politik

Suasana pertemuan evaluasi RKPD di Kantor Bappeda Mimika

MIMIKA, BM

Guna mengetahui capaian kinerja pemerintah daerah yang telah dilaksanakan tahun lalu, Bappeda Mimika menggelar Focus Group Discussion (FGD) evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.

FGD Evaluasi RKPD tahun 2021 berlangsung selama 2 hari di Kantor Bappeda dan dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Paulus Dumais, Selasa (28/6).

Paulus Dumais dalam mengatakan, pelaksanaan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 68 tahun 2017.

Peraturan ini tentang tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

"Evaluasi merupakan langka strategis agar implementasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan," ujar Paulus.

Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi data dan informasi terkait pencapaian sasaran pada RKPD tahun 2021, mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian sasaran serta dapat merumuskan rekomendasi untuk penyusunan dokumen perencanaan di tahun-tahun mendatang.

Ia mengatakan, bahwa evaluasi RKPD tahun 2021 perlu dilakukan dengan maksud untuk memastikan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja dan pagu indikatif telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024.

"Hasil evaluasi selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Dumais evaluasi memiliki peranan penting sebagai proses input perencanaan dalam siklus pembangunan.

Ia berharap agar semua perangkat daerah berperan aktif dalam penyusunan dokumen daerah dengan cara menyediakan data capaian pembangunan secara sektoral, sesuai dengan tupoksi yang dilaksanakan, baik berupa capaian indikator yang dihasilkan maupun capaian pelaksanaan pembangunan lainnya yang telah dikerjakan pada tahun 2021. (Shanty)

Bupati Kabupaten Puncak Wilem Wandik

MIMIKA, BM

Saat ini pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) tiga Provinsi di Papua yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan sudah hampir ditetapkan.

Dua DOB lainnya sudah final, Provinsi Papua Tengah kini masih bermasalah dalam menetapkan siapa yang akan menjadi ibu kota provinsi.

Terkait ini, Bupati Puncak Wilem Wandik kembali menegaskan bahwa Mimika lebih layak jadi ibu kota Provinsi Papua Tengah dibandingkan Nabire.

"Saya berterima kepada presiden untuk memberikan tiga Provinsi di Papua. Itu hal yang spesial, karena seluruh Indonesia butuh pemekaran kabupaten maupun Provinsi," kata Bupati Puncak Wilem saat ditemui di SD Yosua, Senin (27/6).

Walau lebih mengunggulkan Mimika, Wilem mengatakan, penetapan ibu kota Provinsi Papua Tengah masih dalam pembahasan, termasuk kunjungan Komisi II DPR RI di Jayapura untuk melakukan penilaian dan dukungan masyarakat.

“Sampai kemarin tim komisi II datang ke Jayapura ada sedikit beda pendapat baik masyarakat maupun pejabat. Ada yang mau di Timika ada yang mau di nabire sampai hari ini belum,"ujarnya.

Tetapi, menurut Wilem jjika dilihat dari segi fasilitas, Timika tentu lebih unggul karena memiliki fasilitas yang lengkap.

Katanya, perdebatan lokasi ibu kota ini tidak menjadi sebuah masalah besar. Walaupun penetapan di Nabire, semua tetap akan berjalan dan berkembang namun butuh waktu yang lama.

"Terima kasih kepada Bapak Presiden yang berikan tiga provinsi pemekaran di Papua. Ini berkat buat orang Papua yang akan berkembang," Ungkapnya. (Shanty)

Bupati Kabupaten Puncak, Wilem Wandik saat memasang tanda peserta diklat kepada salah satu CPNS

MIMIKA, BM

Sebanyak 421 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Puncak mengikuti pelatihan dasar (Latsar) Tahun 2018 selama 28 hari di Timika.

Latsar yang diikuti oleh 160 golongan II dan 261 golongan III ini dibuka oleh Bupati Puncak Wilem Wandik yang berlangsung di SD Yosua, Senin (27/6).

Latsar CPNS dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan, pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika pengetahuan negeri sipil, dasar tentang sistem pelatihan pegawai.

Bupati Kabupaten Puncak, Wilem Wandik dalam sambutannya mengatakan, bahwa karena covid dan masalah keamanan, sehingga Latsar 2018 ini baru dapat dilaksanakan di Timika.

Menurutnya, pelatihan dasar CPNS mempunyai tujuan dan sasaran yaitu membentuk ASN yang profesional dalam menguasai bidang tugasnya.

"CPNS ini betul-betul murni orang asli Papua yang asal dari Kabupaten Puncak sebanyak 409 orang yang ikut pengembangan pelatihan ini. Dan ditambah 12 orang yang belum ikut Latsar tahun 2019 sehingga ada 421 orang semua yang ikut pelatihan," kata Wilem.

Wilem berharap kedepan nantinya mereka dilatih dan bisa bekerjasama dengan Pemda Mimika. Ia juga berterima kasih kepada Bupati Mimika dan jajarannya yang telah menerima sebagai tuan rumah pelaksanaan giat ini.

"Mudah-mudahan mereka ini bisa menjadi aset di Ilaga Kabupaten Puncak dan aset negara. Kegiatan ini berjalan 28 hari sehingga nanti setelah beberapa hari di sini mereka akan ditempatkan di dinas-dinas di Mimika sesuai dengan formasinya," tutur Wilem.

Katanya, dengan dasar persetujuan Menpan telah dilakukan seleksi penerimaan pada tahun 2019 dan pada bulan september tahun 2022 diumumkan hasil seleksi, dimana mereka yang dinyatakan lulus sebanyak 409 orang.

Selanjutnya proses pemberkasan dan pengusulan penetapan NIP-pun dilakukan sejak akhir tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 telah diserahkan SK CPNS.

Dikatakan, Formasi ASN tahun anggaran 2018, yang dilaksanakan seleksi penerimaan di tahun 2019 merupakan formasi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dengan prosentase 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk non OAP.

"Ketentuan ini dimanfaatkan baik oleh kita semua untuk merekrut ASN bahkan bukan lagi 80 persen tetapi 100 persen untuk OAP lebih khusus orang asli Kabupaten Puncak, untuk itu marilah kita mensyukuri semuanya ini," Ungkapnya.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyono berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Puncak yang memilih Kabupaten Mimika untuk melaksanakan kegiatan.

"Untuk nanti ditempatkan di OPD-OPD di sini itu kami sangat mendukung sekali. Nanti kami lihat dari panitia bagi ke OPD mana saja. Pasti ada koordinasi dengan BKPSDM kami di sini," ujar Hendritte.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Puncak, Elkana Waropen mengatakan, direncanaka selama 14 hari pelatihan dilakukan dalam ruangan setelah itu dilakukan aktualisasi yang ditempatkan sesuai dengan SK penempatan mereka pada saat menjadi CPNS.

"Jadi misalnya saat di Puncak di Dinas Pertanian maka nanti kita akan menyurat ke Dinas Pertanian Mimika untuk membantu menjadi mentor bagi mereka, membimbing mereka untuk aktualisasinya sesuai dengan tugas-tugas yang ada di instansi itu sehingga ketika pulang nanti sudah ada bayangan untuk CPNS bersangkutan pada saat menjadi PNS melaksanakan sesuai golongannya," tutupnya. (Shanty)