Politik & Pemerintahan

Plt Bupati Mimika Tegaskan Perencanaan APBD 2023 Harus Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Mimika, Johannes Rettob meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar di dalam perencanaan APBD 2023, program kerja yang diajukan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal ini ia sampaikan mengingat kerap ada keluhan dari masyarakat bahwa apa yang diusulkan oleh masyarakat tidak pernah diprioritaskan.

"Program kerja dibahas mulai dari Desa, Distrik, Kabupaten itu dicatat. Jangan sampai masyarakat bilang mereka sudah usul tapi tidak pernah diprioritaskan, jadi tolong diperhatikan," tegasnya saat memimpin apel pagi di pelataran Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin (3/10/2022).

"Untuk APBD perubahan bisa dilakukan proses pengajuan anggaran jadi saya minta diperhatikan dengan baik," imbuhnya.

Di samping itu, Plt Bupati Mimika juga mengajak seluruh pegawai ASN serta para honorer untuk senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau kita hormati, maka pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik ke depan," pungkasnya. (Ade)

Kabag Kesra Ditahan KPK, Plt Bupati John Tunjuk Sri Yanti Ramping jadi Plt Kabag Kesra

Plt Bupati Mimika Johannes Rettob


MIMIKA, BM

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob menunjuk Sri Yanti Ramping menjadi pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) sekretariat daerah (Setda) Kabupaten Mimika.

Plt Bupati John mengatakan, saat ini Kabag Kesra Marthen Sawi sedang berhalangan sementara untuk melaksanakan tugas, sehingga perlu ditunjuk Plt.

“Sementara kan beliau (Marthen Sawi) berhalangan dan pekerjaan harus jalan, jadi saya tunjuk ibu Sri Yanti jadi Plt Kabag Kesra,” kata Plt Bupati John saat diwawancara di Hotel Horison Diana, Jumat (30/9/2022).

Katanya, Sri Yanti Ramping akan menjabat Plt selama tiga bulan ke depan atau sampai dengan pemerintah punya kebijakan lain.

“Plt itu tiga bulan, nanti kalau kita mau perpanjang lagi maka bisa kita perpanjang,” ujarnya.

Sri Yanti saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Humas pada Bagian Humas dan Protokol Setda Mimika. Namun, karena kekosongan jabatan di Bagian Kesra maka ditunjuklah Sri Yanti Ramping sebagai Plt Kabag Kesra.

Untuk diketahui, Marthen Sawi telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi di Mile 32, Kabupaten Mimika pada Selasa (20/9/2022) lalu. (Shanty Sang)

Pemda Mimika Umumkan Hasil Riset Kesehatan Dasar 2021 : Pertama Di Indonesia

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika merilis hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kabupaten Mimika 2021 di Timika, Papua, pada 29 September 2022.

Riskesdas Mimika 2021 merupakan riskesdas komprehensif pertama berskala kabupaten di Indonesia ini merupakan hasil kerja sama Dinas Kesehatan Mimika dengan Yayasan Pusat Inovasi Kesehatan (PIKAT) Universitas Udayana dan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Sebelumnya, riset kesehatan dasar yang merupakan program Kementerian Kesehatan selalu dilakukan dalam skala nasional setiap lima tahun sekali.

Riskesdas Mimika 2021 terlaksana dengan mengembangkan hasil Riskesdas Indonesia 2018, termasuk dalam penentuan sampel, penggunaan sampel, indikator, serta kuesioner penelitian pada tahun 2018.

Riskesdas Mimika 2021 ini melengkapi hasil Riskesdas 2018 di tingkat provinsi dan nasional.

Secara umum, Riskesdas Mimika 2021 meneliti status kesehatan masyarakat, prevalensi penyakit menular dan tidak menular, akses layanan kesehatan, kondisi sanitasi lingkungan, dan perilaku kesehatan masyarakat Mimika dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2018 tingkat provinsi dan nasional.

Terkait dengan prevalensi penyakit menular dan tidak menular, hasil Riskesdas Mimika 2021 menunjukkan bahwa prevalensi berbagai jenis penyakit di Mimika seperti hepatitis, diare, HIV, asma, kanker, diabetes, penyakit jantung, hipertensi, stroke, dan ginjal kronis lebih rendah dari prevalensi secara umum di Papua ta.4hun 2018.

Hanya prevalensi malaria, penyakit ISPA, dan tuberkulosis paru-paru di Mimika yang lebih tinggi dari prevalensi secara umum di Papua.

Sementara angka stunting pada anak balita dan batita di Mimika pun lebih rendah dibanding hasil Riskesdas 2018 pada penduduk Papua.

Temuan ini sejalan dengan upaya Dinas Kesehatan Mimika menekan angka prevalensi berbagai penyakit, terutama malaria, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti PTFI.

Sejak tahun 1994, Dinas Kesehatan Mimika dan PTFI telah menjalankan program pencegahan dan penanganan malaria, seperti penyuluhan, pemberian kelambu, penyemprotan, dan pemberian pengobatan malaria bagi masyarakat Mimika.

Selain itu, kemitraan juga terlaksana melalui pemberian pelayanan kesehatan gratis di Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan sejumlah klinik serta pengiriman tenaga kesehatan dengan kapal dan pesawat ke daerah terpencil secara berkala.

Dinas Kesehatan Mimika bersama PTFI dan PIKAT Universitas Udayana melakukan penelitian ini sejak November 2021 hingga Juni 2022, melibatkan 10.502 orang sampel dari 3.105 rumah tangga di 30 desa/kampung di Mimika.

Penelitian dilakukan menggunakan metode potong lintang dan non-intervensi, melibatkan 154 tenaga pengumpul data yang terlatih dan berpengalaman.

Plt Bupati Mimika Johanes Rettob dalam. Sambutannya mengatakan, hasil riset ini akan membawa rencana pembangunan di setiap sektor untuk mendukung bagaimana masyarakat menjadi sehat dan sejahtera.

"Harusnya riset seperti ini dilakukan sejak awal pertama kepemimpinan, tapi terima kasih banyak karena walaupun sudah masuk di tahun ketiga baru dilakukan dan hasilnya ini mudah-mudahan bisa dilakukan di tahun keempat. Terima kasih kepada PT Freeport Indonesia dan seluruhnya yang telah membiayai secara penuh kegiatan ini,"kata Plt Bupati John.

Menurutnya, dengan inisiasi Freeport dalam melaksanakan ini maka selanjutnya akan dipakai sama-sama sebagai dasar untuk semua pembangunan.

Katanya, hasil riset ini terkait dengan tujuan dan output yang memberikan manfaat luar biasa untuk pembangunan Kabupaten Mimika.

"Riset ini harus diserahkan kepada semua dinas untuk memperbaiki kesehatan dan dapat mencantumkan program di dalam anggaran 2023, jangan hasil riset kita simpan saja. Nanti kita kolaborasi juga dengan teman-teman Freeport dan YPMAK supaya mari kita keroyok sama-sama karena tidak bisa kerja sendiri kalau tidak ada kolaborasi," jelasnya.

Lebih lanjut John mengatakan, dari riset ini juga dapat dilihat bagaiman tentang kesehatan lingkungan.

Selain itu, di riset ini juga bicara tentang bagaimana penyakit menular, apa yang menyebabkannya dan bagaimana menanganinya.

"Semoga hasil riset ini bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi kita dan mari kita sama-sama dukung program ini dengan baik. Riskesdas ini pertama di Indonesia. 500 sekian kabupaten/kota yang punya hanya Kabupaten Mimika," Ungkapnya.

Sementara itu, Direktur PTFI Claus Wamafma dalam sambutannya mengatakan, Riset ini mengambil waktu hampir 7 bulanan, ada banyak sekali tantangan sedari awal namun pda akhirnya dapat terlaksana.

Riset kesehatan dasar ini kemudian bisa memotret seluruh upaya keras dari para pemangku kepentingan terutama pimpinan daerah yang menjadi program bupati dan waki bupati. Riset ini dilakukan
dengan pendekatan yang akademik dan bisa dibuktikan.

"Saya juga bangga karena ternyata riset ini menjadi media bagaimana kita berinteraksi antara private sektor antara Freeport dan pemerintah daerah, ini bukan sesuatu yang baru, ini kita lakukan karena kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri melainkan adalah dunia kolaborasi. Tanpa teman-teman dari Pemda kami juga tidak bisa apa-apa dan riset ini menegaskan kembali bahwa ini penting sekali,"ujarnya.

Claus mengakui bahwa ia melihat secara langsung bagaimana tim ini bekerja dengan cepatnya. Menurutnya tim ini luar biasa.

"Dan yang hebatnya itu adalah tim selalu mengevaluasi setiap hari, selama hampir 1 tahun saya yang biasa kerja di perusahaan dengan target itu harus mengakui luar biasa teman-teman dari dinas kesehatan. Itu membuat kita jadi tahu sekarang bagaimana kita bekerja, bagaimana kita respek," ujarnya.

"Yang paling penting ke depan kita bicara dengan data. Kita sudah punya data jadi mudah-mudahan ini akan berguna buat kita semua sebagai pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Mimika," lanjutnya.

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold R Ubra mengatakan, hasil riset ini akan membantu masyarakat Mimika merasakan peningkatan kualitas kesehatan melalui perencanaan program kesehatan yang lebih terpadu dan terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan di Mimika. (Shanty Sang)

Top