politik

Foto bersama pimpinan dan pegawai Bapenda Mimika bersama perwakilan Bank Papua

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika menyerahkan secara simbolis Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) dan stiker Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023 kepada Bank Papua selaku bank pelaksana kas daerah.

STTS, DHKP dan stiker PBB-P2 diserahkan langsung oleh Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa kepada Kepala Bank Papua Alexander Iwan yang berlangsung di Kantor Bapenda, Sabtu (18/2/2023). Penyerahan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara. 

Bapenda menyerahkan sebanyak 34588 lembar STTS, 110 ribu lembar DHKP dan ribuan lembar stiker pelunasan PBB-P2 dengan total nilai pajak terhutang sebesar Rp15.172.626.031.

"Tahun ini kita punya PBB-P2 diluar PTFI sebesar Rp15.172.626.021, naik dari tahun lalu yang kisaran Rp12 miliar. Jadi, tahun ini di luar Freeport kita ada naik sekitar Rp3 miliar lebih," Kata Kepala Bapenda Dwi Cholifa.

Dwi mengatakan, total pajak terhutang itu terdiri dari 34588 SPPT dengan total Rp15 miliar terbagi menjadi 2 yakni 27780 sektor perkotaan, kemudian sektor pedesaannya 2705.

Sektor pedesaan seperti Distrik Mimika Barat Jauh, Mimika Timur Jauh, Mimika Barat, Tembagapura, Jita, Hoeya, Amar, Alama, Mimika Timur dan Iwaka. Sedangkan, sektor Perkotaan Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana dan Wania.

"Kita lakukan di hari libur karena saya lihat ada pengumuman kalau internet mau down jadi pasti masyarakat tidak bisa lakukan pembayaran melalui online. Tapi kalau ke Bank Papua maka bisa dilayani secara manual," terangnya.

Dwi mengatakan, bahwa saat ini pelayanan Bapenda sudah dilakukan secara online menggunakan jaringan internet.

Menurutnya, ini perlu dilakukan di awal-awal tahun agar penyerapan bisa maksimal. Jika belanja penyerapan kecil tidak terlalu nampak, tapi kalau pendapatan tidak maksimal maka sangat berdampak.

"Kita sudah print SPPTnya, setelah penyerahan ini ke Bank Papua kita lanjutkan minggu depan penyerahannya ke distrik. Seperti tahun lalu kita akan bagi pembagian SPPT ini untuk wilayah kota akan ada petugas Bapenda dibantu dengan petugas pemungut desa atau Distrik,"tutur Dwi.

Dikatakan, bahwa tahun lalu targetnya Rp63 miliar untuk PBB-P2 dan tercapai Rp63,8 miliar. Dari capaian, PBB-P2 surplus di kisaran Rp802 juta.

Dijelaskan, PBB ini kalau dilihat dalam struktur pajak daerah bisa dikatakan tertinggi bersama dengan pajak restauran. Nomor 1 pajak restauran kedua PBB dan pajak lainnya.

"Kita kasih naik PBB ini dengan harapan bisa naik lagi atau bisa terealisasi over seperti tahun lalu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bank Papua Alexander Iwan mengaku senang dengan capaian dari Bapenda yang mana realisasi PBB urutan kedua setelah pajak restauran yang realisasinya tertinggi atau over target.

"Saya 2 tahun di Mimika ini dan saya lihat Mimika luar biasa," katanya.

Menurutnya, agar peningkatan PBB ini meningkat maka harus membuka chanel payment lagi.

"Kami ada buka payment lewat ATM termasuk sistem kemitraan dengan para mitra sehingga harus kita bentuk dulu agar mereka bisa berperan sebagai salah satu layanan pembayaran PBB. Dengan demikian maka semakin dekat dengan masyarakat. Jadi setelah penyerahan ini maka pada Senin nanti wajib pajak sudah dapat melakukan pembayaran PBB-P2," pungkasnya. (Shanty Sang)

Para pantarlih saat dilantik di lapangan eks pasar swadaya, Sabtu (18/2/2023)

MIMIKA, BM

Sebanyak 910 Peserta Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) resmi di lantik. Pelantikan tersebut ditandai dengan penandatanganan fakta integritas, yang berlangsung di lapangan eks Pasar Swadaya, Sabtu (18/2/2023).

Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mimika, Lukas Luli Lasang, mengatakan bahwa petugas Pantarlih adalah ujung tombak dari penyelenggaraan Pemilu 2024, sebab pantarlih bertugas untuk melakukan falidasi data, yang nantinya akan dipakai pada Pemilu.

"Untuk itu kami sangat mengharapkan integritas bapak ibu sekalian dalam menjalankan tugas sebagai Pantarlih," harapnya.

Lukas mengatakan, Pantarlih dapat melakukan falidasi pemilih dengan tepat, akurat dan dengan penuh rasa tangung jawab.

Menurutnya, petugas harus bekerja dengan teliti, dapat berkomunikasi dengan aparat kampung, distrik, kelurahan dan RT setempat, karena Pantarlih adalah salah satu pilar penting dalam menjalankan pemilu.

Sementara itu, Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika, Indra Ebang Olla dalam sambutanya mengatakan, Pantarlih merupakan kebanggaan bangsa karena telah mengambil peran untuk membantu negara demi kelangsungan bangsa dalam melanjutkan pemerintahan Republik Indonesia.

"Teman-teman sudah membantu negara untuk melaksanakan tugas negara, karena ruang lingkup teman-teman menyangkut data pribadi pemilih, jika berhubungan dengan data pemilih, berarti itu berurusan dengan data undang-undang dan pidana," ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa barang siapa mengubah data seseorang maka akan berurusan dengan pidana dan undang-undang.  Indra berharap agar ikrar yang sudah ditandatangani oleh semua Pantarlih ini dapat menjalankan dengan sepenuh hati.

"Kita adalah penyelenggara Pemilu, suksesnya Pemilu bergantung pada kita, karena data itu adalah jantung pemilu, atau roh dalam pemilu itu, sebab tidak akan ada pencetakan surat pemilu tanpa data,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama dengan tamu undangan

MIMIKA, BM

Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 2024. Sebanyak 66 usulan dihasilkan, untuk kemudian dibahas dalam Musrenbang tingkat distrik.

Kepala Kelurahan Otomona, Farida mengatakan, 66 usulan tersebut terdiri dari bidang fisik prasarana (Fispra) sebanyak 40 usulan program, bidang ekonomi 16 usulan program dan bidang Sosial Budaya (Sosbud) 10 usulan program.

"Sebanyak 66 usulan menjadi pembahasan dalam Musrenbang Kelurahan Otomona Tahun 2023 untuk direalisasikan di tahun 2024. Setelah, musrenbang kelurahan akan diteruskan ke tingkat distrik,”terangnya.

Farida mengatakan, dari 66 usulan ini ada usulan terkait perbaikan 3 jalan yang belum diperbaiki. Selain itu, warga juga meminta biaya honor kader posyandu, pembangunan posyandu dan pustu serta meminta dibantu modal usaha.

"Saya sangat berterima kasih kepada Kadistrik yang sudah banyak memberikan inovasi bahkan dukungan kepada kami. Dengan inovasi dari Kadistrik sehingga bisa membuat ada kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan yang pertama kali dilakukan," ungkapnya.

Menurutnya, selama ini hanya dilakukan di tingkat distrik saja dan hanya akan dihadirkan beberapa perwakilan RT sementara di Kelurahan Otomona ada 11 RT.

"Saya harap musrenbang ini bisa berkelanjutan bukan hanya di tahun ini saja," harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Distrik Mimika Baru, Melky Snae mengatakan, musrenbang merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Selama ini diusulkan hanya dalam musrenbang tingkat distrik.

"Kami berharap di Kelurahan Otomona kita membuat perencanaan yang terencana, dan prioritas. Walaupun kelurahan ini berada dalam kota tetapi pasti ada masyarakat juga yang masih membutuhkan perhatian pemerintah. Program ini ada yang bisa terjawab dan tidak. Jadi, jika ada usulan yang belum terjawab maka jangan bosan-bosan untuk diusulkan lagi,"ungkapnya. (Shanty Sang)