politik

Masa aksi berorasi di depan Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin (11/7/2022)

MIMIKA, BM

Senin (11/7/2022) sekitar pukul 09.30 WIT, Aliansi Honorer Kabupaten Mimika kembali datangi Kantor Pusat Pemerintahan Mimika untuk menuntut keadilan dalam pengangkatan K2 formasi 600 yang dianggap cacat aturan.

Dengan membawa sejumlah spanduk beserta data dan bukti yang terangkum pada sebuah dokumen, mereka berorasi meminta penjelasan dari pimpinan daerah terkait ketidakadilan yang mereka alami.

"Bapak pimpinan daerah segera keluar temui kami. Jelaskan kepada kami berdasarkan data dan bukti yang jelas. Jangan beragumentasi yang tidak sesuai fakta," kata Kevin Kristo Nanlohy, Koordinator aksi.

"Kalau kalian anggap apa yang kami perjuangkan ini salah, silakan jelaskan ke kami salahnya dimana dan yang benar yang mana. Kami akan tetap berdiri di sini dan perjuangkan kebenaran ini sampai selesai," imbuhnya.

Kevin menyebutkan juga bahwa dalam pengangkatan K2 formasi 600 tersebut, telah terjadi pemalsuan data.

"Ada yang non Amungme Kamoro tapi kamu pakai isi Amungme Kamoro. Ini jelas pemalsuan data. Bahkan yang bukan Papua juga kamu isi dia Papua," sebut Kevin.

"Ada yang baru tiga bulan, tujuh bulan, bahkan yang bukan honorer saja kalian angkat. Baru yang sudah bekerja belasan puluhan tahun kalian kemanakan? Inilah oknum-oknum yang keluarganya anggota DPR, pejabat. Ini jelas tidak adil. Maka dari itu, kita harus bersuara. Jangan kita pelihara ketidakadilan ini," lanjutnya.

Sementara itu, kepada wartawan Kevin megeluhkan setiap statement yang dilontarkan Bupati Mimika dan Kepala BKPSDM Mimika terkait persoalan ini.

"Kami sudah mendengar statement mereka bahwa nama-nama yang sudah ada tidak bisa diganti. Kami pikir ini keliru, karena surat yang ditandatangani kemarin itu bukan SK melainkan surat peryataan. Itu pun tidak ada nomor suratnya. Saya punya bukti surat itu," tuturnya.

"Dan di dalam aturan CPNS pun jelas, seorang CPNS dapat diberhentikan apabila ditemukan bukti pelanggaran pada saat lamaran. Itu pun yang sudah CPNS, apa lagi ini yang baru tanda tangan surat pernyataan ini," jelas Kevin.

Lebih lanjut dia mengungkapkan telah mengantongi sekitar 50-an nama yang diangkat tidak berdasarkan aturan yang ada, dalam hal ini Kevin menyebutnya cacat aturan.

"Itu baru 50 persen data yang kita kumpul. Itu cacat aturan mulai dari masa kerja yang belum memenuhi, ada yang bukan honorer, ada yang honor baru beberapa bulan tapi diakomodir untuk pengangkatan. Datanya semua ada di kami," tandasnya.

Kevin berharap Bupati Mimika selaku kepala kepegawian tertinggi daerah bisa memperhatikan kasus persoalan ini.

"Saya pikir pak bupati bisa melihat persoalan ketidakadilan ini. Dengan hormat saya minta bapak bupati untuk perhatikan. Saya tahu ini perbuatan oknum-oknum saja yang mengatasnamakan bupati yang buat masalah dan kegaduhan ini. Jadi saya minta harus transparan," pungkasnya.

Dari pantauan beritamimika.com, setelah sekitar dua jam lebih berorasi menunggu pimpinan daerah, masa aksi kemudian memasuki lobi Kantor Pusat Pemerintahan.

Dengan terus menunggu kurang lebih lima jam, masa aksi akhirnya ditemui oleh Wakil Bupati Mimika Johannes Retob.

Kepada masa aksi Wabup Retob turut menyampaikan kekesalannya terkait pengangkatan K2 formasi 600 tersebut.

Dia merasa bahwa dirinya beserta Bupati Mimika telah dibohongi oleh oknum-oknum di dalam pemerintahan.

"Saya pikir kalian tahu mengenai persoalan honorer saya sendiri juga yang perjuangkan ini sampai di Komisi II DPR. Tapi begitu waktu kuota itu turun, saya tidak tahu sama sekali bisa terjadi seperti ini," tuturnya.

Wabup Retob juga meminta kepada masa aksi untuk memberikan data-data sejumlah ketidakadilan yang ada agar diperjuangkan bersama-sama.

"saya ingin minta data-data yang kalian anggap nama-nama itu adalah siluman dan sebagainya. Karena menurut saya, ini ada manipulasi data. Karena minimal yang diterima oleh pusat adalah yang sudah bekerja 5 tahun," jelasnya.

"Saya janji sama kalian, saya akan usut tuntas semua. Kita bersihkan semua orang-orang yang tidak benar. Jadi saya minta data itu kalian berikan sama saya dan kita berjuang sama-sama," pungkasnya. (Ade)

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba

MIMIKA, BM

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba menyampaikan bahwa di dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2024 mendatang, akan ada tujuh partai baru yang ikut berlaga.

"Sampai saat ini sudah ada tujuh partai baru yang mendaftar, yaitu Partai Ibu, Umat, Emas, Gelora, Prima, PCI, dan Partai Buruh," paparnya saat ditemui di depan ruang kerjanya, Kamis (7/7/2022).

Dengan hadirnya ketujuh partai baru ini, Yan berharap pesta demokrasi di tahun 2024 bakal berlangsung dengan lebih meriah.

"Semakin banyak partai yang berpartisipasi, kita berharap pesta demokrasi nantinya akan semakin meriah. Diharapkan juga semua partai, terlebih partai baru bisa ikut memainkan peran," katanya.

Saat ditanya mengenai kesiapan menjelang Pemilu, Yan menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan dan ikut bersinergi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan mendukung kebutuhan-kebutuhannya.

"Kita sudah mulai suport, tapi kita juga akan meminta kedua lembaga itu untuk presentasikan apa saja kebutuhannya dan berapa biaya yang diperlukan. Supaya kita bisa pastikan mana yang menjadi tanggung jawab pusat, provinsi, dan kabupaten," tandasnya.

Hal ini juga, kata Yan, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih yang mengakibatkan semua biaya dibebankan ke Pemerintah Daerah.

"Tahun-tahun sebelumnya saya sempat ikuti soal ini, tapi seolah-olah hanya pemerintah daerah saja yang membiayai," ungkapnya.

Terkait besaran bantuan yang akan diberikan, Yan belum bisa memastikan. Namun, ucap Yan, sudah tercantum di dalam APBD.

"Di DPA itu besaran hibahnya itu Rp 2 miliar untuk KPUD dan Bawaslu Daerah," pungkasnya. (Ade)

Ketua Lemasko, Gery Okoare

MIMIKA, BM

Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) menemui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mimika.

Hal ini mereka lakukan guna memberikan klarifikasi terkait berita yang menyebutkan adanya oknum ASN Kesbangpol yang melakukan pungutan liar.

Pertemuan antara kedua pihak itu berlangsung secara tertutup di Kantor Kesbangpol Mimika pada Kamis (7/7/2022) siang.

Usai pertemuan tersebut, Ketua Lemasko Gregorius Okoare kepada wartawan mengatakan bahwa persoalan itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

"Secara kekeluargaan kita sudah menyelesaikan mengenai berita kemarin. Jadi kita sudah ketemu, sudah klarifikasi, dan terima kasih juga kepada kepala Kesbangpol yang sudah menerima kedatangan kami," ujarnya.

Lebih lanjut Gery, sapaan akrabnya, mengakui bahwa pernyataan yang ia lontarkan kemarin (6/7/2022) merupakan suatu kekhilafan atas kesalahpahamannya.

"Yah namanya juga manusia ya ada kekhilafan, ada kekurangan, dan kelebihan. Tapi kita sudah bicara secara kekeluargaan. Dan itu dianggap saya cabut, selesai berarti habis, catat itu semua," tuturnya.

"Kami juga sudah jelaskan dan menyerahkan dokumen yang dibicarakan, jadi nanti Kesbangpol yang akan menilai," pungkasnya.

Menerima klarifikasi tersebut, Kepala Kesbangpol Mimika, Yan Selamat Purba menegaskan bahwa tidak ada pungli di Kesbangpol Mimika.

"Di sini memang tidak ada pungli. Jadi klarifikasi itu ada semacam kesalahan persepsi saja. Ini biasa, karena salah tangkap sehingga pengertiannya berbeda," ucapnya.

Yan mengakui bahwa kesalahpahaman ini terjadi akibat kurangnya komunikasi antara Lemasko dan Kesbangpol.

"Mungkin dari awal kita kurang komunikasi sehingga ada interpretasi beda. Puji Tuhan, ini sudah terselesaikan dengan baik. Jadi, tidak ada masalah di Kesbangpol, begitu juga tidak ada masalah dengan pak Gery. Kita sudah selesai semua, sudah klir," pungkasnya. (Ade)