Plt Bupati Mimika Ungkap Kondisi Pemerintahan Dalam 3 Tahun Terakhir : Ada Yang Berencana Lakukan Kudeta
Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob saat memimpin apel pagi di Sentra Pemerintahan SP3
MIMIKA, BM
Plt Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob memimpin jalannya apel pagi di lingkup ASN Pemda Mimika yang diselenggarakan di pelataran Pusat Pemerintahan, SP3, Senin (26/9/2022).
Wabup John membuka kegiatan apel pagi dengan melakukan pengecekan secara langsung para pegawainya di apel.
Saat mengecek kesiapan ASN, Plt John Rettob menegur beberapa pegawainya yang menggunakan jaket saat mengikuti apel.
Selain itu, ia juga menemukan adanya honorer yang menggunakan baju berwarna biru. Ia kemudian secara khsusus memintanya untuk tidak melakukan lagi.
Ditemukan juga ada sebagian ASN yang menggunakan sepatu putih, bahkan banyak yang tidak menggunakan kelengkapan PDH seperti name tag dan Pin ASN. Ia meminta mereka untuk segera melengkapinya.
Selanjutnya saat menyampaikan amanat apel pagi, Plt John Rettob pada momen ini mengungkapkan banyak hal yang selama ini merongrong pemerintahan OMTOB (Omaleng Rettob).
Ia mengatakan, dalam tiga tahun kepemimpinan OMTOB, mereka terus dirongrong dan diterpa berbagai isu karena kepentingan kelompok dan pribadi yang dilakukan oleh sekelompok orang.
"Begitu masuk tahun kedua, mereka gunakan politik pecah belah. Dilakukan oleh siapa? Oleh kita sendiri, oleh kalian. Mereka mulai memisahkan, mana orangnya bupati, mana orangnya wakil bupati. Ini dilakukan oleh sekelompok orang karena rakus akan kekuasaan dan jabatan. Mereka terus menghancurkan pemerintahan karena kepentingan dan akhirnya koordinasi terputus," ungkapnya.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan OMTOB, upaya pecah belah mulai ditingkatkan statusnya menjadi rencana kudeta. Ada sekelompok orang yang terdiri dari ASN, politikus, pengusaha (di luar pemerintahan) bersekutu untuk melakukannya.
"Kelompok-kelompok ini ingin agar Pemda kacau, bupati berhalangan tetap, wabup berhalangan tetap agar kekuasaan tetap ada di kelompok mereka. Mereka ini terdiri dari ASN dan orang luar, bahkan honorer. Akibatnya, ada kadis yang takut dan tunduk sama honorer," ungkapnya.
John Rettob mengatakan, selain bupati yang kini berhalangan sementara, iapun diseting sedemikian rupa untuk mengalami hal yang sama, bahkan tujuannya hingga keduanya ditetapkan secara hukum berhalangan tetap.
"Saya dilaporkan kemana-mana. Mereka bahkan membuat isu miring bahwa saya terlibat dalam proses berhalangan sementaranya bupati kita. Ini fitnah luar biasa. Pegawai dan pejabat yang buat isu ini karena ingin kekuasaan. Kalian yang hadir saat ini ini juga ikut-ikutan, membuat info tambahan, membuat kekacauan juga di medsos. Tapi saya catat semua itu," ungkapnya diiringi tepuk meriah para ASN.
Ia mengatakan bahwa banyak pegawai baik ASN maupun honorer tidak menyadari bahwa sebagian dari mereka digunakan sebagai tameng untuk kepentingan orang lain, kepentingan pimpinan OPD dan kelompok tertentu. Mereka bahkan dilibatkan secara terang-terangan.
"Kamu pegawai negeri. Pegawai negeri harus profesional, ASN tidak boleh berpolitik. Dalam pemerintahan hanya bupati dan wakil saja yang memiliki jabatan politis, kalian ASN tidak boleh, harus kerja profesional," ujarnya
Wabup John juga mengungkapkan bahwa ada sebagian pimpinan OPD bersekutu dan melaporkannya secara hukum agar ia memperoleh status hukum tetap.
"Saya dilaporkan ke kejaksaan negeri, kejasaan tinggi hingga polisi. Mereka berkelompok dengan orang-orang politik yang tidak mengerti, tujuannya biar saya juga berhalangan tetap. Penikmat-penikmat ini tidak mempedulikan masyarakat dan negeri ini tapi hanya mengurus diri sendiri dan kelompoknya saja," ungkapnya.
Wabup menegaskan bahwa setelah hari ini, hal-hal semacam itu tidak akan lagi terjadi, bahkan ia meminta para ASN yang memiliki hati untuk mendoakan pemerintahan OMTOB agar kembali baik seperti semula.
"Kita berdoa supaya pemerintahan Omtob kembali baik. Ini tidak boleh lagi terjadi mulai hari ini. Pak bupati dan saya dipilih oleh rakyat. Kami dua pejabat publik. Dalam undang-undang, apabila bupati berhalangan sementara maka tugas dan kewenangan bupati dilaksanakan oleh wakil bupati, itu otomatis," terangnya.
Kepada ASN dan publik Mimika, Plt John Rettob juga menyampaikan bahwa pada 15 September ia dikirim surat oleh Kemendagri sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati.
Tanggal 16 September, Kemendagri juga mengirimkan surat kepada gubernur Papua untuk mengawasi Wabup Mimika dalam melaksanakan tugas.
"Ada yang bilang, pak wakil bukan Plt, harus tunggu Sk. Pak bupati berhalangan sementara. Tugas saya dan bupati adalah menjalankan roda pemerintahan. Tugas pelaksana tugas adalah penjabat pembina kepegawaian. Jadi jangan ada lagi cerita yang menyesatkan dan membuat kacau. Pemda harus jalan, karena negara harus jalan dan rakyat harus dilayani," tegasnya.
Ia meminta semua ASN agar tidak menjadi provokatif terhadap segala persoalan yang terjadi hari ini. Mereka diminta tidak menebarkan berbagai isu yang menyesatkan terutama di media sosial.
"Jadi jangan turut menebar isu, membuat komentar tidak bertanggungjawab di media sosial, bahkan sampai ada yang memberikan like dan jempol seakan menyetujui kesalahan yang ada. Ingat, pemda tugas hanya dua yakni sebagai regulator dan fasilitator. Artinya melayani. Jangan buat gerakan-gerakan tambahan," tegasnya.
Plt Bupati juga mengatakan bahwa ada eselon dua yang selama ini juga berkarir ganda sebagai pengusaha. Bahkan ada yang secara miris melakukan pemotongan uang makan pegawai, termasuk perjalanan dinas.
"Karena itu sebagai pelaksana tugas, saya diberikan kewenangan juga untuk melaksanakan pengawasan keuangan maka saya juga harus kontrol. Bahkan ada pimpinan OPD yang datang ke Timika hanya untuk ambil uang dan kemudian langsung pergi naik pesawat. Ini hebat dan Luar biasa sekali," ungkapnya diikuti siulan dan cemohan para ASN terhadap oknum tersebut.
Ia meminta agar tiap OPD tetap konsen terhadap program yang telah berjalan apalagi tinggal menyisahkan tiga bulan lagi.
"Pekerjaan-pekerjaan pihak ketiga silahkan jalan, tapi tanggungjawanya tetap di OPD. Bayar sesuai progres yang penting kalian menjelaskan kepada saya bahwa itu dipakai untuk apa. Jangan ada rencana tertutup, saya akan kontrol itu," tegasnya. (Ronald Renwarin)
