politik

Foto bersama usai pembukaan kegiatan

MAPPI, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi menggelar giat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Musrenbang yang digelar Kamis (30/3/2023) di Gor Kepi  mengusung tema ‘Mempercepat Peningkatan Kualitas SDM Berkarakter dan Penguatan Struktur Ekonomi dengan Pengembangan Wilayah untuk Pemerataan Mengurangi Kesenjangan dan Berkelanjutan Didukung Penguatan Rasa Aman dan Efektivitas Tata Kelola Untuk Kualitas Pelayanan Publik’.

Kegiatan dibuka oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar didampingi, Kabid Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Selatan, Yustinus Kawewaron, Wakil Ketua I DPRD Mappi Marandus Situmorang, Sekretaris Daerah Mappi Ferdinand Kainakaimu dan Kepala Bappeda Jhon Jelira.

Turut hadir jajaran DPRD Mappi, Forkopimda, pimpinan OPD, seluruh kepala distrik se-Kabupaten Mappi serta tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Pj Bupati Mappi, Michael Gomar dalam sambutan mengatakan, Musrenbang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, tata cara perencanaan pengendalian, evaluasi, rancangan jangka panjang daerah serta tata cara rencana pembangunan jangka panjang daerah.

"Program kerja yang nantinya diusulkan harus benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga kita wajib mengusulkan program kegiatan sesuai kebijakan prioritas yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat di kampung dan distrik," ungkapnya.

Penjabat Bupati menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar mengusulkan program kegiatan sesuai dengan tugas fungsi di masing-masing OPD.

Semua usulan program kegiatan yang diusulkan oleh perangkat daerah akan dilakukan review oleh tim anggaran dan disesuaikan dengan program kegiatan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian, diungkapkan Pj Bupati telah memberi instruksi kepada seluruh pimpinan daerah untuk mengusung tiga program prioritas yang menjadi kebijakan nasional yaitu pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting.

"Untuk mendukung penanganan tiga kebijakan nasional ini, maka perlu intervensi program kegiatan secara kolaborasi dari masing-masing perangkat daerah, supaya secara bersama-sama kita bisa mengurangi masalah-masalah urgensi yang ada di kabupaten mappi.

Terima kasih juga karena masing-masing OPD sudah cukup baik melaksanakan program-program kegiatan secara bersama-sama, tentu itu semua bisa terlaksana karena adanya koordinasi yang baik, saling mengingatkan dan saling membantu," tegasnya.

Pj Bupati Mappi juga memberikan apresiasi kepada Kepala Bappeda dan jajaran yang bisa melaksanakan Musrenbang tepat waktu, dan sesuai amanat undang-undang. Tema yang diusung juga merupakan penjabaran dari RKPD tahun 2023-2026.

Sejak pemerintahan Kabupaten Mappi berdiri di tahun 2002 melalui undang-undang nomor 22 tahun 2002, maka berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan merupakan prestasi, dan menjadi dinamika dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Pj Gomar berharap, seluruh pimpinan OPD, kepala distrik dan stakeholder agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal sampai dengan selesai, supaya program kegiatan yang direncanakan terutama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisa tercover dan dimasukan untuk dianggarkan. (Red)

Foto bersama usai pembukaan kegiatan FPD

MIMIKA, BM

Dalam rangka mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2024 di tingkat distrik dan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Bappeda Mimika menggelar Forum Perangkat Daerah di Hotel Cenderawasih 6, Kamis (23/3/2023).

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari mulai Kamis (30/3/2023) hingga Jumat (31/3/2023) dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Paulus Dumais.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Paulus Dumais dalam sambutannya mengatakan, Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Hal ini dilakukan untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Mimika tahun 2024, yang diselaraskan dengan rencana kerja atau renja perangkat daerah dan bermuara pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan RAPBD.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat merumuskan rencana pembangunan Kabupaten Mimika ke depan ke arah yang lebih baik dalam upaya peningkatan kualitas keluaran kegiatan yang lebih baik berdasarkan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yang mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Paulus mengatakan, Forum perangkat daerah merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja perangkat daerah dan bermuara pada RKPD dan RAPBD.

"Saya harap seluruh mekanisme dan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur di dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008, ditambah mekanisme lain, benar-benar menjamin keterlibatan semua elemen masyarakat untuk menyampaikan saran dan usulan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah ini," ungkapPaulus.

Pembahasan pada forum perangkat daerah dalam rangka menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2024 harus mempertimbangkan dan disejalankan dengan arah pembangunan.

Selain itu, fokus sasaran pembangunan tahun anggaran 2024 yang diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan guna mendorong dan mewujudkan implementasi inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Paulus berharap para kepala distrik dan pimpinan OPD dalam melaksanakan pembahasan, menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2024 dengan merespon aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrembang distrik sebelumnya yang sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan dengan tetap meperhatikan 3 hal. 

Pertama, Dokumen Renja OPD tetap berpedoman pada Renstra OPD tahun 2024 dan mengacu pada rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun anggaran 2024.

Kedua, mengevaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD termasuk program/kegiatan yang belum terselesaikan dan masih perlu untuk dilanjutkan.

Ketiga, merumuskan prioritas program dan kegiatan, indikator yang terukur, kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif dari setiap OPD.

Sementara, Ketua Panitia Yoseph Manggasa dalam laporannya menyampaikan, tujuan kegiatan ini adalah menyelaraskan program dan kegiatan daerah dengan program kegiatan hasil musrenbang distrik.

Selain itu mempertajam indikator serta target program kegiatan sesuai tugas perangkat daerah, menyelaraskan program kegiatan antar perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi prioritas pembangunan daerah dan menyesuaikan pendanaan program kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.

Peserta dari pimpinan daerah dan sub bagian perencanaan dan program perangkat daerah badan, dinas dan bagian terdiri dari 218 orang. Dan Kepala Distrik serta tim perencana Distrik terdiri dari 54 orang. (Shanty Sang)

 Foto bersama dengan Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk

MIMIKA, BM

Mengawali hubungan kemitraan yang baik dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama Senior Manajemen PTFI melakukan pertemuan silaturahmi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Nabire, pada Selasa (28/03/2023).

Selain bersilaturahmi, Presiden Direktur PTFI melakukan diskusi dengan Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk tentang sinergitas antara Provinsi dengan Perusahaan kedepan, sekaligus mendengar masukan dan harapan dari berbagai aspek demi kemajuan masyarakat Papua Tengah.

Pertemuan antara Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dengan Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah Ribka Haluk berjalan dalam suasana santai, dihadiri oleh para Bupati dari 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah dan Forkompinda.

“Puji dan syukur hari ini kami dapat bertemu dengan Ibu Gubernur di Nabire Ibukota Papua Tengah, bersama dengan para Bupati dari 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah dan Forkompinda”, kata Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas.

Dalam sambutannya, Tony Wenas menyampaikan motto utama perusahaan pada pertemuan di kantor Gubernur Papua Tengah.

“Freeport tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, dan kebersamaan itu telah berlangsung selama lebih dari 55 tahun di tanah Papua ini," ujarya.

Yang paling penting, kata Tony Wenas, Freeport akan terus menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Sementara itu, Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk memberikan apresiasi atas kedatangan Presiden Direktur Freeport bersama jajaran.

"Kami pun ingin membangun persahabatan yang baik dengan pihak Freeport, oleh karenanya saya sengaja mengundang 8 Bupati hadir disini untuk bertemu langsung dengan Presdir Freeport sebagai pengelola sumber daya alam di Papua, dan semoga dapat terus berkontribusi untuk Papua," harapnya.

Menurut Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, pemerintah daerah berharap kedepan keberadaan PTFI tetap memberikan dampak positif kepada masyarakat di provinsi Papua Tengah.

Ia berharap program-program CSR perusahaan yang selama ini telah berjalan, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pada pertemuan silaturahmi ini, Presdir PTFI Tony Wenas memberi gambaran umum perusahaan dalam bentuk presentasi kepada Gubernus Papua Tengah yang didampingi oleh Pj. Sekda, 8 Bupati, yakni Bupati Nabire, Bupati Paniay, Bupati Puncak Jaya, Bupati Puncak, Bupati Intan Jaya, Bupati Deiay, Bupati Dogiay, Bupati Mimika, Dandim, Kapolres Nabire, Kajati, serta Jajaran Forkompinda.

Turut mendampingi Presiden Direktur PTFI ke Nabire, jajaran Senior Manajemen PTFI antara lain Executive Vice President External Affairs, Agung Laksamana, Vice President (VP) Government Relations, Jonny Lingga, VP Environmental, Gesang Setyadi, VP Security Risk & Management, Arief Nasuha, VP Tax, Mukhlis Ishak, dan Technical Advisor, Arnold Kayame. (Red)