politik

Perwakilan BI Papua, Andrea Yudhistira dan Kepala Bapenda Mimika Dwi Cholifah saat menyaikan keterangan pers

MIMIKA, BM

Era globalisasi dan digital industrialisasi 4.0 menjadi sebuah tantangan saat ini. Era ini mengandalkan Teknologi Informasi (TI) yang saat ini sudah menjadi salah satu sendi kehidupan. 

Dengan digitalisasi ini maka Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika bakal didorong menjadi daerah kategori digital.

Hal ini diungkap Perwakilan Pimpinan Kantor Perwakilan BI Papua, Andrea Yudhistira pada sosialisasi optimalisasi kebijakan ETPD oleh Bank Indonesia Provinsi Papua di Mimika, Rabu (5/4/2023).

Tujuan sosialisasi ini adalah mendorong optimalisasi identifikasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Mimika meningkat.

Sehingga kedepan Pemkab Mimika bisa masuk dalam kategori digital dengan menggunakan kanal QRIS.

Andrea mengatakan, Kanal Qris ini akan memudahkan tidak hanya pemerintah daerah dalam menerima penerimaan daerah melalui pajak retribusi dan penerimaan lainnya, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran.

“Pembayaran ini masyarakat tidak ada potongan. Transaksi Qris ini limitnya minimal Rp1 rupiah dan maksimal Rp10 juta,” katanya.

Katanya, dengan adanya peningkatan ETPD ini tentunya akan meningkatkan PAD di Mimika.

Sementara, Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah mengatakan, di Mimika sendiri sebenarnya sudah ada beberapa OPD yang menerapkan ETPD diantaramya Dinas Perindag, Dinas Perhubungan dan Bapenda.

Di Bapenda bahkan di loket pembayaran pajak retribusi disediakan layanan pembayaran melalui Qris dan mesin EDC.

Tetapi memang kata dia masyarakat masih lebih familiar dengan pembayaran transfer atau secara tunai.

Dalam data BI, Mimika belum masuk kabupaten digitalisasi. Sehingga, dengan sosialisasi ini maka Mimika diupayakan bisa menjadi daerah digital.

Dwi mengatakan, Tim Percepatan dan Perluasan Digitlisasi Daerah (TP2DD) akan segera melaksanakan rapat internal untuk merangkul semua OPD yang sudah menerapkan ETPD.

“Supaya kita laporkan ke tim BI supaya nilai Mimika naik menjadi kabupaten digitalisasi,” katanya.

Tambah Dwi, bahwa salah satu ODP yang pelayanannya sudah digitalisasi ialah Dukcapil, meskipun bukan menu pembayaran. (Shanty Sang)

Yohanna Paliling, Kepala Bappeda Mimika saat menandatagani berita acara Renja 2024

MIMIKA, BM

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika berhasil merampungkan dan menampung Rencana Kerja (Renja) yang diusulkan 18 distrik sebagai program kerja Tahun 2024.

Setelah 2 hari dilaksanakan, Forum Perangkat Daerah telah menyepakati 790 usulan program kegiatan dari 1.975 yang awalnya diusulkan.

Dengan demikian maka 1.185 usulan ditolak dan OPD-OPD teknis telah menerima dan menyetujui usulan tersebut.

Usulan ini dituangkan dalam berita acara yang ditandatangi Kepala Bappeda, Yohana Paliling, perwakilan OPD, perwakilan distrik dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten.

Kegiatan penutupan Forum Perangkat Daerah ini ditutup secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten yang berlangsung di Hotel Cenderawasih 66, Jumat (31/3/2023).

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling dalam laporannya mengatakan, jumlah usulan yang masuk ke forum OPD sebanyak 1975 usulan program. Namun hanya 790 usulan program yang disetujui.

"Jadi, jumlah usulan yang ditolak atau belum diakomodir sebanyak 1.185 usulan. Belum diakomodir karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," jelasnya.

Menurutnya, rencana kerja yang diusulkan sudah hampir mencapai Rp7 triliun. Namun ini akan disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah pada musrenbang kabupaten yang akan berlangsung Senin (3/4/2023) hari ini untuk mengetahui berapa sebenarnya target pagu di tahun 2024.

"Tidak hanya itu, usulan tersebut juga akan kita sesuaikan dengan urusan standar pelayanan minimal (SPM), urusan wajib, mandatory dan SDGs. Itulah yang akan kita kerja untuk mempersiapkan RKPD tahun 2024," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten dalam sambutan mengatakan, persoalan pokok yang dihadapi dalam perencanaan pembanguan terletak pada proses menentukan pilihan program kegiatan yang perioritas untuk didahulukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Disisi lain kita dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, terutama sumber daya pendanaan, maka pertemuan kali ini penting dalam rangka menyatukan dan menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan dokumen perencanaan strategis yang ada," terangnya.

Petrus mengatakan, secara sepintas memaknai pertemuan forum OPD ini adalah bagaimana mensinergikan, mengintegritaskan program antar OPD dari distrik supaya tidak terkesan terjadi tumpang tindih program.

Ia berharap forum ini dapat memperkaya dan menyempurnakan rancangan RKPD Kabupaten Mimika yang akan diimplementasikan pada tahun 2024 mendatang.

"Hasil kesepakatan antara distrik dengan pihak OPD akan disesuaikan dengan renja dari OPD untuk selanjutnya dibawah ke musrenbang kabupaten yang akan di gunakan sebagai bahan peyusunan RKPD yang bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta memastikan usulan prioritas distrik telah disepakati dalam kegiatan forum perangkat daerah," jelasnya.

Ia meghimbau agar apa yang disepakati benar-benar diperhatikan. Dijelaskan, penyelenggaraan forum perangkat daerah pasti terjadi perbedaan pendapat, namun merupakan tindakan bijak dan arif bila dapat menjunjung tinggi dan menghargai pendapat itu sebagai wahana untuk melakukan peyempurnaan pada tahap perencanaan, pelaksananan maupun pada tahap pengawasan.

"Semuanya dilakukan atas dasar setiap kegiatan yang akan kita lakukan agar sesuai dengan target dan sasaran yang telah kita tetapkan bersama," tutupnya. (Shanty Sang)

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling

MIMIKA, BM

Tahun ini Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika akan melakukan rehab gedung Kantor Pusat Pemerintahan. Rehab akan dilakukan secara bertahap.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling mengatakan, Kantor Pusat Pemerintahan akan di pugar terutama di lantai tiga bagian atas yang saat ini menjadi kantor Bupati dan Wakil Bupati juga Sekretaris Daerah (Sekda) yang nantinya akan dilengkapi ruang rapat.

"Lantai 2 nantinya akan dikhususkan untuk ruang rapat-rapat serta akan dilengkapi dengan balroom yang besar juga," kata Kepala Bappeda, Yohana Paliling saat diwawancara, Jumat (31/3/2023).

Yohana mengatakan, bahwa ruangan yang dipakai para kepala bagian saat ini, akan dipindahkan ke gedung lain.

"Tahun ini akan dilakukan rehab tahap pertama," ujarnya.

Menurut perencanaan total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan rehab atau pemugaran sekitar Rp45 Miliar.

"Namun, tahun ini untuk tahap pertama kalau tidak salah kurang lebih anggarannya Rp15 miliar," katanya.

Ia menambahkan pemugaran yang dilakukan bukan untuk perawatan saja namun juga ada penambahan struktur.

"Jadi bukan renovasi biasa-biasa, itu renovasi berat, nantinya lantai 1 khusus pimpinan, ada akses juga yang baru, yang dibelakang (kantor puspem) nanti ditambah tiang-tiang naik," Ungkapnya. (Shanty Sang)