politik

Suasana pertemuan di Hotel Horison Diana Timika

MIMIKA, BM

Inspektorat Provinsi Papua melakukan rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan se-Provinsi Papua tahun 2022.

Kegiatan yang di buka Drs. Anggiat Situmorang Msi, Plt Inpektur Provinsi Papua berlangsung di Hotel Horison Diana, Kamis (25/8/2022).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi dan data secara detail serta terperinci sejauh mana perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh semua unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan dan kendala dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua pada Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

Giat ini juga bertujuan mengevaluasi sejauh mana tidak lanjut hasil pemeriksaan APIP di Provinsi Papua telah dilaksanakan oleh pimpinan instansi atau Satker pada Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

Plt Inspektur Papua mewakili Gubernur Papua, Drs Anggiat Situmorang M.Si, dalam sambutannya mengatakan, rapat tersebut merupakan agenda wajib yang rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka koordinasi, komunikasi dan evaluasi serta implementasi tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Provinsi Papua.

"Hasil yang ditindaklanjuti dalam rapat ini adalah temuan dan rekomendasi yang berlarut-larut yang tidak ada penyelesaiannya dan perlu diadakan kajian lebih lanjut, apakah temua tidak sesuai fakta sebenarknya atau memang instansi terkait sengaja membiarkan atau tidak paham atas tindak lanjut dari pemeriksaan,"ujarnya.

Dijelaskan, keberhasilan dalam pemeriksaan bukan terletak pada jumlah temuan dan rekomendasi jumlah pemeriksaan. Namun terletak pada efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemerikasaan dan sejauh mana dampak terhadap OPD.

Lebih lanjut dikatakan Anggiat bahwa hasil tindaklanjut pemeriksaan menjadi tolak ukur dari tatanan pengawasan kegiatan dan pengendalian.

Tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan ganti rugi harus dilaksanakan paling lama 60 hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.

Menurutnya, APIP sebagai pengawas internal juga harus memiliki independensi dan keberanian dalam mengungkapkan kebenaran.

Laporan yang diterbitkan oleh APIP harus dapat memberikan perbaikan terhadap organisasi dan memenuhi karakteristik kualitatif dengan prinsip tepat waktu dan dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang diterbitkan oleh asosiasi pemerintah Indonesia.

"Perlu saya tegaskan bahwa sesuai pasal 385 UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menempatkan APIP dalam posisi kunci dalam menentukan apakh suatu laporan atau aduan masyarakat berindikasi pidana atau administrasi,"tegasnya.

Sementara itu, Pj Sekda Mimika Jenny O Usmani dalam sambutannya bererima kasih kepada gubernur Papua yang sudah mempercayakan Kabupaten Mimika sebagai tuan rumah kegiatan rapat evaluasi Inspektorat se-Provinsi Papua.

"Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat mengikuti rapat semoga Tuhan selalu memberkati kita dalam berkarya," tutupnya. (Shanty)

Suasana coffee morning di rumah jabatan bupati Mappi

MAPPI, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi menggelar coffee morning bersama Forkompimda dan masyarakat di Kabupaten Mappi.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar ini dilangsungkan di rumah jabatan Bupati Mappi, Jumat (26/08/2022).

Selain Pj Bupati Mappi, kegiatan ini dihadiri Kapolres, Danyon Raider 600, Pabung 1710, mantan bupati Mappi periode 2012 - 2017, mantan wakil bupati Mappi periode 2017 - 2022, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh perempuan, LMA, ketua kerukunan dan perwakilan masyarakat.

Michael Gomar dalam kesempatan ini mengatakan bahwa tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2022 (besok-red), ia sudah tiga bulan menjabat sebagai Pj Bupati Mappi.

"Kemarin kami sudah melakukan zoom meeting dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan irjen Kemendagri untuk sosialisasi penilaian penjabat kepala daerah mulai gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Gomar menerangkan bahwa adapun arahan oleh mendagri dan Irjen kemendagri adalah bahwa penjabat gubernur, bupati dan walikota diminta untuk melakukan evaluasi dan melaporkan seluruh tugas tanggungjawab serta kinerja yang sudah dilaksanakan selama tiga bulan menjabat.

"Yang dilaporkan itu mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pengendalian stunting, pemulihan ekonomi daerah dan yang terpenting adalah kamtibmas dalam rangka mendukung tahapan - tahapan pesta demokrasi tahun 2024," ungkapnya.

Pj Bupati Mappi menjelaskan, adapun aspek penilaian adalah penyelenggaraan pemerintahan secara umum, aspek pembangunan, keuangan daerah, penataan birokrasi dan reformasi birokrasi di kalangan organisasi perangkat daerah.

Selain itu penetapan dan pengangkatan pejabat tinggi pratama dan juga aspek pembangunan yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya sampai dengan saat ini serta realisasi progres pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Menurutnya, para penjabat juga diminta untuk melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap situasi kamtibmas yang ada serta bagaimana menghadapi dampak konflik yang akan ditimbul menjelang tahun politik mulai tahun 2023 hingga tahun 2024.

"Hal-hal inilah yang menjadi atensi khusus dari Mendagri kepada semua penjabat gubernur, bupati maupun walikota. Untuk itu, hal utama yang harus kita sikapi bersama adalah tetap menjaga stabilitas kamtibas di Mappi," ungkapnya.

"Ini menjadi tugas kita bersama, baik TNI Polri, pemerintah, stekholder, ormas maupun seluruh masyarakat Mappi. Kita semua harus terus beromitmen untuk menjaga kamtibmas yang lebih baik aman dan nyaman bagi negeri ini," ujarnya.

Pada momen ini, PJ Bupati Mappi juga sangat mengharapkan masukan, saran dan pendapat serta krtitikan yang membangun agar menjadi catatan khusus bagi pemerintah daerah dalam membangun Mappi ke depan.

“Dengan adanya coffee morning seperti ini tentu kita lebih santai tetapi subtansi atau materi yang kita bahas baik itu saran maupun masukan, sudah pasti menjadi perhatian kita bersama untuk kebutuhan pembangunan Mappi ke depan. Selanjutnya, setiap tiga bulan sekali kita akan rutin lakukan coffee morning," ungkap Gomar. (Red)

Pengguntingan pita oleh Asisten II Pemda Mimika Wilem Naa, tanda dimulainya penggunaan aula ini

MIMIKA, BM

Setelah sekian lama akhirnya Kampung Pioka Kencana, Distrik Kuala Kencana kini telah memiliki gedung aula sendiri.

Pembangunan gedung aula Kampung Pioka Kencana ini menggunakan alokasi Dana Desa Tahun 2021 lalu.

Selama ini warga Kampung Pioka Kencana kesulitan jika ingin melakukan pertemuan dalam jumlah yang besar karena tidak memiliki kapasitas ruang pertemuan yang mumpuni.

Peresmian aula ini dilakukan oleh Asisten II Bidang Pembanguan dan ekonomi Setda Mimika, Wilem Naa ditandai dengan pengguntingan pita, Rabu (24/8/2022).

Wilem Naa dalam sambutannya mengatakan, Gedung aula adalah salah satu ruang yang sangat penting di sebuah instansi, pendidikan atau sekolah.

Selain fungsi aula itu sendiri yang bisa bermacam-macam, aula digunakan untuk ruang rapat atau ruang pertemuan, acara-acara dan sebagainya.

"Tentulah peresmian aula ini bukan sekedar acara seremoni tanpa makna akan tetapi marilah kita jadikan momentum peresmian gedung aula Kampung Pioka Kencana sebagai upaya kita bersama dalam meningkatkan motivasi terhadap pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Distrik Kuala Kencana," kata Wilem.

Katanya, Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan inovasi untuk mendukung percepatan dan pemantapan pembangunan, terutama pelaksanaan kegiatan yang berbasis masyarakat.

Wilem berharap gedung aula yang megah ini dapat dijaga dan dirawat sebaik mungkin sehingga bangunannya dapat terus digunakan.

Menurutnya, tujuan pembangunan aula ini juga agar semua kegiatan dari Kampung Pioka Kencana dapat dilakukan di aula ini dan tidak lagi melakukan kegiatan di luar seperti di hotel.

"Dulu saat belum mempunyai gedung aula ini mungkin bisa digunakan hotel-hotel untuk laksanakan kegiatan-kegiatan tapi sekarang karena sudah miliki aula sendiri maka harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan dipelihara dengan baik," ungkapnya.

Diketahui, Pembangunan gedung Kampung Pioka Kencana dari alokasi dana desa tahun 2021 sebesar Rp.450 juta dengan 2 sub kegiatan yakni pembangunan aula pertemuan sebesar Rp.325 juta dan pembangunan ruang ganti dan toilet sebesar Rp.125 juta. (Shanty)