politik

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika melalui Bappeda saat ini sedang merasionalisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020 dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Untuk perubahan lagi di rasionalisasi dengan kebijakan keuangan kita jadi usulan-usulan yang emergency dari OPD-OPD akan disesuaikan. Namun, tetap kita melihat mana yang penting karena keterbatasan waktu juga jadi kita lakukan saja dulu,"tutur Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling saat di wawancarai di Kantor DPRD, Rabu (9/9).

Dikatakan, jika dalam usulan yang disampaikan OPD ternyata ada yang tidak bisa diselesaikan tahun ini karena keterbatasan waktu maka akan dimasukan dalam APBD induk tahun anggaran 2021.

Yohana mengaku, APBD Perubahan 2020 ini juga digunakan untuk membayar hutang yang belum terselesaikan di APBD induk.

"Itu yang menjadi prioritas kita nanti. Kalau untuk pengajuan dana covid sudah tidak ada yang masukan, hanya memang kemarin yang di RSUD untuk insentif yang belum terbayarkan sehingga masih menjadi utang yang harus dianggarkan kembali di perubahan. Tapi kalau yang lain sudah tidak ada," tutur Yohana.

Untuk proyeksi anggaran dalam perubahan, kata Yohana, kemungkinan tidak banyak yakni sebesar Rp3,8 triliun karena pendapatannya juga ada hambatan akibat pandemi covid.

"Usulan OPD-OPD kita sesuaikan dengan kebijakan keuangan kita karena memang kita ada defisit dan jangan sampai misalnya kita berutang lalu kita tidak selesaikan itu kan memberatkan selain itu waktunya juga semakin mendesak," terangnya.

Sementara itu, Sekda Mimika Jenny O Usmany ditempat yang sama mengatakan, untuk APBD Perubahan 2020 perencanaanya sudah dikerjakan di Bappeda.

"Kalau Bappeda sudah siap dan di DPRD juga siap berarti tinggal di dorong saja. Kalau LKPJ sudah selesai dan langsung diagendakan berarti sudah siap juga. Kita maraton kerja untuk APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021 karena itu prestasinya bagus untuk pemda dan DPRD kalau kitatepat waktu," ungkap Jenny. (Shanty)

Suasana rapat paripurna LKPJ bupati Mimika, Rabu (9/9)

MIMIKA, BM

Aksi ‘Walk out’ Fraksi Gerindra dan anggota Fraksi PKB saat rapat paripurna I masa sidang III tentang LKPJ Kabupaten Mimika, dan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, dinilai Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng tidak dapat membatalkan agenda paripurna yang sudah ditetapkan.

Robby usai rapat paripurna pada Rabu (9/9) mengatakan, kehadiran Sekda Mimika, Jenny O. Usmani sudah mewakili Bupati Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johanis Rettob.

"Terkait dengan kehadiran ibu sekda itu bukan menjadi hal yang diperdebatkan apabila bupati dan wabup berhalangan atau tugas lain diluar kota, maka akan diwakilkan oleh sekda, sehingga jangan dipermasalahkan," jelasnya.

Menurut Robby, sah-sah saja jika kehadiran bupati dan wakil bupati diwakilkan kepada sekda lantaran ada tugas kedinasan lain yang tidak bisa ditinggalkan.

Lebih lanjut Robby menjelaskan, pelaksanaan rapat paripurna sudah sesuai mekanisme, mulai dari penetapan jadwal oleh Banmus DPRD hingga pelaksanaan paripurna.

"Kalau kita lihat sebenarnya tidak ada sesuatu yang dipermasalahkan. Kita tetap pada jadwal yang ada sesuai mekanisme Banmus DPRD," kata Robby.

Ia mengungkapkan, perbedaan pandangan merupakan hal biasa dalam sebuah organisasi atau lembaga, termasuk DPRD.

Hanya saja yang perlu digarisbawahi menurut Robby adalah konsistensi terhadap agenda yang sudah ditetapkan.

"Kita masih punya beberapa agenda besar untuk 3 bulan ke depan. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk semua yang direncanakan tertunda karena beda pendapat itu hal biasa. Selesai LKPJ kita masih lanjutkan dengan perubahan," ungkapnya.

Sesuai jadwal, selepas pembukaan paripurna hari ini, agenda selanjutnya adalah penyampaian pandangan fraksi dan penutupan rapat paripurna yang dilaksanakan Kamis (10/9) besok dan Jumat (11/9). (Rafael)

Suasana rapat paripurna sebelum Fraksi Gerindra walk out

MIMIKA, BM

Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Mimika memilih 'Walk Out' pada Rapat Paripurna I Masa Sidang III tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Bupati Mimika.

Paripurna yang dilangsungkan di Kantor DPRD Mimika, Rabu (9/9) ini juga tentang Pembahasan Ranperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD 2019.

Ketua Fraksi Gerindra M. Nurman S. Karupukaro dalam interupsinya mengatakan Gerindra punya tiga alasan mendasar mengapa mereka memilih paripurna ini ditunda.

Pertama, sejumlah anggota DPRD Mimika periode 2019-2024 belum mengikuti bimtek sebagai dasar untuk menilai LPKJ Bupati.

"Instrupsi pimpinan sidang, kami rasa rapat paripurna ini harus ditunda, kita mau bahas apa kalau kita dewan belum tau apa isi materi ini," ungkap Nurman.

Hal kedua yang menjadi alasan mendasar lainnya adalah karena ketidakhadiran Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Norman menegaskan, LKPJ harus dilaporkan secara langsung oleh bupati karena berisikan tentang penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun anggaran.

Selain Bupati Omaleng, Wakil Bupati Johannes Rettob juga tidak hadir. Pemerintah daerah hanya diwakili Penjabat Sekda Mimika, Jenny Ohesti Usmani.

"Bupati dan wakil bupati harus hadir karna mereka sebagai pengguna anggaran yang diangkat dan dilantik tahun kemarin. Paripurna ini tidak bisa dilanjutkan jika yang harus melaporkan kinerja mereka tidak hadir," ucapnya.

Hal ketiga adalah tentang materi LKPJ. Norman sangat menyayangkan hal tersebut karena LKPJ Bupati Mimika Eltninus Omaleng baru dua hari lalu diberikan kepada anggota dewan.

Menurutnya waktu dua hari tidak cukup untuk melakukan penilaian secara keseluruhan tentang isi LKPJ tersebut.

"Atas pertimbangan ini, kami fraksi Gerinda memutuskan untuk meninggalkan ruang sidang paripurna," tegasnya.

Bukan hanya Fraksi Gerindra yang walk out. Saleh Alhamid, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga memilih memilih keluar.

Ia beranggapan paripurna seharusnya dihadiri oleh semua pihak, baik bupati, wakil bupati, forkompinda, seluruh anggota DPRD Mimika dan seluruh pimpinan OPD.

"Rapat paripurna ini sempurna, untuk itu semua harus hadir, tapi yang kita lihat bupati dan wakil bupati tidak hadir," tegas Saleh sebelum meninggalkan ruang rapat paripurna. (Rafael)