politik

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob saat memberikan potongan kue HUT Korpri kepada Pj Gubernur Papua, Ribka Haluk

MIMIKA, BM

Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke 51 di Mimika tahun ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya karena HUT Korpri tahun ini dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk.

Upacara yang berlangsung di Lapangan Pusat Pemerintah, Selasa (29/11/2022) kemarin diikuti Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, Pj Sekda Mimika Petrus Yumte dan seluruh ASN di lingkup Pemkab Mimika serta jajaran Forkopimda Mimika.

Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk dalam amanatnya mengatakan, di tengah-tengah realisasi kondisi bangsa saat ini, berbagai tantangan menuntut setiap insan warga negara secara konsisten berusaha dan bekerja memberikan kontribusi terbaiknya, guna kemajuan bangsa dan negara tanpa kecuali Korps Pegawai Republik Indonesia.

"Di usianya yang ke 51 tahun ini, korps telah menjadi wadah yang kuat dan terus bersinergi demi pembangunan nasional," Kata Ribka.

Meski disadari bersama bahwa saat ini bangsa Indonesia masih dalam masa sulit, karena virus Covid-19 belum juga berakhir serta gejolak konflik Rusia dan Ukraina yang berdampak pada krisis ekonomi secara global, namun demikian, Korpri dengan semangat ASN bersatu Korpri tumbuh sangat tangguh urgensi dan Fundamental untuk diimplementasikan sebagai manifestasi solidaritas sosial, serta komitmen bersama membangun peradaban kegotong-royongan yang kuat diantara anak bangsa guna kemajuan bersama.

Ribka mengatakan, Aparatur Sipil Negara harus sebagai kelompok yang mampu mengkolaborasikan sistem sosial, untuk menemukan solusi-solusi kongkrit dalam konteks pemecahan masalah dan problematika bangsa melalui tugas dan tanggungjawab ASN, khususnya memberikan pelayanan terbaik bagi negara dan masyarakat.

Menurutnya, ASN harus menjadi perajut kebhinekaan, dengan mengedepankan nilai-nilai nasionalisme dan profesionalisme dalam tugas maupun tanggung jawab yang diberikan.

"Maka saya mengajak seluruh ASN di tanah Papua secara khusus di Provinsi Papua Tengah dan ASN di Kabupaten Mimika, menjadikan momen ini sebagai kekuatan dalam menghadapi persoalan bangsa ini sehingga Korpri semakin tangguh dan Indonesia semakin tumbuh," katanya.

Ribka menegaskan bahwa, ASN di Provinsi Papua Tengah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dan berat untuk melayani masyarakat dengan baik. Tujuan negara memekarkan wilayah Papua, untuk mempercepat pembangunan di segala segi kehidupan masyarakat Papua, secara khusus di wilayah Papua Tengah.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses memperingati hari Korpri ke 51, semoga aparatur sipil negara semakin jaya, kreatif, inovatif dan suluh bagi bangsa Indonesia,”ungkapnya.

Dalam rangkaian upacara HUT Korpri juga dilaksanakan berbagai acara yakni penyerahan satya lencana kepada ASN yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun, pemberian penghargaan kepada ASN yang pensiun, juga diselipkan peluncuran profil data daerah secara teknologi oleh Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk.

Diketahui, sebelumnya dalam rangka menyambit HUT Korpri ke 51 telah dilaksanakan berbagai perlombaan diantaranya, Lomba paduan suara antar OPD, Lomba pembacaan Prasetiya Korpri dan UU 1945 antar OPD, Lomba seka antar OPD, Tes narkoba lingkup ASN dan non ASN, Donor darah dan Bakti sosial. (Shanty Sang)

Kepala BKAD Mimika, Marthen Tappi Malissa

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika bersama Legislatif telah menyetujui APBD Mimika tahun anggaran 2023 sebesar Rp5,1 triliun.

Dengan telah disetujuinya APBD tersebut, maka semua kegiatan sudah bisa di tenderkan lantaran pagu anggarannya sudah ada.

Demikian disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tappi Mallisa saat diwawancarai di Hotel Grand Tembaga, Senin (28/11/2022).

Katanya, ketika pagunya sudah diterima dari pusat maka sudah dapat ditender karena dari awal sudah ada pembahasan dengan kementerian dan lembaga yang ada.

Selain itu, menurut Marthen, juga bisa diambil langkah-langkah adminstrasi terbuka dengan melakukan proses lelang supaya tidak terlambat dalam melakukan proses tender.

Dan proses tersebut dilalui secara administrasi setelah penetapan APBD yang kemudian akan ditetapkan kontraknya.

"Kalau sudah disetujui bersama dengan DPRD sudah bisa ambil langkah-langkah administrasi terbuka dengan proses lelang, supaya kita tidak terlambat dalam melakukan proses tender itu, proses itu kita lalui secara administrasi nanti setelah penetapan APBD baru kontraknya ditetapkan," katanya.

Soal evaluasi APBD 2023, menurut Marthen pihaknya tinggal menunggu petunjuk dan sementara dilakukan koordinasi apakah akan dievaluasi di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah atau dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Sementara kita koordinasi minta petunjuk. Kita koordinasikan itu sambil menyusun RKA hasil persetujuan bersama," tutupnya. (Shanty Sang)

Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika telah menganggarkan Rp1,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 untuk peresmian Provinsi Papua Tengah.

"Jadi alokasi anggaran dari kabupaten untuk Provinsi Papua Tengah itu ada. Kemarin yang peresmian saja Mimika kirim Rp1 miliar dan itu dari alokasi APBD," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Petrus Yumte saat ditemui di Hotel Grand Tembaga, Senin (28/11/2022).

Petrus mengatakan, Pemda Mimika sendiri telah menganggarkan Rp1,5 miliar, tetapi yang direalisasikan baru Rp1 miliar dan anggaran tersebut sesuai dengan permintaan.

"Kan ada undang-undangnya, dalam undang-undang sudah pasti disebut uangnya. Uangnya pasti dari pusat, dan pasti uang dari Provinsi Papua di bagi 3 atau 4," jelasnya.

Ia mengatakan, dengan adanya pemekaran ini, tahun 2023 akan berdampak pada dana bagi hasil dan lainnya. Dana bagi hasil Papua Tengah nanti akan dibagi hasil kepada 6 kabupaten yang tergabung dalam wilayah Papua Tengah.

Terkait divestasi saham juga secara administrasi akan berubah, karena itu sifatnya perdata sehingga perlu ada kesepakatan, pembuatan dokumen, akta notaris dan lainnya termasuk pembentukan Perusda.

"Kami maunya cepat tapi ada administrasi yang harus disesuaikan. Soal bagi-bagi hasil ini kan butuh kesepakatan," uajrnya.

"Pokoknya kita tidak bisa mendahului, namun yang pastinya akan ada penyesuaian yang baru. Kita di Timika sebenarnya mau cepat supaya ada uang masuk dan APBD bisa mencapai Rp7 atau 8 triliun," jelasnya. (Shantyt Sang)