politik

Rekonstruksi kerusakan talud di Perumahan Pemda SP II Jalan Cendrawasih, Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru

MIMIKA, BM

Pada 21 Juli 2021 lalu, Kabupaten Mimika mengalami bencana banjir dan longsor yang cukup besar akibat tingginya curah hujan pada bulan tersebut.

Banjir dan longsor ini bahkan terjadi di beberapa distrik di Mimika diantaranya Distrik Alama, Hoya, Mimika Tengah, Amar, Mimika Baru hingga Distrik Mimika Timur.

Bahkan di Distrik Mimika Timur kerusakan sampai melanda perumahan warga. Selain itu, banjir dan longsor ini juga mengakibatkan terputusnya jalan trans yang menghubungkan Mimika - Nabire.

Pasca kejadian alam ini, telah dilakukan koordinasi bersama guna dilakukan penanganan yang melibatkan beberapa OPD terkait Kabupaten Mimika bersama PUPR Provinsi Papua, Satpol PP dan PBD Provinsi Papua, Balai Wilayah Sungai Papua serta Balai Jalan dan Jembatan Papua.

Dari hasil koordinasi ini, yang baru ditangani adalah perbaikan ruas jalan trans Mimika - Nabire oleh Balai Jalan dan Jembatan Papua, sementara bebeberapa titik lokasi kejadian di Kabupaten Mimika juga sudah ditangani oleh dinas PUPR Mimika.

Sedangkan beberapa titik di seputaran Kota Timika hingga saat ini belum mendapatkan penanganan.

Diantaranya, oprit jembatan Waker di Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru, Talud Perumahan Pemda SP II Jalan Cenderawasih Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru, dan Bronjong Sungai Jalan Delima SP II Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru.

Selain itu kerusakan juga terjadi di bronjong sungai SP III Kampung Karang Senang Distrik Kuala Kencana, bronjong sungai Hasanuddin Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru, dan bronjong sungai Mimika Baru, Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru.

Menanggapi beberapa pertanyaan dari distrik dan kampung di sela-sela rapat koordinasi penanganan pascabencana banjir dan longsor saat itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Mimika, Yosias Lossu mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan bantuan kepada BNPB RI.

"Pada kesempatan itu BPBD Mimika telah berusaha menyiapkan inventarisasi data kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang mana akan diproses lewat pengajuan hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI," ujar Kalaksa BPBD Mimika, Yosias Lossu kepada BM, Selasa (5/7/2022).

Perlu diketahui, kerusakan akibat banjir dan longsor pada Juli 2021 lalu, terutama di seputaran Kota Timika harus segera dilakukan penanagan guna perbaikan.

Jika tidak segera dilakukan perbaikan maka diperkirakan kerusakan bisa semakin parah karena curah hujan yang tinggi di Mimika dapat mengakibatkan kejadian serupa bisa terulang lagi di tahun ini. (Ronald Renwarin)

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob saat membuka kegiatan dengan ditandai pemukulan tifa

MIMIKA, BM

Kabupaten Mimika dinilai layak menjadi wilayah pusat pelayanan jasa dan industri karena merupakan salah satu daerah yang layak bersaing di bidang industri.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay.

Ia menyampaikan ini saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) di Horison Diana, Jumat (1/7).

"Hal ini karena di Provinsi Papua, salah satu pengembangan sarana trasportasi terutama laut pusatnya ada di Timika, sehingga Mimika jadi poros barang masuk maupun keluar," ungkapnya.

Menurutnya, walaupun sudah ada pemekaran provinsi Papua menjadi tiga DOB, dirinya berharap tidak ada keegoan, karena pembagiaanya sudah dipelajari berdasarkan letak strategis di setiap lima wilayah adat serta juga dukungan SDMnya.

"Tidak ada daerah di wilayah mepago yang punya daya saing di bidang industri khususnya perdagangan, sama di Mimika. Nantikan bebannya Kabupaten Mimika hanya menyiapkan desain tapak industrinya,"ujarnya.

Sementara itu, sambutan Gubernur Papua yang dibacakan oleh Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob menyebutian bahwa sektor industri telah menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional.

Sektor ini telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan devisa serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.

"Namun bagi kita di Provinsi Papua, sektor industri ini belum bangkit dan berkontribusi sebagaimana yang kita harapkan bersama," ungkapnya.

Lanjut Wabup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 bahwa pembangunan industri di periode 2020-2024 bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif.

"Saat ini pandangan perencanaan yang ada terhadap entitas bisnis hanya meliputi produsen dan konsumen, seharusnya ada entitas lain yang perlu dipertimbangkan,"ungkap Wabup.

Pembangunan sektor industri diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan nasional baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Di lain pihak, pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik berpengaruh pada pembangunan industri.

Dikatakan, pembangunan ekonomi nasional adalah sebuah sistem. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan sektor industri dalam

jangka panjang bukan hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan pada sektor industri saja, tetapi sekaligus harus mampu mengatasi permasalahan ekonomi secara keseluruhan.

Diharapkan bahwa pembangunan industri di Provinsi Papua akan mampu meningkatkan

daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dalam jangka panjang guna mewujudkan visi dan misi daerah.

Karena tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah, termasuk bagian dari upaya untuk mengejar ketertinggalan dibanding daerah lain di Indonesia.

"Kemajuan industri di Provinsi Papua, selain akan mengurangi berbagai ketertinggalan tersebut, juga akan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian visi pembangunan industri nasional tahun 2035," ucap Wabup. (Ignas)

Massa saat melakukan longmarch dari ex pasar swadaya menuju gedung DPRD Mimika dikawal ketat oleh pihak keamanan

MIMIKA, BM

Ratusan warga Orang Asli Papua di Mimika melakukan aksi damai mendukung penuh penetapan DOB Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota tetap di Mimika.

Aksi damai ini dilakukan dengan melakukan longmarch dari lapangan ex pasar swadaya menuju Kantor DPRD Mimika, Kamis (30/6).

Hal ini dilakukan mengingat di Jakarta hari ini akan diputuskan penetapan Undang-undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh Komisi II DPR RI.

Dalam draft yang telah disepakati DPR RI Komisi II dan pemerintah, disebutkan bahwa bukan Mimika melainkan Nabire yang terpilih sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Padahal sudah 20 tahun lamanya Mimika berjuang untuk hal ini.

Berdasarkan pantauan wartawan BeritaMimika Kamis (30/6), usai berkumpul di lapangan Pasar Lama, massa pun bergerak dengan dipimpin Agustinus Anggaibak selaku koordinator kegiatan.

Selama longmarch ini aspirasi yang disampaikan adalah warga Mimika mendukung penuh DOB Provinsi Papua Tengah dengan ibu kotanya Mimika.

Aksi longmarch ini membuat kemacetan di arus lalu lintas jalan Cenderawasih walau mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan.

Sebelumnya, Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra mengatakan bahwa terkait aksi damai ini, sebanyak 885 personil gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan agar aksi berjalan aman dan damai.

"Jadi kegiatan ini melibatkan personil yang cukup besar semata-mata tujuan hanya satu, yaitu menjaga keamanan tetap terjaga dan bagi kondusif seluruh masyarakat yang ada di Timika," katanya.

"Kita tidak menginginkan ada pihak- pihak yang menunggangi kemudian membuat kekacauan di sini sehingga membuat situasi kurang kondusif," sambungnya.

Ditambahkan Kapolres, selama pengamanan ada personil yang juga ditempatkan di beberapa titik dan ada yang melakukan mobilisasi guna melihat perkembangan situasi di lapangan.

"Harapan saya Mimika tetap dalam keadaan aman dan kondusif,"ungkap Putra.

Hingga berita ini diterbitkan aksi damai menyampaikan aspirasi di kantor DPRD Mimika masih berlanjut. Terlihat pula semakin banyak warga yang berdatangan memadati lapangan kantor ini. (Ignas)