politik

Ketua (tengah), sekretaris (kanan) dan bendahara (kiri) DPC PDIP Mimika saat melakukan konferensi pers

MIMIKA, BM

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Usulan Bakal Calon Anggota Legislatif.

Rakor tersebut akan berlangsung selama dua hari mulai tanggal 23 - 24 Maret di Graha Eme Neme Yauware karena Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Mimika ditunjuk sebagai tuan rumah.

Sekertaris DPC PDIP Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan, SH mengatakan, beberapa waktu lalu Partai PDIP melaksanakan rapat bersama dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) dan juga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia untuk melakukan penjaringan terhadap bakal calon anggota legislatif kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat.

"Karena kita DPC Kabupaten Mimika dan seluruh DPC yang ada di Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua saat ini sedang melakuan proses penjaringan dan pemetaan bakal calon anggota legislatif, maka DPP mengagendakan untuk melaksanakan rapat bersama DPP di Mimika," jelas Alfian Akbar pada jumpa pers Hotel Grand Tembaga, Senin (20/3/2023) malam.

Alfian mengatakan, seharusnya dilaksanakan di 4 provinsi namun dengan pertimbangan efektivitas maka DPP memilih DPC PDIP Mimika sebagai tuan rumah.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Mimika, Yohanis Felix Helyanan.

Dijelaskan, Rakor ini untuk memverifikasi para caleg dari Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

"Dari 4 Provinsi ini, kami buat di Mimika, Karena Timika berada di tengah-tengah," ujar Jhon Thie sapaan akrabnya.

Karena dilakukan di Mimika maka DPD Papua Tengah telah melaukan persiapan lebih awal yang mana pada tanggal 21 dan 22 nanti, akan diadakan pra pembahasan verifikasi khusus untuk Papua Tengah.

"Sementara puncak kegiatan Rakor pada tanggal 23-24 Maret, yang berlangsung di Gedung Eme Neme Yaware untuk semua provinsi," ungkapnya.

Ia mengatakan, jumlah DPC dari 4 provinsi di Papua ada 29 DPC. Pada Rakor nanti masing-masing DPC mengutus 4 perwakilan yakni ketua, sekretaris, bendahara dan wakil ketua.

Oleh sebab itu, diharapkan agar para caleg yang ada di Timika wajib menghadirkan pendukungnya untuk membuktikan mereka siap untuk mengikuti pemilu nanti.

Selain itu, tiap DPC juga diminta menghadirkan para caleg dan simpatisan, satgas dan lainnya untuk mengikuti kegiatan tersebut

"Kita perhitungkan, yang hadir pada puncak acara sekitar 1.000 orang," Tuturnya.

Sementara itu, Bendahara Umum DPC PDIP Mimika, Endro Nuryanto, menambahkan momen ini merupakan kesempatan yang baik bagi PDIP karena dilangsungkan dengan meriah setelah lama vakum akibat pandemi covid-19.

"Kami minta dukungan dari seluruh kader dan simpatisan PDIP untuk merahkan kabupaten Mimika," harapnya. (Shanty Sang)

Plt Bupati Mimika Johannes Rettob saat menyerahkan DPA kepada OPD Pemda Mimika

MIMIKA, BM

Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2023 kepada sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, yang dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga, Senin (20/3/2023).

Sebagai perwakilan, Plt Bupati menyerahkan DPA kepada perwakilan Inspektorat, Kepala Bappeda, Dinas Kesehatan, Bagian Tata Pemerintahan, dan Kepala Distrik Mimika Baru.

Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob mengatakan, Penyerahan DPA sebenarnya sudah sangat terlambat, karena ada beberapa hal namun ia berharap dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

"Kita melaksanakan 2 hal dalam rangka reformasi birokrasi dimana semua pejabat pimpinan OPD harus menandatangani komitmen kerja dengan bupati dan menandatangani pakta integritas," ungkapnya.

Plt Bupati meminta agar semua pekerjaan harus dilakukan dengan baik dan benar. Pembagian DPA bukan berarti merupakan pekerjaan yang diperjualbelikan, ini tidak boleh sama sekali.

Ia mengingatkan agar harus dilaksanakan sesuai prosedur yakni Sirup, LPSE termasuk proses pelelangan. Semua harus dilakukan dengan mekanisme  aturan yang benar.

"Pesan saya, masyarakat haus dilibatkan terutama di pekerjaan padat karya. Jangan hanya satu kontraktor menguasai banyak pekerjaan, ini tidak boleh terjadi. Tahun ini kita harus betul-betul melaksanakan pembangunan dengan baik," tegasnya mengingatkan.

Ia mengingatkan semua bahwa progres pekerjaan harus dilakukan dari kampung ke kota sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBD 2023.

"Jadi diharapkan tahun ini mulai membangun Kokonao yang merupakan distrik tua, Agimuga juga perlu dibangun dan lainnya karena ini merupaka pekerjaan utama," ujarnya.

Plt John juga memperingatkan tentang pekerjaan lainnya terutama untuk membuka akses bagi masyarakat seperti di sungai, bandara maupun jalan.

"Tidak hanya itu, pendidikan dan kesehatan juga menjadi hal-hal utama yang harus dibangun untuk kita semua," katanya.

"Kita agak terlambat tapi mudah-mudahan bisa kita laksanakan, dan tahun depan tidak boleh terlambat lagi. Saya pesan juga dalam DPA tahun ini semua kontrak harus dibawah tanggal 20 Desember. Tidak ada lagi seperti tahun lalu pekerjaan berakhir di 31 Desember," tegasnya. (Shanty Sang)

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika, Johannes Rettob, meminta para ASN untuk segera menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Kepada semua pejabat, baik pejabat struktural maupun fungsional, supaya segera melaporkan LHKPN," tegas Plt Bupati John saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Pusat Pemerintahan, SP3, Senin (20/3/2023).

John mengingatkan bahwa batas akhir pelaporan LHKPN adalah tanggal 31 Maret 2023. Oleh karena itu, diharapkan adanya keseriusan dari ASN wajib lapor untuk menyelesaikan LHKPN.

"Saya berharap kita serius dalam menangani ini, inspektorat betul-betul mendampinginya untuk pelaksanaan ini. Saya berharap satu minggu ini selesai," harap John.

Sebagai informasi, jumlah pejabat wajib lapor LHKPN di Kabupaten Mimika sebanyak 199 ASN yang terdiri dari pejabat eselon II dan eselon III.

Sementara berdasarkan data pada Senin (13/3/2023) lalu, baru 91 pejabat ASN yang telah melaporkan harta kekayaannya.

Lebih lanjut John juga memberitahukan bahwa mulai minggu ini, Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) akan melaksanakan pemeriksaan terperinci.

"Itu merupakan tindak lanjut dari apa yang mereka dapati dalam pemeriksaan pendahuluan kemarin. Jadi, saya berharap semua siap," tuturnya.

"Saya juga berharap kita semangat kembali. Mari kita tetap bekerja untuk melayani masyarakat. Mulai hari ini dan seterusnya, kita terus melaksanakan proses ini," pungkasnya. (Endy Langobelen)