politik

Marthen Malisa, Kepala BKAD Mimika  

MIMIKA, BM

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Malisa mengatakan, keterlambatan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak menjadi hambatan bagi pekerjaan fisik yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Keterlambatan pembagian DPA, saya pikir tidak berpengaruh pada proses keuangan, dan tidak mungkin pelayanan dihentikan. Dan juga tidak berdampak pada pekerjaan fisik karena semua kegiatan sudah terinput di sistem (SIPD)," Kata Kepala BPKAD Mimika, Marthen Malisa saat ditemui, Jumat (24/2/2023).

Marthen mengatakan, bahwa pelelangan sudah bisa dijalankan, jika sudah masuk dalam KUA PPAS. Proses pelelangan sudah bisa dimulai terutama untuk alokasi DAK dan Dana Otsus.

"Apalagi sudah ditetapkan, sudah sangat bisa sekali. Jadi, sebenarnya kegiatan yang ada di setiap OPD sudah bisa dimulai tanpa harus tunggu fisik DPA,"ujarnya.

Selain itu, meurutnya keterlambatan DPA juga tidak berpengaruh pada hutang. Justru ada hutang jika pelelangan terlambat. Sehingga tidak ada pengaruh penyerahan DPA terlambat atau tidak.

"Saat ini DPA lagi dalam proses digandakan atau diperbanyak," ujarnya. (Shanty Sang)

Waket I DPRD Mimika, Alex Tsenawatme

MIMIKA, BM

Dalam waktu dekat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika akan melakukan Medical Check Up (MCU) Tahunan.

Medical Check Up (MCU) ini merupakan program rutin tahunan dewan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Untuk lokasi MCU pun akan berbeda-beda, tergantung dari pilihan masing-masing dewan, karena sudah ada asuransi dari pihak ketiga.

Demikian dikatakan Wakil Ketua 1 DPRD Mimika, Alex Tsenawatme di Kantor DPRD, Kamis (23/2/2023).

Alex mengatakan, MCU ini dilakuan setahun sekali, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga juga setahun sekali.

Jadi, kata Alex bisa dipastikan dalam waktu dekat ini Dewan akan melakukan medical check up. Dan diharapkan, semua dewan dapat menjalani dengan baik.

Katanya, MCU ini bagian dari upaya meningkatkan kesehatan pimpinan beserta anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan.

"Jadi ini yang dilakukan rapat hari ini terkait dengan pihak ke tiga asuransi Bumi Putra. Ternyata dalam rapat tadi kami melihat bahwa memang DPRD sebelumnya pernah lakukan hal yang sama (kerjasama) dengan asuransi," ujarnya.

"Maka hari ini, kami lakukan rapat dan diputuskan bahwa asuransi apapun tetap sama dalam ketentuan aturannya, sehingga disimpulkan bahwa secara administrasi Bumi Putra dengan Sekertariat Dewan silakan dilakukan,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Kadis Dosia Mimika, Andarias Nauw

MIMIKA, BM

Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini, menginstruksikan agar gudang buffer stok yang diperuntukan dalam menangani bencana agar lebih cepat dibangun di kabupaten Mimika.

Pasalnya, rencana pembangunannya bahkan telah dibicarakan bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika. 

Buffer stok atau safety stock (stok pengaman) merupakan persediaan yang biasanya disiapkan oleh sebuah perusahaan dengan cara melebihkan jumlah stok suatu barang dalam gudang dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya stock out (kekurangan bahan baku atau barang).

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) hingga saat ini belum ada petunjuk teknis dari pusat untuk menindaklanjutinya.

"Jadi memang benar Itu ibu sudah bicara, tapi belum ada petunjuk teknis untuk kami di sini dalam menindaklanjutinya seperti apa. Kita di dinas sedang rencanakan untuk kita siapkan rencana koordinasi lebih lanjut," kata Kepala Dinas Sosial, Andarias Nauw saat diwawancara di Hotel Grand Mozza.

Andarias mengatakan, pihaknya tetap siap meskipun belum ada petunjuk teknis, dan akan berkoordinasi dengan bagian Aset Daerah terkait pengadaan tanah.

Ia berharap ada lahan pemda yang nganggur sehingga  dapat direncanakan untuk bisa siapkan lahannya. Yang pasti Dinas Sosial berencana untuk sampaikan ke Kementerian terkait rencana pembangunan itu.

"Karena kalau Ibu Menteri Sosial sudah omong pasti dia akan laksanakan," ujarnya.

Ia mengatakan, belum ada Buffer stok di Timika, karena menyangkut kawasan bagian Selatan bisa menjangkau sampai ke wilayah pegunungan.

Menurutnya sudah pasti membutuhkan lahan yang cukup karena stok dari setiap tahun sebagai pusat untuk penyediaan stok kebutuhan logistik untuk mengantisipasi kemungkinan bencana alam dan lain sebagainya.

Ia juga akan menyampaikan informasi ini kepada Bupati Mimika untuk minta petunjuk langsung dalam menindaklanjuti terkait Buffer stok ini.

"Jadi soal anggaran Itu kita tidak tau, karena Kementerian yang mau membangun pasti ada bantuan dari mereka. Tugasnya kita menyiapkan lokasi tanah dan lainnya. Hal ini harus kita dukung," jelasnya. (Shanty Sang)