Politik & Pemerintahan

Realisasi Anggaran dan Fisik Belum Maksimal, Plt Bupati Mimika Minta Segera Lakukan Evaluasi

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat memimpin apel gabungan di pelataran Kantor Bupati Mimika, Jalan Poros SP3, Timika, Papua Tengah, Senin (5/12/2022)

MIMIKA, BM

Memasuki akhir tahun 2022, Realisasi penyerapan anggaran dan realisasi fisik Kabupaten Mimika dinilai masih belum maksimal.

Hal itu disampaikan Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat memimpin apel gabungan di pelataran Kantor Bupati Mimika, Jalan Poros SP3, Timika, Papua Tengah, Senin (5/12/2022).

"Realisasi anggaran dan juga realisasi fisik sampai sekarang belum maksimal," ujarnya.

Oleh sebab itu, John berharap agar dalam minggu ini dapat dilakukan evaluasi bersama sehingga apa yang menjadi kendala bisa segera ditangani.

"Dalam satu dua hari ke depan, coba kita lakukan evaluasi supaya kita mulai melaksanakan tugas-tugas kita itu ditetapkan seperti apa, kendalanya seperti apa dan lain-lain. Saya harap ditengah kesibukan kita, dalam minggu ini, kita bisa lakukan evaluasi," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, Marthen Malisa mengungkapkan bahwa saat ini penyerapan anggaran baru sekitar 60 persen lebih atau kurang lebih Rp2,6 triliun.

Menurut Marthen, yang menjadi kendala dari rendahnya realisasi penyerapan anggaran kurangnya penyampaian permintaan tagihan dari para organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kendalanya itu karena OPD-OPD tidak menyampaikan permintaan uang tagihan," ujarnya saat diwawancarai seusai apel gabungan.

Kendati demikian, Marthen meyakini bahwa realisasi penyerapan anggaran tetap akan mencapai target.

"Biasanya minggu-minggu ini sudah mulai numpuk itu karena masih berjalan," tuturnya.

Dikatakan bilamana nantinya tidak mencapai target maka ada beberapa konsekuensi yang harus ditanggung.

"Misalnya mungkin ada pengurangan DAU (Dana Alokasi Umum) atau bisa saja berpengaruh pada opini kalau SiLPA kita terlalu besar," tutupnya. (Endi Langobelen)

Seleksi SKD dan SKB Formasi 600 Kabupaten Mimika Resmi Dibuka

Suasana seremonial pembukaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang untuk Formasi 600 di SMP Negeri 2, Timika, Papua Tengah, Senin (5/12/2022)

MIMIKA, BM

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Kompetensi Bidang (SKB) untuk formasi tahun 2021 eks tenaga honorer kategori 2 (K2) serta tenaga kontrak masa kerja lebih dari 5 tahun di lingkungan Pemerintahan Kabupaten mimika resmi dibuka, Senin (5/12/2022).

Seleksi SKD dan SKB yang menggunakan computer assisted test (CAT) ini diikuti oleh 538 orang peserta di SMP Negeri 2, Jalan Budi Utomo, Timika, Papua.

Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Sabar P. Sormin dalam sambutannya mengatakan bahwa formasi dalam tes ini merupakan formasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua sebelum pemekaran, yaitu sebanyak 20.000 kuota.

"Untuk Kabupaten Mimika disediakan 600 formasi, dan saat ini telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap peserta sejak usulan, maka saat ini kita akan melaksanakan seleksi sebanyak 538 orang peserta," ujarnya.

Menurutnya, jika dilihat dari sisi jumlah, tentu kuota yang ada saat ini belumlah bisa memenuhi seluruh kebutuhan honorer yang ada.

"Namun sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, kuota yang ada sekarang bisa kita selesaikan terlebih dahulu supaya waktu yang diberikan untuk tahun 2022 ini tidak terlampaui ke tahun 2023, karena masih ada formasi-formasi yang belum kita selesaikan untuk seluruh papua, termasuk formasi umum tahun 2021 untuk Mimika juga belum dilaksanakan," ungkapnya.

Sabar juga menyebutkan, di awal kick off meeting yang berlangsung pada September 2021 di Jayapura, telah disampaikan bahwa pekerjaan terkait kegiatan ini seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat. Namun, sampai saat ini, hari ini baru bisa terlaksana.

"Artinya hampir satu tahun lebih proses verifikasi dan validasi baru diselesaikan di dua instansi yaitu Pemerintah Provinsi Papua sudah dilaksanakan dan ini menyusul adalah Pemerintah Kabupaten Mimika," ucapnya.

"Kita apresiasi Pemerintah Kabupaten Mimika yang hari ini telah melaksanakan dan akan disusul oleh tujuh kabupaten/kota. Tinggal menunggu jadwal pelaksanaan seleksi seperti ini, dan tiga lagi dari kabupaten juga akan kita upayakan di 2022 akan diselesaikan," imbuhnya.

Bahkan, lanjut Sabar, dalam pertemuan beberapa waktu lalu di jakarta, Kantor Menpan sudah meminta agar tahun ini, 20.000 formasi harus segera diselesaikan.

"Kecuali Kabupaten Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, dan asmat sampai yang saat ini belum menyampaikan usulan formasinya. Itu artinya kalau sudah seleksi, formasi itu dikembalikan ke Kantor Menpan dan tinggal menunggu surat resmi dari Pemerintah Daerah," tuturnya.

Lebih lanjut Sabar menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi ini akan berlangsung selama dua hari, yakni hari Senin (5/12/2022) dan Selasa (6/12/2022).

"Hari ini ada empat sesi, dan besok ada tiga sesi. Diharapkan dua hari selesai dan setelah itu tinggal menunggu pengumuman dari Panitia Seleksi Nasional. Kemudian secepatnya jika sudah siap, dapat diusulakan untuk penetapan nomor identitas pegawainya," pungkasnya.


Di samping itu, Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob yang hadir membuka kegiatan menyampaikan bahwa sebenarnya formasi dalam seleksi ini adalah formasi K2 sejak tahun 2013.

"Walaupun sampai pada hari ini pun masih ada juga yang melakukan komplain terhadap posisi ini, jadi saya mau pesan begini. Yang pertama kepada kalian semua, formasi ini sebenarnya adalah formasi K2. K2 kita ini ada di Kabupaten Mimika yang sejak 2013," ungkapnya.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, semua peserta yang hadir dalam seleksi ini adalah mereka yang sudah mengabdi selama lima tahun sampai bulan Juni 2022.

"Kalau di sini ada yang merasa bahwa tidak seperti itu, itu artinya kalian sudah tidak jujur jadi pegawai negeri. Ini saya kasih catatan. Kita mau jadi pegawai negeri, kita harus punya integritas yang baik, dedikasi, dan juga moral yang baik. Kalau kita menjadi pegawai negeri dengan cara-cara yang tidak benar, saya minta maaf, silakan kalian boleh ikut ujian tapi besok nanti kita akan lihat," tegasnya.

Plt Bupati meminta kepada para peserta yang hadir, jika bukan bagian dari K2 dan belum bekerja selama lima tahun, agar segera mundur.

"Kalau merasa tidak seperti itu, hari ini saya sampaikan kamu mundur dari sekarang. Kita jadi pegawai negeri, jadilah pegawai negeri yang benar, jujur dan punya integritas sekali lagi," katanya.

John mengungkapkan, sesungguhnya saat ini pemerintah sedang berupaya agar semua honorer atau non ASN bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Kalian harus bersyukur, dari sekian banyak orang, kalian sudah diambil untuk mengikuti tes hari ini. Oleh karena itu, jika nanti kalian lulus, jadilah pegawai negeri yang rajin. Jangan malas malas masuk. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan dipikir ini formalitas saja. Ini ujian benar, kalau tidak lulus, ya tidak lulus," ujarnya.

Dia juga berharap para peserta dapat bertanggung jawab dengan mengikuti seleksi SKD dan SKB ini secara sungguh-sungguh sehingga apa yang hasilnya sesuai dengan harapan bersama. (Endy Langobelen).

Pemkab Mappi Mulai Jalankan Program Normalisasi Sungai


Foto bersama dengan Pj Bupati Mappi Michael R Gomar sebelum dilaksanakan pembersihan 

MAPPI, BM

Guna memperlancar akses transportasi lintas sungai, Pemerintah Kabupaten Mappi mulai menjalankan program normalisasi sungai dengan melakukan pembersihan tebu rawa di sepanjang jalur Sungai Weldemen, Jumat (2/12/2022).

Pembersihan jalur lintas sungai itu turut dihadiri langsung oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, bersama Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Wakil ketua II DPRD Mappi, TNI/Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan sejumlah masyarakat Mappi.

Gomar mengatakan, pelaksanaan normalisasi sungai ini merupakan bagian dari pada harapan dan permintaan masyarakat saat dirinya melakukan kunjungan pekan lalu ke beberapa distrik, terutama di lima distrik, yakni Distrik Pasue, Distrik Pasue Bawah, Distrik Citak Mitak, Distrik Kaibar, dan Distrik Tizain.

“Target kita tahun 2022 ini untuk pembersihan tidak usah lebar -lebar dulu. Akan tetapi, kita buka jalur sehingga bisa dilewati Speedboat, belang maupun ketinting. Dengan begitu, aktivitas masyarakat bisa berjalan lancar,” ujarnya.

Gomar berharap proses normalisasi jalur sungai ini dapat segera diselesaikan sehingga dalam menyonsong perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, aktivitas transportasi di sungai Weldeman dapat berjalan tanpa hambatan.

“Kita berharap sebelum perayaaan Natal nanti, akses transportasi di sungai Weldeman sudah dapat dilalui masyarakat tanpa hambatan” pungkasnya.

Lebih lanjut Gomar menjelaskan bahwa program normalisasi sungai ini tidak hanya dilakukan dalam tahun ini saja, melainkan juga akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023.

“Untuk tahun depan, kita masih berlanjut. Dan target kita di tahun depan untuk pelebaran. Dengan begitu, kapal besar sudah bisa masuk,” katanya.

Menurut Gomar, program normalisasi sungai ini sangat penting untuk menunjang pembangunan di wilayah-wilayah pedalaman Mappi.

"Sebab, dengan adanya akses transportasi, penyaluran material dapat kita lakukan dengan lancar dan tanpa hambatan," pungkasnya. (Red)

Top