politik

Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob mengakui adanya kecurangan atau manipulasi data yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam pengangkatan K2 formasi 600.

Hal ini ia sampaikan setelah melihat semua bukti-bukti yang diberikan oleh Aliansi Honorer Mimika kepadanya.

"Saya sudah terima bukti data-data itu. Dan data-data itu luar biasa. Saya yakin bahwa itu memang terjadi sesuatu yang tidak benar di pemerintah kabupaten Mimika. Itu harus kita akui," ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Mimika, Kamis (21/7/2022).

Wabup Rettob menerangkan bahwa dalam pengangkatan K2 formasi 600 seharusnya yang diprioritaskan adalah honorer yang telah bekerja diatas 5 tahun.

Namun, setelah dilihat hasilnya ternyata banyak honorer-honorer yang baru bekerja di bawah 5 tahun yang justru diakomodir dalam pengangkatan tersebut. Bahkan ada juga yang sama sekali bukan honorer.

"Data yang saya sudah pegang ada kurang lebih tujuh orang yang sama sekali tidak pernah jadi honorer. Itu pun baru di beberapa OPD, belum semua yang kita kkumpul datanya," ungkapnya.

"Ada banyak sekali yang saya kenal juga dan ternyata mereka itu baru masuk honorer satu tahun. Padahal persyaratan verifikasi data yang dikirim ke BKN dan juga ke Menpan itu harusnya yang sudah di atas 5 tahun," Imbuhnya.

Kejanggalan-kejangan seperti itulah yang meyakinkan Wabub Rettob bahwa dalam pengangkatan CPNS formasi 600 telah terjadi manipulasi data.

"Ini jelas, pasti ada manipulasi data. Pasti ada pemalsuan tanda tangan juga bisa, pemalsuan SK, dan pemalsuan segala macam. Kalau ada manipulasi data berarti hubungannya kriminal. Saya akan tindak tegas itu," tandasnya.

"Nanti kita akan lihat siapa yang terlibat di sini. Apakah pimpinan OPD atau orang-orang tertentu, atau mungkin pemain-pemain di bagian ketik-ketik. Ini harus kita cek. Kalau memang kedapatan siapa yang melakukan itu maka kena hukuman disiplin pegawai negeri, jelas dipecat," tegas Wabup melanjutkan.

Wabup Rettob juga menyampaikan bahwa 600 nama yang telah diusulkan Pemkab Mimika kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan-RB melalui Kepala Kantor Regional IX Jayapura untuk diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih bisa dibatalkan.

"Sampai saat ini NIP belum ditetapkan karena baru 11 Kabupaten yang telah mengusulkan nama- nama ke Menpan. Mereka akan menunggu semua Kabupaten masuk baru bisa keluarkan formasi. Jadi ini masih sangat bisa untuk dibatalkan," pungkasnya. (Ade)

Kepala Distrik Mimika Baru, Dedy Paokuma

MIMIKA, BM

Distrik Mimika baru saat ini sedang menanti pembangunan kantor barunya yang rencananya akan dibangun dalam tahun ini.

Sembari menunggu pembangunan itu, Distrik Mimika Baru untuk sementara waktu menyewa rumah toko (ruko) milik Maria Bintang Laut di Jalan Poros SP2-SP5, Timika, Papua Tengah.

Kepala Distrik Mimika Baru, Dedy Paokuma saat ditemui di Hotel Grand Tembaga, menyebutkan harga sewa ruko itu senilai Rp 300 juta pertahunnya.

"Itu pun sudah termasuk potong pajak juga. Jadi pada saat muncul informasi bahwa tahun depan ada perencanaan pembangunan Kantor itu, kami langsung masukkan anggaran untuk sewa ruko ketika penyusunan KUA," kata Dedy.

Untuk jangka waktu penyewaan ruko tersebut, Dedy berharap akan sesuai dengan anggaran yakni setahun saja.

"Diharapkan dalam satu tahun ini sebenarnya. Tapi yang lebih paham mengenai jangka waktu ini sebenarnya ada di tata pemerintahan," tandasnya.

Melihat jarak lokasi ruko yang cukup jauh dari jangkauan masyarakat Mimika Baru, tampaknya hal itu tidak menjadi kendala dalam urusan pelayanan.

"Sejauh ini pelayanan tidak terkendala, baik dalam pelayanan KTP dan kegiatan surat-menyurat yang lain itu di sana masyarakat selalu ramai dan kami selalu layani," terangnya.

Lebih lanjut Dedy menjelaskan, pembangunan Kantor Distrik Mimika Baru yang baru sesungguhnya merupakan inisiatif dari pihak distriknya sendiri.

"Pembangunan gedung kantor ini kan kebetulan kami yang lobi sendiri. Kami sampaikan ke bupati dan DPR bahwa Distrik Mimika Baru adalah salah satu Distrik yang pertama di dalam kota sehingga harus kita bangun secara baik," jelasnya.

"Pada saat itu pak bupati maupun DPR menyambutnya dengan baik sehingga gedung ini dibangun. Dan gedung itu tahun ini dibangun di lokasi yang sama dengan sebelumnya di Jalan Cendrawasih," pungkasnya. (Ade)

Foto bersama para peserta kegiatan dengan Penjabat Sekda Mimika, Jenny O Usmani

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika melaksanakan rapat koordinasi tentang pembentukan gugus tugas reforma agraria tahun 2022.

Rapat tersebut dilaksanakan karena Bupati Mimika telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 259 Tahun 2022 Tanggal 17 Juni 2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Mimika dan Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Mimika Nomor 30 SK-91.09.NT.02.03/111/2022 Tanggal 16 Maret 2022 tentang Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Mimika.

Rapat tersebut berlangsung di Hotel Horison Ultima Mimika, Rabu (20/7/2022) dibuka oleh Penjabat Sekda Mimika Jenni O Usmany.

Pj Sekda Mimika Jenni O Usmany dalam sambutannya mengatakan, reforma agraria merupakan program bersama antara Pemerintah Pusat dengan kabupaten sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, peran seluruh pihak dapat dilakukan dengan cara sharing resource atau urun daya baik berbagi ide pemikiran, tenaga SDM, anggaran maupun hal lain yang memberikan masukan positif untuk percepatan reforma agraria.

Katanya, rapat yang digelar merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah kepada gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Mimika yang melibatkan seluruh pihak terkait dengan menggunakan metode Holistik, Integratif, tematik, dan spasial.

"Reforma agraria mencapai puncaknya saat dikeluarkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) nomor IX/MRP/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang mengharuskan dilakukannya reforma agraria," kata Jenni.

Ia menjelaskan, Tap MPR ini mengatur mengenai pengertian prinsip dan arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, yang menugaskan agar DPR dan Presiden mengatur serta mencabut semua undang-undang yang tidak sesuai dengan TAP MPR ini yang menekankan pentingnya penyelesaian pertentangan dan tumpang tindih pengaturan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Sementara itu Plh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika Piter Tjontje Waromi mengatakan pada 24 september 2018 lalu telah dibuat peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang performa agraria yang merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Tujuan reforma agraria antara lain mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, menangani sengketa dan konflik agraria.

"Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, menginisiasi kolabirasi lintas sektor ini, karena reforma agraria merupakan program prioritas untuk menyelesaikan problem target retribusi tanah sebesar 3.566 ribu hektare yang harus diselesaikan pada RPJM pada tahun 2020 - 2024," katanya.

Ia menambahkan reforma agraria merupakan tugas pemerintah yang harus dilaksanakan oleh Kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaran reforma agraria.

"Pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan baik ditingkat pusat dan daerah, yang terdiri dari tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah," ungkapnya. (Shanty)