politik

Situasi jalannya kegiatan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kelurahan Dingo Narama Kabupaten Mimika menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Hasil Pendataan Awal Regsosek tahun 2023.

Kegiatan tersebut bertempat di halaman Kantor Kelurahan Dingo Narama, Senin (8/5/2023).

Pada forum FKP ini para Ketua RT di wilayah Kelurahan Dingo Narama memverifikasi data hasil pendataan awal regsosek yang telah dilaksanakan 2022 lalu.

Kepala Kelurahan Dingo Narama Oktavina Naa mengatakan, ini kegiatan nasional dari BPS. Tahun lalu mereka sudah turun lapangan melakukan pendataan door to door di wilayah Kelurahan Dingo Narama.

"Di Kelurahan Dingo Narama ada 12 RT dan itu mereka sudah mendata kemudian tahun ini kegiatannya verifikasi atau kroscek kembali," kata Oktavina.

Jadi, kata Oktavina, pertemuan ini melibatkan setiap RT yang ada di Kelurahan Dingo Narama supaya mereka mengecek kembali warganya.

Katanya, tidak semua warga yang didata karena ada beberapa kriteria yakni miskin, rentan miskin dan sangat miskin. Artinya yang tidak punya pekerjaan tetap sama sekali seperti lansia, janda atau duta.

"Penentunya ada di ketua RT. Saya berharap benar-benar para RT melakukan verifikasi dengan baik karena data mereka yang akan dipakai oleh BPS untuk dikirim ke pusat lagi," jelasnya.

Menurutnya, verifikasi ini penting karena jika para RT tidak mengecek dengan baik maka warga yang seharusnya masuk kategori tidak layak tidak terdata secara baik.

"Pemerintah berusaha sinkronisasi data dari BPS. Dan ini dimulai dari bawah. Saya berharap data yang diberikan ke BPS dan diserahkan ke pusat itulah yang digunakan jangan seperti sebelumnya yang terjadi di Dinas Sosial yang mana penerima bantuan lain tapi yang terima orang lain. Kadang yang terima PNS, orang yang memakai emas, bahkan ada anggota DPR," ungkapnya.

Tidak hanya itu, ada juga datanya bertabrakan artinya ada yang mendapat bantuan BLT tapi dapat juga bantuan PKH.

"Contohnya kalau sudah dapat beras maka beras saja jangan lagi dapat uang lagi. Kami harap kedepan harus diteliti dengan baik lagi agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran," ujarnya. (Shanty Sang) 

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Mimika, Elisabeth Rahawarin

MIMIKA, BM

Satu minggu menjelang batas akhir pendaftaran bakal calon anggota DPRD, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika belum juga menerima pengajuan daftar bakal calon legislatif (bacaleg) dari 18 partai politik yang ada di Kabupaten Mimika.

Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Mimika, Elisabeth Rahawarin, saat ditemui di Kantor KPUD Mimika, Jalan Hassanudin, Timika, Papua Tengah, Senin (8/5/2023).

"Sampai dengan pukul 12.30 WIT ini (kemarin), belum ada satu pun partai politik yang mengajukan daftar bakal calon anggota DPRD-nya," ujar Elisabeth.

Elisabeth menegaskan, masing-masing partai telah diberikan waktu untuk melakukan pengajuan bacaleg selama dua minggu, yakni mulai dari tanggal 1 hingga 14 Mei 2023.

"1 Mei sampai 13 Mei itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sementara pada 14 Mei itu dari jam 8 pagi sampai jam 23.59 malam. Kami tidak berani mengartikan itu sama dengan pukul 12 malam, sebab pengalaman biasanya pada 23.59 itu sudah otomatis terkunci sistemnya," jelas dia.

Oleh sebab itu, Elisabeth mengimbau kepada setiap partai untuk memastikan bilamana ada calon yang sudah menyerahkan dokumen persyaratannya, segera diunggah ke aplikasi Silon.

"Itu untuk mengantisipasi turunnya jaringan. Se-Indonesia ini ada 514 kabupaten kota, kalau semua membuka Silon di waktu yang sama, kemungkinan besar jaringan itu melambat. Kalau sampai dengan akhir pukul 23.59 lalu hanya gara-gara satu surat yang terlambat diunggah karena jaringan, ini kan yang rugi partai politik sendiri," tuturnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya dan juga informasi yang didapat, partai-partai politik di Mimika mengikuti trend mengajukan bacaleg-nya di hari-hari terakhir.

Menurutnya, trend itu seharusnya tidak lagi digunakan untuk trend saat ini karena pendaftaran sudah berbasis daring, yang mana dapat beresiko jika terjadi penurunan jaringan.

"Belum lagi kalau tiba-tiba mati lampu karena pemadaman bergilir. Ini kan sudah diluar kewenangan KPU. Sekalipun KPU sudah menyurat kepada PLN, tapi antisipasi itu saya rasa perlu. Kemudian kalau misalkan ada caleg yang dokumen persyaratannya tidak lengkap, maka akan rugi sendiri karena tidak bisa lagi dilengkapi di hari esok," jelas Elisabeth.

Untuk penggunaan aplikasi Silon sendiri oleh partai politik, menurut Elisabeth, sejauh ini belum ada yang menyampaikan keluhan.

"Selama ini yang konsultasi ke kami lebih kepada aktivasi Silon. Artinya, mereka berarti tidak mengalami kesulitan karena mereka yang datang langsung minta diaktifkan, berarti mereka paham penggunaan silon," tandasnya.

Sampai dengan hari ini, ungkap Elisabeth, baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah datang untuk menyampaikan jadwal untuk mengajukan bakal calonnya.

"Rencananya tadi PPP mau datang tanggal 10. Yang lain mungkin manti mereka sampaikan di WA grup, saya masih monitor. Ada yang katanya mau datang tanggal 11, 12, tapi itu mereka bicara ke media, kami bacanya di media," ungkapnya.

"Ya kami menunggu saja, mudah-mudahan 18 partai itu tidak semuanya datang di hari terakhir. Saya sih cuma khawatir kalau ada yang kurang-kurang lengkap karena hari terakhir itu sudah tidak ada waktu lagi untuk perbaikan," pungkasnya. (Endy Langobelen) 

Tahun Ini PUPR Lanjutkan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Mimika Tembus Gorong-Gorong

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Luar.

Kelanjutan pembangunan jalan ini ditargetkan akan dilaksanakan hingga di Gorong-Gorong.

Sayangnya, karena ada fasilitas PT Freeport Indonesia dan gardu listrik sehingga Jalan Ahmad Yani akan dijadikan sebagai alternatif lajur jalan dalam pembangunan jalan lingkar luar.

"Itu teknik pembangunan saja ada yang kita lewati, ada juga yang kita loncati, kenapa? Karena ada fasilitas Freeport," kata Kepala Dinas PUPR Mimika Robert Mayaut.

Robert mengatakan, jalur alternatif pun dipilih agar jalan lingkar luar bisa segera digunakan.

Ia menjelaskan, membangun jalan di Papua pendekatannya berbeda dengan di Jawa. Di Jawa pembangunannya dilakukan berdasarkan Lintas Harian Rata-rata (LHR).

"Kalau nanti jalan sudah tidak bisa menampung kendaraan, baru dilebarkan. Tapi kalau di Papua buka dahulu baru lalu lintasnya bertumbuh, buka dulu baru barang jadi begitu. Jelas jika ada hambatan kita loncat-loncat dahulu, misalnya ada pagar airport tidak mungkin bongkar pagar aiport," jelasnya.

Dikatakan, bahwa teknik pembangunan tersebut dilakukan agar anggaran bisa terserap maksimal.

"Jadi nanti itu akan mengarah sampai ke gorong-gorong, seperti perencanannya lima atau empat tahun lalu,"tuturnya.

Ia juga menyebut soal pembangunan jalan yang terkendala gardu listrik. Terkait ini PUPR telah berkoordinasi dengan Puncak Jaya Power untuk pemindahan gardu, namun hal tersebut tidak mudah dilakukan karena adanya kabel bawah tanah.

"Memidahkan itu tidak semudah orang bicara-bicara ini, kita yang melaksanakan itu tidak gampang, karena memindahkan kabel dalam tanah itu tidak semudah memindahkan yang melayang," ungkapnya.

Ia menambahkan, pembangunan lanjutan jalan lingkar luar akan dilakukan secara multinyears. Anggaran digelontarkan untuk pembangunan tahun ini kurang lebih sebesar Rp40 miliar.

“Tahun sebelumnya anggaran yang dialokasikan kurang lebih Rp40 miliar, tahun ini dialokasikan Rp40 Miliar lagi. Untuk pembangunan jalan lingkar luar ini memang secara bertahap karena ada pembangunan lain yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah,” terangnya.

Tambahnya, secara keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan Lingkar Luar hingga tembus ke Pelabuhan Rakyat sebesar Rp200 miliar.

"Jalan lingkar luar ini pemerintah persiapan dengan berfikir untuk masa yang akan datang nantinya," pungkasnya. (Shanty Sang)