politik

Suasana operasi murah

MAPPI, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, bekerja sama dengan pelaku usaha, TP-PKK dan Dharma Wanita di Kota Kepi, menggelar Operasi Pasar Murah di halaman kantor Diistrik Obaa.

Rilis yang diterima BM, operasi pasar murah dilakukan pada Senin (26/9/2022) dan dibuka secara langsung oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar.

Michael R. Gomar dalam sambutannya mengatakan, kegiatan operasi pasar murah dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk pengendalian inflasi serta stabilitas harga sembako dan ketahanan pangan.

“Kegiatan ini dilaksanakan atas dukungan dari (Tim Pengendali Inflasi Daerah) TPID serta satgas pangan dan pelaku usaha untuk melakukan pengawasan dan pengendalian inflasi di Kabupaten Mappi," ungkapnya.

Lanjut PJ Gomar, Pemda Mappi berharap operasi pasar murah ini dapat memberikan harga terjangkau pada masyarakat secara umum untuk dapat dibeli, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing.

Menurutnya, operasi pasar murah ini terbuka bagi seluruh masyarakat termasuk PNS, TNI/ Polri dan lainnya yang diprogramkan
untuk dilaksankaan secara berkelanjutan dalam rangka menyambut hari-hari besar keagamaan.

Gomar juga menegaskan bahwa satgas pangan akan melakukan pengawasan pada pelaku usaha untuk menjaga stabilitas harga sembako serta ketahanan pangan yang tersedia dan terjangkau oleh masyarakat untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Mappi.

“Memang komoditi yang dijual saat ini masih sangat terbatas dalam jumlah dan jenis komoditi barang, tetapi kedepannya diharapkan beberapa jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa tersedia dengan harga yang terjangkau," ujarnya.

"Harapan kita bersama, kegiatan operasi pasar murah ini bermanfaat bagi kita semua dalam kondisi kehidupan saat ini sehingga dapat memenuhi kebutuan dalan rumah," harapnya.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Mappi, Agus H. Nasikin menambahkan, bahwa respon pelaku usaha sangat baik. Hal ini dapat dilihat dengan partisipasi yang mereka tunjukan.

“Produk yang dijual ini memang dibawah harga toko (promo), sedangkan minyak goreng ini sesuai dengan harga pemerintah. Kita sediakan 13.000 liter. Harga minyak goreng Rp 13.000 per liter, gula pasir Rp. 15.000 per kilogram, beras lokasi Rp. 12.000 per kilogram, supermie rasa soto Rp. 14.000 per 5 bungkus, garam 10.000 per kilogram dan kopi senang Rp. 4.000 per bungkus,” jelasnya.

Operasi pasar murah ini mendapat respon positif dari masyarakat karena sangat membantu mereka dalam mendapatkan
bahan pokok dengan harga yang terjangkau.

“Kami senang apalagi harga barang sekarang ini mulai mahal, tapi pemerintah buat pasar murah begini dan ini sangat membantu kami,”ungkap Remon.

Sementara itu, Sunandi warga kota Kepi juga mengaku senang dengan dilaksanakannya operasi pasar oleh Pemerintah Daerah Mappi.

“Keadaan masyarakat sekarang ini agak susah dengan tingginya harga barang tetapi melalui pasar murah ini kami sangat terbantu. Kalau bisa tidak hanya kali ini saja tetapi pasar murah ini sering -sering dilaksanakan biar bisa membantu kami masyarakat kecil,”harapnya. (Red)

Kepala Distrik Agimuga, Paulus Kilangin

MIMIKA, BM

Penyaluran Bantuan Sosial melalui BLT BBM dan bantuan sembako di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika masih menggunakan data lama tahun 2015. Padahal menurut Kepala Distrik Agimuga, Paulus Kilangin, situasi saat ini sudah jauh berbeda.

Mulai dari jumlah penduduk yang bertambah, orang yang sudah meninggal, dan sebagainya. Akibatnya penyaluran bantuan tersebut akhirnya tidak tepat sasaran.

"Data yang sekarang digunakan itu data dari tahun 2015, dan memang data itu tidak lengkap. Kita jalan bagi tapi sebagian kecil saja yang dapat, sedangkan yang lain tidak dapat karena tidak terdaftar sebagai KPM," jelasnya saat ditemui di Kantor Bapeda Mimika, Selasa (27/9/2022).

Paulus mengatakan, sejauh ini pihaknya bersama-sama dengan pihak Kantor Pos telah menyalurkan bantuan di dua kampung, yakni Kampung Makasimami dan Fakafuku. Sementara enam kampung lainnya akan diusahakan dalam waktu dekat.

Untuk masing-masing kampung, kata Paulus, jumlah penerima bantuan tidak boleh lebih dari 100 KK.

"Yang mendapat bantuan itu 200 KK untuk dua kampung, tapi diperkirakan ratusan. Karena daftar yang mereka kasih itu rincian masing-masing kampung," terangnya.

Akibat menggunakan data lama, Paulus terpaksa harus berpikir panjang untuk membagikan bantuan tersebut karena persoalan data yang tidak sesuai akan berpotensi menimbulkan masalah.

"Jadi itu potensi masalahnya sangat besar. Makanya data itu harus diperbarui lagi agar tepat sasaran sesuai kondisi saat ini," pungkasnya. (Ade)

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob saat memimpin apel pagi di Sentra Pemerintahan SP3,  Senin (26/9/2022)

MIMIKA, BM

Menunjukan sikap tidak menghargai, pembangkangan terhadap pimpinan, menganggap diri sebagai bagian dari penguasa dan berbagai ketidakpatuhan secara norma dan etika ASN ditunjukkan oleh sebagian pimpinan OPD Pemda Mimika, terhadap Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob pada periode disharmonisasi beberapa waktu lalu.

Tidak sampai disitu, setelah berhasil mencerai-beraikan pasangan OMTOB dengan berbagai hasutan, isu dan pencemaran nama baik, mereka semakin berani mengupgrade rencana mereka yakni dengan melakukan pembunuhan karakter Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob yang kini telah diangkat sebagai Plt Bupati Mimika.

John Rettob kemudian dipolisikan dengan persoalan hukum yang berkutat seputar pesawat dan helikopter milik Pemda Mimika.

Namanya kemudian diseret ke beberapa lembaga hukum seperti Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi hingga ke Polres dan Polda Papua bahkan hingga ke pusat.

Walau demikian, selama masa suram tersebut, John Rettob tidak melakukan perlawanan secara sporadis, padahal ia merupakan orang nomor dua di Mimika dan dipilih sebagai Wakil Bupati Mimika oleh ribuan masyarakat yang mendukung dan mencintainya.

Lama terdiam dengan kondisi ini, Plt Bupati Mimika Johannes Rettob akhirnya buka suara! Ia mengisahkan bagaimana mereka mencoba menjatuhkan dirinya dalam kasus hukum, termasuk kebobrokan yang selama ini terjadi di lingkup Pemda Mimika.

Selama itu, berbagai cara mereka lakukan dan coba ungkapkan untuk menemukan kesalahannya. Bahkan ada kepala dinas yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu terus berupaya mencari-cari kesalahan John Rettob di instansi yang dipimpinnya.

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob mengungkapkan hal ini kepada para ASN dan honorer Pemda Mimika pada apel pagi, Senin (26/9/2022) di Sentra Pemerintahan.

"Ada kepala dinas yang kerjanya cuman mencari dokumen tiap hari supaya menemukan kesalahan saya, lapor dan penjarakan saya. Enak sekali dia. Hal ini kemudian dilaporkan kepada saya," ujar Plt John Rettob diiringi cibiran dan siulan para ASN terhadap oknum pimpinan OPD tersebut.

Plt Bupati Mimika juga mengungkapkan bahwa rencana mempolisikannya, tidak hanya dilakukan di Jayapura, sejumlah pimpinan OPD bahkan sampai harus ke Jakarta mencoba melobi di Kejagung dan Mabes Polri.

Terkait ini, Plt John Rettob mengakui bahwa ia telah mengantongi nama-nama pimpinan OPD yang melaporkannya ke Jayapura dan Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa mereka juga didukung oleh orang-orang di luar pemerintahan.

"Saya tinggal di Jakarta selama 25 tahun, teman-teman saya banyak di sana. Ada diantara kita ini berani datang (ke Jakarta-red), tapi Tuhan itu maha besar, terkuak mereka datang ke Kejagung dan Polri. Dan yang mereka temui adalah teman-teman saya. Mereka masih mengobrol, namun foto dan rekaman lengkap mereka sudah dikirimkan ke saya. Ini luar biasa sekali," ungkapnya.

Bahkan diantara pimpinan OPD ini ada yang memberikan janji manis bahwa jika ia menjabat sebagai kepala daerah (Mimika-red) maka mereka yang ditemui ini bisa masuk ke Mimika kapanpun mereka mau.

"Ada diantara mereka bilang, kalau saya sudah jadi bupati, jadi sekda, kalian datang saja ke Timika, kami jadi pimpinan di sana yang penting kalian kasih izin kami untuk ketemu ini, ketemu itu dulu. Jadi sudah pasti yang hadir ikut membawa-bawa laporan itu tahu dirilah, kalian mau lari kemana?," ungkapnya sembari mendapatkan tepuk tangan meriah dari para ASN dan honorer yang mengikuti apel pagi.

Ia juga mengungkapkan sejumlah kebobrokan lainnya yang juga dilakukan oleh beberapa pimpinan OPD. Mereka bahkan melakukan kewenangan itu diluar sepengetahuan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

"Pak bupati tidak tahu yang dorang atur dan rencanakan itu. Mereka ingin berkuasa bahkan mau kudeta. Mereka juga masuk ke dinas-dinas bikin kelompok-kelompok, mana orang bupati, mana orang wabup, kemudian geser orang wabup. Mereka juga buat pengelompokan di masyarakat. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan dan negeri ini tahu apa yang mereka buat dan lakukan selama ini," ungkapnya.

Walau ada oknum pimpinan OPD dan ASN bekerja demi kepentigan pribadi dan kelompoknya, namun secara keseluruhan, kepada para ASN dan honorer Pemda Mimika, Plt Bupati Johannes Rettob mengingatkan agar mereka tidak terpengaruh atau ikut menjadi provokator terhadap situasional yang ada. Ia juga mengingatkan mereka untuk tidak ikut berpolitik.

"Mulai hari ini, tidak boleh ada lagi hal-hal seperti itu. Jangan kalian mau diperalat. Tahun ini tinggal tiga bulan lagi. Bekerjalah dengan baik. Semua harus patuh lakukan pelayanan kepada masyarakat. RPJMD, visi misi bupati dan wakil bupati harus kita capai. Pemerintahan ini harus good governance dan akuntabel, kapan kita mulai? Dimulai dari diri kita. Mari kerja dengan hati untuk negeri ini," tandasnya. (Ronald Renwarin)