politik

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob saat menyampaikan pandangannya pada pertemuan Forwakada di Bandung

BANDUNG, BM

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakil Bupati Boven Digoel mewakili Papua mengikuti pertemuan Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) se-Indonesia di Bandung, Jumat (18/2) - Sabtu (19/2).

Pertemuan tersebut bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan (LPMP), Kementerian Dalam Negeri dan BKKBN.

Para peserta yang hadir merupakan 55 wakil kepala daerah utusan 34 provinsi se-Indonesia.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Hotel Aryaduta, Bandung, Jumat (18/2/22).

Gubernur Ridwan Kamil dalam sambutannya mengatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki 2 obyek penilaian, yakni kepribadian dan daya kerja, dimana keduanya harus ditampilkan yang terbaik.

Dikatakan Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, seorang wakil kepala daerah sebetulnya lebih untung, karena waktunya lebih luang, sehingga dapat dimanfaatkan.

Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan bahwa dua ratusan lebih negara di dunia, sebanyak 85% perekonomiannya diatur oleh negara-negara anggota G20, yang presidensinya saat ini dipegang oleh Indonesia.

Dari 20 negara anggota G20 ini, Indonesia berada di ranking ke-16, dan jika berhasil, pada sepuluh tahun mendatang Indonesia akan berada di urutan ke-10, dan puncaknya pada 2045, Indonesia akan menjadi salah satu negara adidaya.

Namun demikian, lanjut dia, untuk bisa menjadi negara adidaya, tentunya ada beberapa persyaratannya.

Pertama, sosial dan politik harus stabil, tidak ada pertengkaran yang hanya menghabiskan energi.

"Lebih baik menyintai daripada membenci, lebih baik merangkul daripada memukul,” ujarnya.

Disampaikan bahwasanya banyak negara di dunia pecah disebabkan pertengkaran. Sehingganya, Pancasila, khususnya sila ketiga menjadi sangat penting.

Kemudian syarat kedua adalah ekonomi minimal 5 persen. Cara agar ekonomi Indonesia dapat mencapai minimal 5 persen adalah tidak melakukan ekspor bahan mentah dan memilih hilirisasi industri.

Selain fokus pada ekonomi produktif, ekonomi Indonesia harus menjadi ekonomi hijau, dengan energinya yang harus energi terbarukan, disamping menerapkan ekonomi digital.

"Mulai saat ini, ayo kita kurangi kompetisi, dengan memperbanyak kolaborasi”, tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Forwakada Robby Nahliyansyah mengatakan Forwakada memberikan semangat baru bagi para wakil kepala daerah se-Indonesia. Sebab, apa yang dirasakan di satu daerah, sama juga dirasakan oleh daerah lain.

“Kita sangat berbangga, Forwakada sampai saat ini masih solid dan kompak. Oleh karena itu, saya berharap ada hasil baik yang didapatkan dari forum ini. Sebab, Forwakada ini berdiri tidak terlepas dari adanya kegundahan para wakil kepala daerah. Oleh karenanya, di sinilah kami semua sesama wakil kepala daerah bersilaturahmi,” ujar Robby, yang adalah Wabup Tanjungjabung Timur.

Selain workshop bertajuk ‘Penguatan Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Penurunan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan’ ini, kegiatan Forwakada selama dua hari ini juga diisi dengan penyampaian materi bertajuk ‘Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah’ oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI.

Sementara itu, Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam rilis, Sabtu (19/2) mengatakan dalam pertemuan bertajuk Workshop Penguatan Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Penurunan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan tersebut dijabarkan juga sejumlah tugas wakil bupati dan wakil walikota.

Pertama, penurunan angka stunting menjadi tanggung jawab wakil kepala daerah. Untuk itu maka segera membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting yang diketuai oleh Wakil Kepala Daerah sebagai Pelaksana dengan beranggotakan dinas terkait dan stake holder lainnya untuk pelaksanaan di Kabupaten/kota.

Kedua, penurunan angka kemiskinan juga menjadi tanggung jawab wakil kepala daerah  dan segera membentuk Tim Pengentasan Kemiskinan.

Ketiga, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan inspektorat, BPK, ataupun KPK menjadi tanggung jawab Wakil Kepala Daerah.

Untuk itu maka Inspektorat harus melaporkan kepada wakil kepala daerah. Seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus ditandatangani wakil kepala daerah.

Keempat, setiap 3 bulan Wakil Kepala Daerah harus melakukan evaluasi dan monitoring kinerja instansi terkait realisasi phisik dan realisasi keuangan bersama semua OPD, karena ini merupakan tugas dan kewenangan atributif yg diamanatkan dalam UU no 23 th 2014 dan.perubahannya UU no 9 tahun 2015.

"Dimana hasil pengawasan dan pemeriksaan  instansi pemerintahan yang dilakukan, wajib dilaporkan kepada wakil kepala daerah setiap  tiga bulan. Selanjutnya  untuk tingkat daerah tingkat II, wakil kepala daerah akan melaporkannya ke bupati/walikota, gubernur, Mendagri dan KPK," jelasnya.

Pertemuan terkait hal ini akan dilanjutkan di Semarang pada pertengahan bulan Maret 2022. (Red)

Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng

MIMIKA, BM

Anton Bukaleng telah ditetapkan sebagai Ketua DPRD Mimika pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mimika dalam rangka pengambilan janji ketua DPRD Kabupaten Mimika Sisa Jabatan 2019-2024.

Usai pelantikan, Rabu (16/26 siang, kepada BM, Anton Bukaleng mengatakan sejumlah hal yang akan ia lakukan di awal kepemimpinannya termasuk kejanggalan yang selama ini ia temukan.

"Saya tidak bisa jalan sendiri atau seenaknya tapi saya harus mengikuti aturan dan undang-undang yang sudah ada. Ini yang saya ikuti, termasuk dengan masalah pengambilan kebijakan dan sebagainya," tegasnya di depan Kantor DPRD.

Sebagai ketua DPRD, Anton Bukaleng mengakui bahwa harapan besar masyarakat adalah prioritas pembangunan.

Menurutnya masyarakat menginginkan pembangunan tidak hanya berpusat di kota saja namun harus menyentuh hingga ke daerah pesisir pantai dan pegunungan.

"Hati dan pikiran saya mau agar fokus pembangunan dilakukan dari luar. Artinya dari kampung, pesisir hingga ke kota. Ini harapan saya. Sebelum jadi ketua, waktu reses saya datangi beberapa kampung dari Jila, Alama, Bela, Jita, Kokonao sampai Aroanop. Saya turun lihat bahwa memang kurang banyak perhatian di sana," ungkapnya.

Menurut Anton, di wilayah pesisir dan pedalaman yang ia pernah datangi, ditemukan banyak ASN yang tidak berada di tempat tugas. Lebih banyak pegawai honorer yang ada dibandingkan ASN. Hal ini terjadi baik di lingkungan pendidikan hingga kesehatan.

"Saya sakit hati melihat hal seperti ini. Laporan-laporan dari masyarakat saya bawa berulang ke OPD tapi jawabannya apa? saya tidak tahu. Bahkan sampai sudah tiga tahun ini," sesalnya.

Bukaleng berkomitmen, akan menindak tegas hal-hal seperti ini. Ia tidak ingin masyarakat tidak diurus, sementara banyak pegawai yang seharusnya bertugas di pedalaman dan pesisir malah berleha-leha di seputaran kota.

"Jika Tuhan kehendaki, saya akan seriusi hal seperti ini. Anggaran kita besar tapi tidak tahu dia jalan dimana, bangun dimana, kita tidak tahu. Namun untuk Kota Timika sendiri, pembangunannya sangat luar bisa," terangnya.

Terkait dengan rencana Mimika sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng menegaskan akan mendukung sepenuhnya agar kerinduan ini menjadi wujud nyata untuk seluruh masyarakat Mimika.

"Kita akan dukung sepenuhnya. Ke depan akan ada DPRD provinsi, kota dan kabupaten di Mimika. Mimika sudah sangat siap sejak dua tahun lalu. Kita semua harus saling mendukung dan berdoa agar pemekaran ini bisa segera terwujud demi kemajuan negeri kita ini," ujarnya berpesan. (Ronald)

Anton Bukaleng saat diambil sumpahnya sebagai Ketua DPRD Mimika

MIMIKA, BM

Anton Bukaleng secara resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sebagai Ketua DPRD Mimika Periode Sisa Masa Jabatan 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/469/2021.

Pelantikan dilakukan di Kantor DPRD Mimika, Rabu (16/2) pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mimika dalam rangka pengambilan janji ketua DPRD Kabupaten Mimika Sisa Jabatan 2019-2024.

Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara dan penyerahan palu pimpinan oleh wakil Ketua I DPRD Mimika kepada Ketua DPRD Mimika.

"Saya mengajak kita mendoakan almarhaum Robby Kamanirl Omaleng atas jasa dan pengabdiannya mengemban tugas sebagai ketua DPRD sebelumnya," ujar Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng.

Atas nama pribadi dan keluarga, dan sebagai ketua DPRD Mimimika, Anton Bukaleng menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk mengemban tugas ini.

Ia mengatakan, dengan paripurna ini maka secara resmi pihaknya telah menunaikan satu tanggungjawab perundang-undangan.

"Saya ucapkan terimakasih kepada ketua DPD dan DPC Parta Golkar yang telah memberi kepercayan dan amanah ini kepada saya sebagai ketua DPRD Mimika," ujarnya.

"Saya minta doa restu dari semua masyarakat Mimika terutama daerah pemilihan yang telah memberikan dukugan kepada saya di lembaga ini," lanjutnya.

Secara khsusus kepada Pemerintah Daerah, Ketua DPRD Anton Bukaleng mengatakan DPRD merupakan mitra kerja sehingga diharapkan terus dapat bekerjasama dengan baik dalam membangun Mimika.

"Hubungan mitra kerja antara DPRD, Pemda dan lembaga lainnya diharapkan bisa membawa percepatan perubahan pada segala aspek terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi berbagai masalah sosial, terutama tingginya ancamana penyebaran covid-19," harapnya.

Ia mengatakan seluruh warga Mimika memiliki harapan agar negeri ini semakin maju dan sejahtera, terutama Mimika semakin cepat menjadi ibu kota Papua Tengah.

"Mari kita bangun Mimika bersama-sama! Tuhan memberkati," ucapnya di akhir sambutan.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika memberikan apresiasi kepada DPRD Mimika atas terseenggaranya rapat paripurna ini.

Hal ini disampaikan Bupati Mimika Eltinus Omaleng melalui Sekretaris Daerah, Michael R Gomar.

Gomar mengatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, selama ketiadaan pimpinan DPRD karena meninggal dunia, para wakil ketua menetapkan salah satu untuk mewakili sampai penetepan ketua definitive.

Pada momen ini, Sekda Gomar juga menyampaikan terimakasih kepada wakil ketua 1 DPRD Mimika yang selama ini telah melaksanakan tugas dengan baik sebagai pelaksana tugas ketua DPRD Mimika.

"Terimakasih atas dedikasi dan pengabdiannya. Kami juga ucapkan selamat atas pepantikan saudara Anton Bukaleng sebagai Ketua DPRD Mimika. Semoga kerjasama kita sebagai mitra sejarar berjalan harmonis dan Tuhan selalu melindungi kita semua dalam membangun Kabupaten Mimika yang tercinta," harapnya. (Ronald)