politik

Foto bersama para peserta talkshow

MIMIKA, BM

PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Bappeda Mimika menggelar talkshow dalam rangka sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Mimika 2020-2024.

Pertemuan yang dikemas dalam bentuk diskusi publik ini berlangsung di Hotel Cartens, Rabu (20/7/2022) dan dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyono.

Hendritte Tandiyono dalam sambutannya mengatakan, tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable development goals (TPB/SDGs) merupakan komitmen global dan nasional yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

Yakni masalah kemiskinan pangan, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan antara daerah, kelompok pendapatan, gender, akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaanya melalui proses perencanaan dan pelaksana yang partisipatif.

"Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki komitmen untuk melaksanakan pembangunan guna pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam visi bupati dan wakil bupati Mimika, menjadi visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahun 2020-2024 yaitu" terwujudnya Mimika cerdas, aman, damai dan sejahtera","kata Hendritte.

Wujud dari komitmen tersebut diawali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Mimika nomor 205 tahun 2021 tanggal 10 juni 2021 tentang pembentukan tim koordinasi daerah pelaksana tujuan pembangunan development goals berkelanjutan/sustainable Kabupaten Mimika 2020-2024.

Keputusan ini merupakan tindaklanjut dari amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksana pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta bagian dari proses pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mimika 2020-20224.

"Pelibatan pelaku non pemerintah juga sejalan dengan prinsip "no one lefft behind" atau tidak ada satu pihak yang tertinggal, prinsip ini berlaku untuk kedua pihak, baik penerima manfaat maupun pelaku pembangunan," tuturnya.

Dikatakan bahwa kegiatan ini juga untuk mengajak kolaborasi multi pihak, terutama kepada pelaku non pemerintah dengan tujuan,
Pertama, memberikan informasi kepada peserta tentang tujuan pembangunan daerah rencana aksi berkelanjutan (RAD-TPB) Kabupaten Mimika periode 2020-2024.

Dengan mengetahui dan memahami RAD ini diharapkan semua pihak bisa merencanakan dan melaksanakan peran kepada dalam kontribusinya masing-masing pembangunan masyarakat di Kabupaten Mimika.

Kedua, memberikan contoh kontribusi yang sudah dan akan dilakukan oleh pelaku pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mimika, khususnya yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim.

Dalam kesempatan ini akan di sampaikan oleh PTFI dan YPMAK untuk dapat mendorong partisipasi dari pelaku pembangunan non pemerintah lainnya.

Ketiga, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada banyak pihak untuk turut serta dalam kolaborasi kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals di Kabupaten Mimika.

Keempat, melakukan identifikasi indikator tambahan yang dapat dicantumkan dan ditambahkan dalam rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Mimika.

Sekretaris Bappeda Yoseph Manggasa mengatakan, selama ini yang baru diakomodir adalah YPMAK dan PTFI namun saat ini pelaku usaha dan non pemerintah lainnya juga berperan dengan harapan semua dapat melaporkan pelaksanaan program kegiatan yang menyasar ke SDGs agar nantinya dirangkum secara paripurna untuk dilaporkan ke sekretariat nasional.

Tujuan lainnya adalah bagaimana keterlibatan dari pihak-pihak lain seperti tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga pendidikan dan lainnya sehingga komitmennya lebih luas.

"Di indikatornya SDGs kan sudah jelas nanti ini akan kita tindaklanjuti untuk mengkonfirmasi mereka ini sedang melakukan atau melaksanakan indikator yang mana di dalam target-target yang ada yanki 17 tujuan tersebut. Misalnya macam tadi dari perusahaan UT ternyata sudah memberikan beasiswa berarti itu masuk ke tujuan nomor 4 pendidikan berkualitas," kata Yoseph.

Lanjutnya, pembangunan ini bukan tanggung jawab pemerintah sendiri tetapi seluruh komponen baik pengusaha, personal, dan seluruh lapisan masyarakat.

"SDGs ini kita harapkan menjadi wadah untuk kita mencatat kontribusi-kontribusi atau peran masing-masing sektor untuk mencoba mengambil peran dalam proses pembangunan dan pelaksanaan SDGs," Ujarnya.

Selanjutnya, Technical Advisor Comunity Affair PTFI Arnold Kayame mewakili management PTFI mengaku perusahaan sangat menyambut baik RAD yang disiapkan oleh pemerintah daerah.

"Saya pikir ini momen yang bagus supaya pembangunan di Mimika bisa terintegrasi baik dari sisi pemerintah maupun non pemerintah. Proses untuk kontribusi kita mulai dari awal sebagaimana kita ketahui kita beroperasi di sini hampir sekitar 50 tahun lebih dengan program-program sosial," tuturnya.

Jadi menurut Arnold ini momen terbaik untuk melihat dan menyesuaikan dengan regulasi yang baru, regulasi menyangkut SDGs.

"Dari sisi Freeport kita sudah siap melihat itu semua apa yang Freeport sudah lakukan selama ini supaya bisa di record oleh pemerintah," ujarnya.

Diketahui, dari 17 tujuan SDGs Freeport sudah melakukan 16 tujuan karena itu sejalan dengan bisnis PTFI dan 167 indikator, PTFI juga telah menjalankan 69 indikator yang ada.

"Artinya, dari sisi Freeport sudah bisa memberikan kontribusi ke pemerintah daerah untuk bisa di catat sebagai bagian dari pada proses pembangunan di Mimika," ungkapnya.

Managing partner, Kemal Soeriawidjaja mengatakan, SDGs ini adalah proses yang dibantu oleh Freeport. Freeport membantu membangun proses, misalnya bagaimana step-step yang harus dilalui oleh Bappeda seperti mengeluarkan SK.

"Proses-proses ini sudah didukung oleh Freeport dengan membuat pertemuan seperti ini dan mendatangkan konsultan yang bisa membuat Bappeda bisa melihat lebih luas," Kata Kemal.

Menurutnya proses saat ini sudah ada kemajuan dengan sikeluarkannya SK. Nilai tambah dari SK ini sangat jelas bahwa tidak hanya unsur pemerintah saja melainkan harus ada non pemerintah.

"SDGs itu adalah inklusif, jadi dari SKnya sendiri sudah kelihatan. Bahkan sudah ada sekretariat SDGs. Hanya Mimika yang sudah ada RAD bahkan edisi 2021 sudah ada," paparnya. (Shanty)

Kepala Distrik Mimika Baru, Dedy Paokuma

MIMIKA, BM

Kepala Distrik Mimika Baru, Dedy Paokuma menginformasikan kepada wartawan bahwa saat ini panitia tim pemekaran distrik, kelurahan, dan kampung sedang dibentuk.

Ditemui di Hotel Grand Tembaga, Selasa (19/7/2022) Dedy mengatakan, menurut informasi yang didapat pada tahun 2020, Distrik Mimika Baru bakal dimekarkan menjadi tiga Distrik.

"Info pemekaran ini kan sudah dari tahun 2018. Waktu itu saya masih di Distrik Amar. Di pertengahan tahun 2020 yang kami dapat informasi berkaitan dengan pemekaran itu Distrik Mimika Baru. Miru akan mekar tambah dua distrik sehingga nantinya menjadi tiga distrik," jelas Dedy.

"Hanya saja masih dibentuk panitianya. Jadi nanti setelah dibentuk baru panitianya yang akan turun ke lapangan untuk melihat daerah-daerah mana saja yang layak menjadi kampung, kelurahan, dan layak menjadi distrik," lanjutnya.

Dedy menjelaskan panitia pemekaran tersebut terdiri dari semua stakeholder. Untuk pemekaran distrik dan kelurahan, anggotanya dari tata pemerintahan sebagai garda terdepan untuk pemekaran.

"Sedangkan untuk pemekaran kampung sendiri itu ada di pemberdayaan masyarakat yang jadi kordinatornya. Tetapi kami kepala distrik dan kelurahan akan dilibatkan semua," jelasnya.

Lebih lanjut Dedy menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, jumlah kampung akan menjadi 20 kampung.

"Tapi itu kan masih sekadar masukan saja. Dan kita dari panitia pun belum bekerja. Nanti kalau kita dari panitia telah bekerja, sudah seleksi semua berkas administrasi, baru disampaikan oleh ketua tim mana yang memang layak dan tidak layak," pungkasnya. (Ade)

Suasana coffee morning di ruang PST Kantor BPS

MIMIKA, BM

Guna menjalin silaturahmi dan hubungan baik dengan para awak media dan beberapa instansi terhubung, Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar coffe morning bersama di ruang PST, Selasa (19/7).

Di Coffee morning ini Kepala BPS Mimika, Ouceu Satyadipura yang baru saja menjabat kurang lebih satu bulan, memperkenalkan dirinya.

Giat yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan ini dihadiri juga oleh perwakilan dari Diskominfo, Kantor Pos, maskapai Garuda, Bank Mandiri dan KPPN.

Disela-sela kegiatan ini, masing-masing instansi menjelaskan program kerja serta pelayanan mereka selama ini kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan ini diharapkan sinergitas antara kita bisa terus terjalin dengan baik sehingga setiap kegiatan yang ada dapat di sampaikan kepada masyarakat luas," harap Ouce.

Secara khsusus kepada awak media, ia berpesan agar tetap memegang teguh prinsip jurnalisme dalam melakukan peliputan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Sampaikan pemberitaan yang baik dan positif, karena dengan berita yang baik dan berimbang masyarakat bisa menerima informasi secara benar," harapnya.

"Dan dengan bisa berkumpul seperti ini, kita bisa saling menjalin kekeluargaan antara pemerintahan dengan media, agar lebih baik lagi dengan mengedepankan profesionalisme" ujarnya. (Ignas)