politik

Pemukulan tifa bersama Plt Bupati Mimika, John Rettob, sebagai tanda dimulainya kegiatan

MIMIKA, BM

Setiap tahun, pemerintah daerah (Pemda) wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Menindaklanjuti itu, Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika melakukan sosialisasi penyusunan LPPD bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (LPPD) Kabupaten Mimika 2022 tahun anggaran 2023.

Kegiatan digelar di Hotel Cenderawasih 66 dibuka oleh Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob, Kamis (12/4/2023).

Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Wilayah III, Dra Imelda, MAP mengatakan, LPPD adalah laporan wajib yang harus diserahkan oleh seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota setiap tahunnya.

Hal ini diatur dalam Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PP 13 tahun 2019 tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan Permendagri 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Untuk Provinsi Papua Tengah baru pemekaran, hasil evaluasi kami untuk LPPD di Kabupaten Mimika adalah catatan-catatan yang harus segera diperbaiki,"kata Imelda.

Imelda berharap kegiatan ini harus 1 hari saja dan harus bisa menjawab semua hasil evaluasi yang kurang baik untuk Kabupaten Mimika.

Katanya, catatan yang ada bahwa Kabupaten Mimika masih banyak perlu perbaikan dari beberapa indikator yang merah dan capaian standar pelayanan minimal harus segera diperbaiki

"Batas akhir sudah selesai di 31 Maret, dan hasil ini adalah hasil tahun 2022 yang terakhir belum kami evaluasi. Jadi 2021 sudah diselesaikan dan saat ini sudah berproses di Mendagri dan di hari Otda akan disampaikan," jelasya.

Menurutnya, ini adalah catatan yang cukup memprihatinkan buat dirinya karena masih ada beberapa OPD yang masih merah bahkan ada yang mendapat nilai o.

Diantaranya, pertama, urusan pendidikan masih merah, kedua, rusan kesehatan Mimika masih merah, ketiga, urusan PUPR mendapat 0 (ini 2022 berarti yang tahun 2022 dilaporkan di tahun 2023 ini masih 0)

Keempat, urusan Perkim 0 semua tidak ada yang terlaporkan denga catatan jangan sampai uang Rp190 juta sekian habis tapi tidak mengerjakan apa-apa.

Kelima, urusan kegiatan sosial ada yang 100 persen tapi ada juga yang merah untuk urusan wajib pelayanan dasar. Untuk urusan wajib pelayanan dasar capaian minimal 90 persen.

Keenam, urusan tenaga kerja hampir semuanya merah, kalaupun ada hanya 0,51 dan 1. Uangnya habis, kegiatannya ada tapi capaiannya tidak ada.

Ketujuh, untuk urusan kependudukan merah, kedelapan, urusan kepemudaan dan olahraga tidak dilaksanakan 0 persen, kesembilan urusan statistik masih merah dan sepuluh, urusan tingkat keamanan dan informasi 0.

"Namun, saya yakin di bawah pemerintahan Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob akan ada perubahan yang baik," ujarnya.

Sementara itu Plt Bupati Mimika Johanes Rettob dalam sambutannya mengatakan, dari 2019-2021 yang tadi dilaporkan adalah laporan 2021. Menurutnya, selama ini memang Kabupaten Mimika ini tidak bisa dinilai, peringkatnya tidak ada.

"Tadi sudah disampaikan ternyata merah lagi. Masih banyak juga yang kita nol, masih banyak yang tidak tahu indikator kinerja kunci. Saya heran tiap tahun ini disosialisasikan, tiap tahun diajarkan tapi hasilnya masih merah," Kata Plt Bupati John.

JR mengingatkan para pimpinan OPD agar jika menunjuk orang untuk LPPD maka harus serius bekerja dan fokus. Jangan diberikan tanggung jawab lain lagi agar fokus. 

Diakuinya, secara nyata memang ada kerja tetapi di dalam laporan tidak ada. Padahal LPPD begitu dilaporkan maka laporan tersebut akan menjadi pedoman untuk membuat rencana anggaran kerja di tahun berikutnya.

"Tapi kalau kita kerja semua abu-abu dan hanya mimpi-mimpi maka akan merah terus. Urusan kesehatan, urusan pendidikan ada 5 atau 6 urusan wajib namun rata-rata nol semua. Saya heran, kerja selama ini buat apa," Tanya John.

Anehnya, setelah diselidki, disaat Bagian Tata Pemerintahan meminta data dari OPD, datanya susah sekali untuk diberikan. Hal itu membuat Bagian Tapem harus turun menjemput bola dan sudah pasti memakan waktu lama bahkan hingga 2 minggu.

"Padahal kita harus kejar sebelum 31 Maret laporan LPPD kita harus sudah selesai. Kemarin kami baru masukkan LKPJ untuk dibahas di DPRD, itu juga sama saja minta data susah, tapi kalau minta program datang ke saya. Bapak tambah program ini karena ini prioritas, tapi begitu minta data tidak ada,"sesalnya.

Ia menegaskan agar di tahun 2023 ini semua mulai merubah mindset. Tahun 2022 APBD induk plus APBD Perubahan terbesar di Indonesia. Tahun ini APBD 2023 Rp5,1 triliun nomor 5 terbesar di Indonesia. Silpa ada kemungkinan akan menjadi Rp6,9 triliun.

Ia sangat sesali karena laporan tahun ini hampir sama dengan laporan tahun lalu. Ia mengaku tidak paham apa yang ada di pikiran para pegawainya dalam melaksanakan tugas mereka.

"RPJMD ada, tiap tahun kita buat musrenbang, kita buat RKPD, susun Renja. Tapi begitu susun LPPD nol semua. Urusan pendidikan, urusan infrastruktur uang besar 25 persen mandatory dari APBD kita," ujarnya.

"Kalau 25 persen dari Rp5 triliun itu kurang lebih hampir Rp1 triliun tapi laporannya merah. Saya tidak tahu apa yang kita kerjakan, persentase mantap semua tapi semua itu dibuktikan dalam LPPD kita," sesalnya.

Dikatakan, dalam membuat sesuatu harus tahu output, indikatornya dan lainnya. Ia juga menegaskan jika ingin menyusun laporan baik LKPJ, LPPD, laporan Lakip harus kooperatif.

"Jangan mereka yang menyususn harus menunggu tidak selesai karena instansi belum serahkan data. Sesudah kita tahu LPPD kita, jangan simpan tapi kita bagi semua OPD untuk sebagai dasar tindaklanjut Renja kita, RKPD kita," tegasnya.

"Bagaimana kita membangun sesuatu kalau kita tidak tahu, bagaimana kita mau mengentaskan kemiskinan kalau data tidak ada. Riskesda dipakai sebagai dasar pembangunan segala bidang. Saya berharap kooperatif, kita punya komitmen untuk bagaimana kita memperbaiki nilai merah ini,"ujarya mengingatkan. (Shanty Sang)

Foto bersama Pj Sekda Mimika Petrus Yumte dan undangan

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) menggelar sosialisasi penyelenggaraan pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah periode 2023-2028.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel 66 Cendrawasih, Selasa (18/4/2023) dibuka secara resmi oleh Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte.

Pj Petrus Yumte dalam sambutan mengatakan, bahwa pemerintah merasa perlu melakukan sosialisasi ini, karena yang menjadi anggota MRP terbatas jumlahnya.

"Tidak mungkin kita orang Timika, Amungme, Kamoro dan lainnya kita masuk. Tapi ada yang harus mewakili sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi harap jangan sampai di kemudian hari ini menjadi pusat konflik yang mengganggu keamanan Timika karena memperebutkan kursi MRP, " ungkapnya.

Yumte mengatakan, semangat otonomi daerah ini telah memberi ruang positif untuk orang Papua dan berdaya saing di daerah masing-masing.

"Mari kita diskusi dan rembuk baik bersama pemerintah dan lembaga adat yang ada supaya keterwakilan kita di MRP tidak menjadi sia-sia," ujarya.

Dikatakan, pihaknya akan berkoordinasi terus dengan lembaga adat yang ada supaya dari keterwakilan itu menjadi simbol atau kehadiran orang Mimika di MRP Papua Tengah.

Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting karena banyaknya aturan sehingga peran pemerintah menjadi wasit untuk menyelaraskan kepentingan masyarakat dengan apa yang dibutuhkan oleh aturan dan undang-undang.

"Pemerintah sedang melakukan ini sebelum pembentukan MRP pada bulan Juni mendatang," ujarnya.

Kepala Bakesbangpol Mimika, Yan Selamat Purba berharap kedepan dua lembaga adat Amungme dan Kamoro berdiskusi baik dan merekomendasikan siapa yang akan menjadi calon dari lembaga adat Amungme dan Kamoro, sehingga panitia seleksi akan memverifikasi data-data yang sudah dipersyaratkan.

"Jadi nanti setelah kami pleno kami teruskan ke provinsi. Dua lembaga adat berarti kita harus hasilkan 6 orang dari adat dan 6 dari perempuan. Jadi nanti kita kirim ke provinsi baru, di provinsi akan seleksi lagi. Tidak sampai di situ karena nanti gubernur serahkan lagi ke Kemendagri," jelasnya.

Lanjutnya, untuk Tim panitia seleksi MRP terdiri dari 5 anggota, yakni 3 dari pemerintah daerah dan 2 dari lembaga masyarakat.

"Yang ketua ialah Kesbangpol, sekretaris dari PTSP, anggota dari bagian hukum dan 2 dari masyarakat. Panwas ada 3 yakni dari unsur kepolisian, kejaksaan dan Julius Kula," ujarnya.

Purba menambahkan para panwas ini memiliki integritas, tidak memihak karena lembaga culture ini harus dipilih yang benar dan baik sehingga dapat menyuarakan, mempertahankan dan meningkatkan culture tersebut.

"Jadi, total ada 12 orang, 6 dari adat dan 6 dari perempuan. Dan nanti yang jadi hanya 4 yakni 2 dari adat dan 2 dari perempuan. Masing-masing 4 ini kita siapkan jika sewaktu-waktu mereka akan di PAW dengan alasan tertentu maka sudah ada waiting list mereka. Waiting list hanya persiapan jika ada PAW seperti ada yang meninggal atau mengundurkan diri," tutupnya.

Sementara itu Ketua Panitia Lukas Luli Lasan dalam laporan panitia mengatakan, maksud kegiatan ini adalah memberikan pemahaman bagi peserta tentang peraturan gubernur provinsi Papua Tengah nomor 9 tahun 2023 tentang pembentukan dan jumlah keanggotaan anggota MRP Provinsi Papua Tengah.

Sedangkan tujuannya adalah, agar setiap orang sebagai reprensentasi kultural dari unsur adat agama dan perempuan dapat mengetahui persyaratan sebagai calon anggota MRP. (Shanty Sang)

Forecaster BMKG Timika, Sony Hartono

MIMIKA, BM

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Moses Kilangin Timika memprediksi bahwa malam Paskah kali ini bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Hal itu disampaikan Forecaster BMKG Timika, Sony Hartono, saat ditemui pada Sabtu (8/4/2023) pagi di ruang kerjanya.

"Berdasarkan prakiraan cuaca yang sudah kami buat tadi pagi, untuk hari ini, diperkirakan pagi sampai siang cerah berawan. Kemudian untuk sore dan malam hari itu ada peluang untuk hujan," ujar Sony.

"Jadi kami punya beberapa model untuk prakiraan cuaca dalam satu hari hingga tiga hari ke depan, dan semua model itu menunjukkan bahwa sore nanti hingga malam akan terjadi hujan, antara hujan ringan sampai dengan hujan sedang," imbuhnya.

Kendati demikian, lanjut Sony, prakiraan itu bisa saja meleset lantaran kondisi geografis Timika yang begitu unik, di mana pada bagian selatan terdapat laut luas, gunung di bagian utara, dan dataran rendahnya terdapat begitu banyak tumbuhan bahkan hutan lebat.

"Tapi meleset di sini bukan tidak terjadi hujan. Dia tetap hujan namun lokasinya yang bergeser. Misalnya kaya kemarin kita prediksi Timika hujan, tapi nyatanya meleset, hujannya agak ke utara. Jadi, kalau misalnya kita di daerah Kuala, SP3 itu hujan tapi di kota tidak," jelas Sony.

Menurutnya, hal itulah yang kerap menjadi tantangan tersendiri bagi para forecaster yang bertugas di Papua, khususnya di Kota Timika.

Lebih lanjut Sony menyebut saat ini terdapat dua bibit siklon yang berada di wilayah Indonesia Timur, tepatnya di bagaian utara dan barat daya Pulau Papua.

"Kalau ada siklon seperti ini, cuaca di Papua pada umumnya akan buruk. Namun, di Timika, bisa juga buruk, bisa tidak. Jadi, ada dua kemungkinan," tuturnya.

Dikatakan bahwa secara nasional BMKG pun telah mengumumkan bahwa bibit siklon yang di bagian laut arafuru menuju Timor Leste ini akan membuat cuaca buruk di daerah Nusa Tenggara Timur.

"Sedangkan di Timika, kalau misalnya bibit siklon ini satu saja, kemungkinan besar cuaca akan buruk. Tapi karena ada dua siklon ini, sehingga bisa jadi di Timika ini netral cuacanya baik atau cuacanya buruk sekali," ungkap Sony.

"Makanya semua model, termasuk model dari BMKG pusat menunjukkan bahwa nanti sore sampai malam hujan ditambah dengan kontur angin seperti ini. Tapi ini kan prediksi ya, semoga saja prediksinya benar supaya bisa membantu masyarakat. Cuma kalau memang meleset ya palingan cuma pindah lokasi saja," pungkasnya. (Endy Langobelen)