang, golongan III 152 orang, golongan IV baik IVa dan IVb 36 orang dan golongan IVc sebanyak 2 orang.

"Yang paling banyak itu golongan III," ujarnya. (Shanty Sang)

Tampak suasana sosialisasi perekrutan calon anggota Bawaslu Papua Tengah di Hotel Grand Tembaga, Timika, Papua Tengah, Rabu (15/3/2023)

MIMIKA, BM

Dalam rangka persiapan pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah tahun 2023-2028, tim seleksi (Timsel) Bawaslu Papua Tengah menggelar sosialisasi kepada sejumlah perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika di Hotel Grand Tembaga, Rabu (15/3/2023).

Ketua Timsel Bawaslu Papua Tengah, Ir. Siti Nurhalam, STMT, menyebutkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan serta penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam proses perekrutan anggota Bawaslu Papua Tengah.

"Jadi ini sosialisasi agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui tentang informasi perekrutan ini dan ikut berpartisipasi untuk mendaftar sebagai calon komisioner bawaslu Papua sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang," jelasnya kepada awak media seusai kegiatan.

Disampaikan bahwa pendaftaran akan dibuka pada tanggal 28 Maret 2023 hingga 6 April 2023. Sementara untuk masa pengumuman, lanjut Siti, akan dilakukan pada 15-24 April 2023.

"Sosialisasi ini sebenarnya sudah kita mulai dari tanggal 6-14 Maret 2023. Jadi, hari ini kita sudah mulai mengumumkan segala syarat-syarat yang akan dipenuhi oleh calon peserta," ujarnya.

Siti menyampaikan, dalam tahapan pendaftaran, para calon peserta wajib memenuhi 17 syarat umum dan 14 lampiran (lihat syarat di sini).

"Syarat secara umum seperti harus WNI, berusia minimal 35 tahun pada saat pendaftaran, pendidikan minimal S1, dan berdomisili di Papua Tengah minimal 6 bulan. Kalau punya KTP baru 3 bulan, dengan sendirinya dia pasti gugur," katanya.

Lebih lanjut Siti menyebutkan, dalam perekrutan ini, pihaknya akan mengusulkan sebanyak 10 orang untuk maju ke Bawaslu RI.

"Itu yang dilantik sebagai komisioner adalah 5 dari provinsi. Tapi diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat ikut mendaftar karena ada jumlah yang harus kita isi sebanyak-banyaknya. Seribu yang mendaftar pun tidak masalah," pungkasnya. (Endy Langobelen).