politik

MIMIKA, BM

Setelah melakukan Musyawarah Perencanaan Pembanguan (Musrenbang) RKPD 2024 selama tiga hari yang dimulai sejak, Senin (3/4/2023), Pemda Mimika akhirnya menyetujui 4.930 program kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2024 mendatang dengan total pagu anggaran sebesar Rp5,2 triliun atau Rp5.216.060.833.534.

Adapun rincian program kegiatan dan sub kegiatan yakni jumlah program kegiatan 260, jumlah kegiatan 2.357 dan jumlah sub kegiatan 2.313.

Hasil keputusan ini dilaporkan langsung oleh Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling dalam acara penutupan Musrenbang rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahun 2024 di Kantor Bappeda Mimika, Rabu (5/4/2023).

Foto - Foto : Shanty Sang (Berita Mimika)

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling saat menyampaikan laporan pada pembukaan Musrenbang RKPD 2024
Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Musrenbang RKPD 2024
Plt Bupati Mimika Johanes Retton didampingi Kepala Bappeda Yohana Paliling dan Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan foto bersama pimpinan OPD dan Forkopimda
Seluruh peserta Musrenbang RKPD 2024 foto bersama Plt Bupati Mimika Johanes Rettob yang didampingi Kepala Bappeda Yohana Paliling dan Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan
Salah satu OPD saat mensinkronkan Renja 2024 pada bidang Infrawil
Kepala Bappeda Yohana Paliling saat menyampaikan hasil Musrenbang RKPD 2024 pada penutupan
Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte saat menyampaikan sambutan
Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte didampingi Kepala Bappeda Yohana Paliling, Wakil Ketua I DPRD Mimika Alex Tsenawatme dan Ketua Komisi C Nurman Karupukaro memukul tifa penutupan Musrenbang RKPD 2024
Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte saat menandatangani berita acara hasil Musrenbang RKPD 2024
Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling saat menandatangani berita acara hasil Musrenbang RKPD 2024
Panitia kegiatan Musrenbang RKPD 2024 foto bersama Pj Sekda Mimika Petrus Yumte
Pimpinan OPD foto bersama dengan Pj Sekda Petrus Yumte dan Kepala Bappeda Yohana Paliling dan Wakil Ketua I DPRD Alex Tsenawatme

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Petrus Yumte

MIMIKA, BM

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, meminta Dinas Pendidikan untuk secepatnya memastikan tambahan perbaikan penghasilan pegawai (TPP) para guru bisa masuk ke bank hari ini untuk segera ditransfer.

Permintaan itu ia sampaikan saat memimpin apel pagi di pelataran Kantor Pusat Pemerintahan, Jalan Poros SP3, Timika, Papua Tengah, Senin (17/4/2023).

"Pastikan TPP guru-guru itu masuk di bank hari ini, dan segera berkoordinasi dengan keuangan untuk transfer apa yang menjadi hak para guru," ujar Petrus.

Dia juga menegaskan Dinas Pendidikan untuk tidak lagi menunda-nunda memberikan apa yang menjadi hak para guru.

"Segera proses dan transfer. Jangan tunda lagi, jangan kita tunggu sampai ada demo baru kita mau bergerak," tegas dia.

Sementara itu Plt Kadis Pendidikan Mimika, Willem Naa, ketika diwawancarai awak media mengungkapkan bahwa sampai saat ini, semua TPP sudah masuk ke bank.

"100 persen sudah masuk semua ke bank, tinggal menunggu transfer," ujarnya.

Disebutkan bahwa batas waktu yang ditentukan untuk pembayaran TPP adalah hingga Selasa (18/4/2023) besok.

"Saya sudah sampaikan ke pak Sekda untuk berkoordinasi dengan bank agar segera ditransfer apa yang menjadi hak para guru karena batas waktu kita hanya hari ini dan besok saja," tuturnya. (Endy Langobelen)

Kepala Distrik Jita, Suto Rontini

MIMIKA, BM

Kepala Distrik Jita, Suto Rontini mengatakan, masalah penerangan dan komunikasi di wilayah Distrik Jita kini telah teratasi dan seluruh kampung di Distrik Jita kini telah diterangi.

"Sekarang sudah ada penerangan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Jadi penerang di Jita 24 jam, tapi itu tergantung matahari," ujar Kepala Distrik Jita Suto Rontini di Hotel Cendrawasih 66, Selasa(25/4/2023).

"Kalau musim hujan maka siang petugas akan mematikan listrik, untuk digunakan pada malam hari, makanya kami butuh genset untuk bisa bantu backup," lanjut Suto.

Katanya, instalasi jaringan listrik pemerintah melalui kebijakan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob sudah mengalokasikan anggaran untuk instalasi sekaligus membayar token setiap rumah sebesar Rp500 ribu.

"Jadi sekarang masyarakat masih menikmati bantuan dari pemerintah, tapi kami perlu sosialisasi lagi ke masyarakat mengenai token listrik ini bahwasannya pemerintah hanya tanggung Rp500 ribu diawal saja dan selanjutnya untuk pengisian token menjadi tanggung jawab pribadi, takutnya timbul salah paham di kemudian hari sehingga perlu ada sosialisasi lanjutan," jelasnya.

Selain itu jaringan komunikasi Kemenkominfo melalui Dinas Kominfo Kabupaten Mimika telah membangun 4 unit BTS di Distrik Jita.

"Soal komunikasi di Jita sekarang sudah stabil. Selama ini komunikasi masyarakat hanya tergantung dengan UBIQU dan itu masyarakat harus membayar mahal, bayangkan 1 GB saja harganya Rp110 ribu, tapi sekarang masalah komunikasi sudah teratasi dengan adanya BTS ini,"ungkapnya. (Shanty Sang)