politik

Suasana pertemuan panitia HUT RI ke-77

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika berencana akan melangsungkan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan sederhana, namun demikian akan dilakukan pegelaran karnaval.

Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika Paulus Dumais, saat diwawancara usai memimpin rapat di Lantai 3 Kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Jumat (15/7/2022) mengatakan peringatan HUT RI tahun ini tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan ekonomi daerah.

"Walau sederhana tapi kita akan adakan berbagai perlomaan dan karnaval. Karena peringatan hari kemerdekaan tanpa carnaval ini bukan 27-an tapi 16-an, jadi panitia akan pastikan kegiatan karnaval itu dapat digelar," jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan perlombaan yang lain masih akan dibicarakan kembali dengan seksi panitia setelah adanya pengajuan rincian anggaran dari masing-masing seksi.

"Kita akan bicarakan lagi setelah seksi mengajukan mereka punya rincian dan rangkuman kegiatan, sehingga jangan sampai saya sampaikan lomba ini tapi yang jadi malah lomba lain atau bahkan tidak jadi lombanya kan akan salah," ungkapnya. (Shanty)

Kepala Bidang Pajak pada Bapenda Mimika Joel Luhukay

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 14 Juli 2022 sudah hampir mencapai 50 persen.

Presentase tersebut terdiri dari 8 jenis pajak yang ditangani di Bidang Pajak pada Bapenda Mimika.

Kepala Bidang Pajak pada Bapenda Mimika Joel Luhukay saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/7/2022) menjelaskan, target penerimaaan pajak daerah di tahun 2022 adalah Rp. 245.195.600.000.

Hingga pertengahan Juli ini sudah terrealisasi Rp 81.311.497.958 atau 33,16 persen.

“Ini PBB belum masuk. Jika di rata-ratakan sudah sekitar 50 persen lebih,” ujar Joel.

Ia menjelaskan, Pajak di Mimika terdiri dari 10 jenis pajak yakni pajak hotel, pajak restauran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, pajak bumi (PBB) dan BPHTB.

Joel kemudian merincikan besaran capaian masing-masing jenis pajak untuk target dan realisasinya.

Pajak hotel ditargetkan Rp 16.000.000.000, sudah mencapai capai Rp 5.601.906.291 atau 35,01 persen.

Pajak restauran targetnya Rp 82.000.000.000, sudah capai Rp 39.546.972.250 atau 48,23 persen.

Pajak hiburan ditargerkan Rp 4.660.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp 1.223.336.937 atau 26,25 persen.

Pajak reklame target mencapai Rp 3.705.000.000 terealisasi Rp 1.449.624.771 atau 39,13 persen.

Pajak penerangan jalan targetnya sebesar Rp 28.000.000.000 terealisasi Rp 14.506.572.149 atau 51,30 persen.

Pajak parkir target Rp 800.000.000 terealisasi Rp 369.438.000 atau 46,18 persen.

Pajak air tanah target Rp 5.000.000.000 terealisasi Rp 2.843.896.034 atau 56,88 persen.

Pajak mineral bukan logam dan batuan target Rp 15.755.000.000 terealisasi Rp 6.474.103.090 atau 41,09 persen.

"Saat ini kami dari Bapenda tengah melaksanakan uji kepatuhan pajak terhadap wajib pajak. Dengan uji kepatuhan ini maka kita bisa over target nanti di akhir tahun,” ungkapnya. (Shanty)

Kepala BKPSDM Kabupaten Mimika, Ananias Faot

MIMIKA, BM

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika, Ananias Faot mengatakan bahwa kuota 274 CPNS yang nantinya dibuka setelah pengangkatan K2 merupakan formasi umum.

"Permintaan itu kemarin merupakan hasil kordinasi saya dengan pihak Kemenpan. 274 itu tidak lagi formasi khusus tetapi formasi umum," ujar Ananias saat ditemui di Kantor DPRD Mimika, Rabu (13/7/2022).

Sementara untuk formasi khusus dengan jumlah kuota 1000, kata Ananias, masih diupayakan oleh Bupati Mimika.

"Kalau untuk formasi khusus itu pak bupati sebenarnya sudah minta 1000. Itu minta formasi khusus tapi sampai dengan hari ini belum dijawab oleh Kemenpan," terangnya.

Ketika ditanya mengenai kecukupan jumlah kuota tersebut bagi seluruh tenaga honorer, Ananias mengakui bahwa jumlah kuota 1000 itu pun belum dapat mengakomodir semuanya.

"Sebenarnya tidak. Belum, belum mengakomodir itu karena jumlah total honorer itu kurang lebih 2800. Jadi sesuai dengan petunjuk dari Kemenpan bahwa nanti di tahun depan pengangkatan honorer itu tetap P3K semua," pungkasnya. (Ade)