politik

Foto Bersama Perwakilan Pimpinan Kantor Perwakilan BI Papua, Andrea Yudhistira beserta para peserta

MIMIKA, BM

Bank Indonesia Provinsi Papua menggelar Sosialisasi Optimalisasi Kebijakan ETPD melalui Pemanfaatan Kanal QRIS kepada ASN Pemerintah Kabupaten Mimika.

Sosialisasi yang diikuti para pimpinan dan perwakilan staf ASN dari masing-masing OPD ini berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Rabu (5/4/2023) dan dibuka secara resmi oleh Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte.

Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte dalam sambutan mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) sebagai upaya pemerintah memanfaatkan tren dan potensi ekonomi digital untuk mendorong penguatan perekonomian nasional dan daerah.

Pembentukan Satgas P2DD ini bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama dengan mendorong implementasi ETPD yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil asesmen Indeks ETPD pada Desember 2022, Pemkab Mimika menjadi satu dari enam Pemkab di Papua yang berada pada kategori Maju dengan nilai Indeks ETPD yaitu sebesar 74.3 persen.

“Capaian ini tentu cukup membanggakan namun juga perlu kita tingkatkan sehingga Pemkab Mimika dapat naik kelas menjadi Pemda kategori Digital,” kata Petrus.

Dikatakan, bahwa tingkat realisasi penggunaan kanal digital untuk pembayaran pajak/retribusi daerah perlu ditingkatkan, salah satunya yaitu melalui kanal QR Code Indonesian Standard (QRIS).

“Oleh karena itu saya harapkan bagi OPD pemungut pajak dan retribusi daerah agar mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga dapat di implementasikan sebagai penunjang dalam capaian program Smart City,” pesannya.

Sementara itu Perwakilan Pimpinan Kantor Perwakilan BI Papua, Andrea Yudhistira mengatakan tujuan sosialisasi ini agar mendorong optimalisasi identifikasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Mimika meningkat.

Katanya, Kanal Qris ini akan memudahkan tidak hanya pemerintah daerah dalam menerima penerimaan daerah melalui pajak retribusi dan penerimaan lainnya, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran.

“Sehingga bisa nanti masuk dalam kategori digital dengan menggunakan kanal QRIS,” ungkapnya. (Shanty Sang)

MIMIKA, BM

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika berhasil merampungkan dan menampung Rencana Kerja (Renja) yang diusulkan 18 distrik sebagai program kerja Tahun 2024.

Setelah 2 hari dilaksanakan, Forum Perangkat Daerah telah menyepakati 790 usulan program kegiatan dari 1.975 yang awalnya diusulkan. Dengan demikian maka 1.185 usulan ditolak.

Foto - Foto : Shanty Sang  (Berita Mimika)

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Paulus Dumais saat menyampaikan sambutan pembukaan Forum OPD.

Ketua Panitia kegiatan Forum OPD, Yoseph Manggasa saat menyampaikan laporan kegiatan.

Peserta dan tamu undangan forum OPD mengikuti kegiatan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Paulus Dumais didampingi Ketua Komisi B DPRD Mimika Nurman Karupukaro dan Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling foto bersama pimpinan OPD dan forkopimda.

Peserta dan tamu undangan foto bersama

Salah satu distrik saat menyampaikan usulan program di Dinas Pendidikan.

Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling saat menyampaikan hasil usulan program.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten saat menyampaikan sambutan penutupan kegiatan Forum OPD.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten, Kepala Bappeda Yohana Paliling dan forkopimda memukul tifa.

Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling menandatangani berita acara hasil usulan program Renja 2024.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten dan Kepala Bappeda Yohana Paliling foto bersama pimpinan OPD.

Sub bagian program foto bersama Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten dan Kepala Bappeda Yohana Paliling.

Foto bersama usai pembukaan kegiatan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Bappeda menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, pada Senin (3/4/2023).

Acara yang berlangsung di Hotel Horison Diana, dibuka secara resmi oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob yang ditandai dengan pemukulan Tifa.

Musrenbang RKPD 2024 yang akan berlangsung selama tiga hari ini mengusung tema “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dalam Pemantapan Pemulihan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika”.

Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling dalam laporan menyampaikan, tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten Mimika tahun 2024 adalah untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah.

Selain itu menyepakati prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan daerah, menyepakati program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi.

Lainnya, untuk penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Papua Tengah, menyepakati program dan kegiatan nasional yang akan diusulkan dalam musrenbang provinsi dan.

Sedangkan prioritas pembangunan pada tahun 2024 adalah peningkatan sumber daya manusia masyarakat Mimika yang berdaya saing, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan inovatif melalui penerapan smart city.

Penanggulangan kemiskinan dan reaksi cepat pembangunan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir dengan menitikberatkan pada ketahanan pangan lokal.

Peningkatan daya tarik investasi dengan pemanfaatan potensi pariwisata melalui eksplorasi serta pembangunan pariwisata, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan sarana dan prasarana dasar.

Selain itu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan ketentraman dan pendorong juga pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

“Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yaitu meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas yang berbasis pada pengembangan kurikulum pendidikan, olahraga dan tenaga pendidikan. Meningkatkan optimalisasi penataan Kampung dan administrasi pemerintahan kampung,” jelas Yohana.

Lebih lanjut Yohana menyampaikan kebijakan arah lainnya adalah untuk meningkatkan pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan rekreasi yang berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian.

Peningkatan dan pengembangan kebudayaan lokal melalui kesenian tradisional, peningkatan konektivitas antar daerah yang belum sepenuhnya terhubung, peningkatan ketentraman dan dukungan umum, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan TPB/SDGs 17 tujuan sesuai tupoksi dan peran pemangku kepentingan.

“Output yang akan dihasilkan dalam musrenbang ini adalah untuk menghasilkan berita acara hasil kesepakatan yang akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD dan rincian perangkat daerah tahun 2024,” Ungkapnya.

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutannya, menegaskan bahwa program seruan tahun 2024 harus berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Perencanaan pembangunan juga tidak berdasarkan proyek-proyek besar.

Sebab, menurut Plt Bupati John program yang dibutuhkan masyarakat mulai dari kampung.

"Ini catatan bagi kita, kita tidak membangun yang tidak efektif yang tidak memberikan kepastian apa-apa. Jadi perencanaan itu tidak bisa terlalu memberikan rasa PHP (Pemberi Harapan Palsu) kepada masyarakat, harus seimbang antara rencana pengeluaran dengan rencana pendapatan. Jangan juga membangun yang tidak menghasilkan, harus ada yang dirasakan masyarakat,"tegas JR.

Plt Bupati John mengatakan, capaian kinerja yang selama ini telah diraih oleh Pemkab Mimika. Dimana, selama ini pemerintah daerah tengah fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Saya harus tekankan lagi pembangunan kita harus dari kampung ke kota, yang sekarang saya lihat kita hanya membangun dari kota, saya mau kita lebih meningkatkan sumber daya manusia di pegunungan dan pesisir,” Ujarnya.

John Rettob juga berharap kegiatan yang telah direncanakan dapat mengakomodir RPJMD paling kurang 80 persen.

“Saya berharap supaya kegiatan yang sudah kita rencanakan dalam RPJMD bisa mencapai paling tidak 80 persen kalau tidak bisa 100 persen,” ungkapnya.

Mewakili Gubernur Papua Tengah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Ukkas, mengatakan, tujuan Musrenbang antara lain menghimpun seluruh pemikiran dan saran masyarakat menjadi suatu program pembangunan.

“Ada beberapa indikator pembangunan yang akan saya ulas. Pertama mengenai pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat aksi dan misi menurun, nilai perdagangan kita semakin baik, ekspor meningkat impor berkurang. Kemudian IPM kita juga sudah memasuki angka 5,7 persen,” jelasnya.

Ukkas juga mengimbau, agar rencana program pembangunan di Kabupaten Mimika agar selaras, saling bersinergi, saling mengisi, dan saling mendukung dengan pembangunan yang ada di Provinsi Papua Tengah.

“Pembangunan itu tidak akan berhasil jika kita berdiri sendiri. Kekuatan itu dengan bersinergi dan saling mengisi, saling mendukung maka kekuatan-kekuatan itu akan menjadi potensi yang besar. Kalau tidak ada keterpaduan maka kekuatan itu akan berserakan,” tutupnya. ( Shanti Sang )