politik

Suasana usai apel pagi pegawai Pemda Mimika (Foto ilustrasi)

MIMIKA, BM

Rencana dilakukannya Tes CAT (Computer Assisted Test) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 600 sampai saat ini belum ada titik terang. Artinya bahwa belum dapat dipastikan kapan akan dilaksanakan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mimika Ananias Faot mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang masih berada di luar daerah.

"Belum ada informasi soal tes CAT karena saat ini masih menunggu Pj Sekda Mimika, nanti kalau beliau kembali mungkin baru ada kejelasan," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (14/9/2022).

Ditanya soal lima orang yang belum memenuhi berkas persyaratan, Ananias mengatakan hal tersebut tidak mempengaruhi apapun, sebab pengganti kelima orang tersebut bisa menyusul.

"Jadi pergantiannya bisa menyusul," ujarnya.

Ananias mengaku penundaan tes terjadi bukan hanya karena masalah berkas namun juga adanya protes dari sejumlah tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.

"Karena ribut-ribut dan protes sana sini itu yang menyebabkan penundaan makanya kita dari pemerintah daerah harus hati-hati," Ujarnya.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu para honorer yang termasuk dalam CPNS formasi 600 menuntut agar proses tes segera dilakukan mengingat di lingkup Pemerintah Provinsi Papua tes CAT juga sudah dilaksanakan. (Shanty)

Penjabat Bupati Mappi, Michael Gomar (kiri atas) saat mengikuti zoom meeting bersama Presiden Jokowi dan para kepala daerah se-Indonesia 

MAPPI, BM

Pemerintah Kabupaten Mappi melaksanakan kebijakan pemerintah pusat untuk pengendalian inflasi di daerah dalam rangka penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengalokasikan 25,22 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).

Hal ini dilakukan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada pertemuan tentang pengendalian inflasi di daerah, yang diikuti oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.STP,.M.Si melalui rapat virtual (zoom meeting), Senin (12/9/2022).

Penjabat Bupati Mappi menerangkan, untuk mengantisipasi pengendalian inflasi akibat penyesuain harga BBM maka sesuai dengan ketentuan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Peraturan Menteri Keuangan RI yang mewajibkan Pemerintah Kabupaten / Kota mengalokasikan minimal 2 persen dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU).

Menyikapi arahan Presiden, Penjabat Gomar mengatakan Pemda Mappi telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 15.129. 347.208. (Lima Belas Millliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) atau 25,22 persen.

"Alokasi dana tersebut diperuntukkan untuk urusan subsidi bantuan sosial, subsidi penciptaan lapangan kerja, subsidi sektor transportasi dan subsidi perlindungan sosial lainnya. Yang dianggarkan pada APBD perubahan tahun anggaran 2022," jelas Penjabat Gomar.

PJ Bupati Menerangkan, kebijakan pemerintah pusat yang akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Mappi dengan mengalokasikan 25,22 persen dari DTU diharapkan dapat bermanfaat dan tepat sasaran sesuai peruntukkannya.

Artinya masyarakat selaku penerima manfaat harus tepat sasaran untuk mengendalikan inflasi penyesuaian harga BBM di Kabupaten Mappi.

Terkait dengan ini, Pemda Mappi akan menyiapkan laporan yang nanti akan disampaikan kepada Kemendagri pada tanggal 14 September. (Red)

Asisten III Setda Mimika, Hendritte Tendiyono

MIMIKA, BM

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika yang berlokasi di SP 3 pada hari Senin (12/9/2022) pagi pukul 07.50 tampak berbeda dengan hari Senin di minggu-minggu sebelumnya.

Suasana kantor yang megah tersebut terlihat begitu sepi. Para pegawai yang biasanya tampak ramai bersiap mengikuti apel pagi, kali ini hingga pukul 08.20 hanya beberapa orang yang terlihat berada di Kantor Pusat Pemerintahan.

Akibatnya, kegiatan apel pagi yang kerap dilakukan sebelum aktivitas kantor pun sampai tidak dilaksanakan.

Hal ini kemudian ditanggapi oleh Asisten III Setda Mimika, Hendritte Tendiyono saat ditemui wartawan di lokasi kantor tersebut.

Kata Hendritte, hari ini apel pagi tidak dilaksanakan lantaran para asisten dan Staf Ahli sedang berada di luar daerah.

"Staf Ahli sedang mengikuti rapat kerja Staf Ahli seluruh Indonesia di Banyuwangi. Saya sendiri juga baru tiba dari luar daerah, baru pagi tadi tiba," katanya.

Meski apel pagi tidak dilakukan, Hendrite menyebutkan bahwa semua aktivitas masih berjalan dengan normal.

"Ibu Sekda juga diluar daerah, namun aktivitas pemerintahan tetap berjalan seperti biasa," pungkasnya. (Ade)