politik

Sejumlah tenaga honorer yang tergabung dalam aliansi honorer saat menyampaikan tujuan kedatangan di Kantor DPRD Mimika

MIMIKA, BM

Aksi protes beberapa waktu lalu oleh sejumlah tenaga honorer terkait pengangkatan K2 akan ditindaklanjuti oleh anggota DPRD Mimika dengan memanggil pihak Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Mimika, di Kantor DPRD Mimika, Rabu (6/7)
saat menerima kedatangan sejumlah tenaga honor yang tergabung dalam aliansi honorer ketika ingin mempertanyakan sejauh mana perkembangan Pansus yang pernah disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Mimika.

"Terkait Pansus itu kita tidak tinggal diam, namun karena ada beberapa kegiatan sehingga agak terlambat. Dalam waktu dekat kami akan panggil pihak BKPSDM. Kita juga akan panggil pejabat lama BKPSDM untuk lakukan rapat dengar pendapat (RDP) supaya menjelaskan ini, karena yang sekarang merupakan pejabat baru," kata Wakil Ketua Komisi C, Martinus Walilo.

Politisi Partai Demokrat ini juga meminta agar data-data sebagai bukti kuat dari aliansi honorer diserahkan sebagai pegangan.

"Kami tetap akan bantu, karena kami juga tidak terima baik apa yang mereka lakukan," ujar Walilo.

Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan mengatakan bahwa situasi yang terjadi seperti ini dewan akan menindaklanjutinya melalui Komisi A.

"Saya akan kawal juga, dan memang ada isu yang berkembang bahwa pak bupati sedang berjuang mungkin akan mempertambah kuota, dan hal itu kita mau serius bahwa sampai dimana, harus pasti,"katanya.

Eduard Soway selaku koordinator memberikan apresiasi kepada anggota DPRD Mimika yang sudah mendengar dan menerima aspirasi.

"Kami percaya bapak-bapak dewan akan bantu kami,"ungkapnya.

Menurutnya kedatangan ke Kantor DPRD itu sebenarnya ingin mengetahui sejauh mana perkembangan Pansus untuk menyelidiki persoalan ini. Selain juga ingin menyampaikan agar diakomodir semua tenaga honorer.

"Ini sudah hampir satu minggu kami belum mengetahui ada pergerakan dari Pansus, karena saat kami memasukan laporan pelanggaran aturan pengangkatan K2, dan ketua Komisi A sampaikan akan bentuk Pansus," ungkap Eduard.

Kemudian ditambahkan, Kevin Kristo Nanlohi, bahwa terkait dengan hal ini mereka sudah bertemu dan berkomunikas sesuai dengan bukti, data dan aturannya dengan kepala BKPSDM.

"Tapi saat itu yang kami dapatkan hanya argumentasi yang tidak sesuai dengan bukti, tidak ada jalan keluarnya. Kami juga minta saat RDP nanti hadirkan juga pejabat lama, karena merekalah yang tahu ini,"ujarnya.

Dirinya juga menilai bahwa pengangkatan K2 terdapat pelanggaran berkas, yang mana ada oknum tenaga honorer non OAP atau non Amungme-Kamoro masuk menggunakan jalur SK Amungme-Kamoro.

"Kami punya bukti semua. Padahal kami yang berdiri disini itu rata-rata sudah honor diatas lima tahun,"ungkapnya. (Ignas)

Sekretaris DP3AP2KB Mimika, Elisabeth Cenawatin

MIMIKA, BM

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) secara bertahap akan membangun 14 Balai Kampung Keluarga Berkualitas (KB).

Pembangunan 14 Balai KB ini berlokasi di dalam kota, pinggiran kota, pegunungan dan wilayah pesisir.

Sekretaris DP3AP2KB, Elisabeth Cenawatin saat ditemui di Kwamki Narama, Selasa (5/7) mengatakan, Balai Kampung KB dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Namun menurutnya, untuk sementara masih di targetkan untuk pembangunannya di sekitar kota dan pinggiran, sedangkan di pegunungan dan distrik dibangun selanjutnya.

"Tapi nanti kami usahakan untuk membangun secepatnya di wilayah pegunungan dan distrik," katanya.

Elisabeth mengatakan, sasaran pembangunan Balai Kampung KB memiliki banyak manfaat karena nantinya dapat digunakan juga untuk giat bina keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia, pusat informasi konseling remaja, pembantu bina keluarga berencana, kelompok usaha, pendapatan keluarga dan lainnya.

"Jadi semua itu kita pakai dengan gedung ini, sehingga banyak manfaatnya," jelasnya.

Ia mengatakan, pencanangan kampung KB ini sudah ada perencanaannya dan untuk tahun ini baru 6 balai KB yang dibangun di dalam kota.

"Jadi KB itu keluarga berkualitas bukan keluarga berencana. Nanti yang mengelola Kampung KB itu dari distrik dan kampung, tapi kami nanti tetap melakukan pengawasan," ungkapnya. (Shanty)

Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Jeny Usmani membuka rangkaian kegiatan dengan membacakan sambutan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng

MIMIKA, BM

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika menggelar penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan di Graha Emene Yauware, Rabu (6/7/2022).

Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang dilakukan ini berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan.

Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Jeny Usmani selalu perwakilan pemerintah kabupaten membuka rangkaian agenda acara dengan membacakan sambutan Bupati Mimika.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk meningkatkan kebijakan fiskal dalam rangka perwujudan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Hal itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan dan regulasi yang menjadi turunannya," ujarnya.

Jeny menyebutkan dalam rangka perwujudan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah akan senantiasa berupaya meningkatkan kebijakan fiksal.

"Salah satu bagian penting dalam penguatan kapasitas fiskal adalah peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang meliputi, tahapan perencanaan, penganggaran , pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah," jelasnya.

Sementara dalam hal peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kata Jeny, yang memiliki peran penting yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (ppk), Bendahara Pengeluaran, dan Operator Simda Keuangan sebagai pejabat perbendaharaan di tingkat satuan kerja.

"Seiring dengan dinamika proses pelaksanaan APBD dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, maka dibutuhkan juga kemampuan SDM yang baik dalam memperbaharui serta mengakselerasi pemahaman dan keahliannya," terangnya.

"Untuk itu, sangat diperlukan suatu media peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Operator Simda Keuangan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini di bidang keuangan daerah," imbuhnya.

Oleh sebab itu, kegiatan ini diharapkan mampu berperan sebagai media peningkatan PPK, Bendaharan Pengeluaran dan Operator Simda Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran) kas.

"Serta penatausahaan dan pertanggung jawabannya yang efektif, efisien dan kredibel sebagai pengelola APBD yang profesional dan berintegritas," ucapnya.

"Saya menyambut baik kegiatan ini karena peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pengelolaan keuangan sangat berperan penting untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan bersama yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur di Kabupaten Mimika," pungkasnya. (Ade)