Politik & Pemerintahan

Satu Tahun Kepemimpinan Omtob, DPRD Minta Ada Evaluasi

Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan

MIMIKA, BM

Minggu, Tanggal 6 September 2009 merupakan hari dimana setahun Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob (Omtob) menjadi pemimpin bagi Kabupaten Mimika.

Banyak hal yang telah dilakukan namun banyak juga pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, mengingat mereka baru setahun memimpin Mimika.

Walau demikian, agar apa yang menjadi visi dan misi keduanya tercapai dalam membangun Mimika maka harus dilakukan evaluasi bersama tentang apa yang sudah dan belum dicapai termasuk apa yang menjadi prioritas keduanya.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan kepada BeritaMimika, Senin (7/9).

"Saya cuma melihat dari sisi dewan dan tidak membicarakan dari sisi partai. Saya melihat bahwa Minggu kemarin satu tahun masa kepemimpinan Omtob. Banyak masyarakat bertanya bupati dan wakil Bupati ada dimana?, seharusnya saat-saat begini mungkin kita harus duduk evaluasi sama-sama apa yang sudah berjalan, apa yang belum berjalan supaya ke depan kita lebih baik lagi," terangnya. 

Ia juga melihat bahwa persoalan terbesar saat ini yang segera harus dicairkan adalah adanya disharmonisasi antara bupati dan wakil bupati.

Awal-awal kepemimpinan, menurut Helyanan keduanya berkolaborasi dengan begitu baik. Pembagian kewenangan, koordinasi dan komunikasi yang terjaga ikut menganggkat citra pemerintah daerah dalam membangun Mimika.

Sayangnya, apa yang menjadi harapan semua orang, tidak berjalan semestinya seperti semula. Helyanan meminta keduanya untuk kembali membangun hubungan yang harmonis untuk Mimika.

"Kita lihat akhir-akhir ini mereka kurang harmonis, bagaimana caranya mereka harus duduk kembali bersama-sama supaya kita dewan juga bisa melihat apa yang menjadi janji mereka untuk masyarakat kita wujudkan sama-sama," harapnya.

Ia mengakui, walau baru setahun namun banyak hal sudah dilakukan pasangan Omtob terutama dalam sisi pembangunan.

Hanya saja ada sebagian yang belum menyentuh masyarakat secara langsung. Inilah yang menjadi catatan yang harus diperjuangkan kedua pasangan ini.

"Melihat dari progres, mereka ini sebenarnya cukup baik dan sudah lumayan kalau kita lihat dari sisi membangun, cuma yang kita lihat massa-massa pendukung itu yang mereka bertanya karena mungkin saja kurang menyentuh," akunya

Ia berharap, setelah keduanya kembali harmonis, sejumlah PR yang ada harus segera diselesaikan. Keduanya harus menopang dalam menjalankan roda pemerintahan demi tercapainya visi misi keduanya.

"Kami dewan dan masyarakat mengharapkan hubungan baik bupati dan wakil bupati kembali seperti dulu. Kami juga percaya bahwa ini akan terjadi karena Mimika butuh mereka berdua. Ketika mereka bersama dan saling menopang, banyak hal baik bisa mereka wujudkan untuk negeri ini," ungkapnya. (Rafael)

Empat Prioritas Bidang Penataan Ruang Dinas PU di 2020, Salah Satunya Nama Jalan

Kepala Bidang Penataan Ruang DPU, Piter Edoway

MIMIKA, BM

Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Mimika, dalam waktu dekat akan melakukan empat hal yang menjadi prioritas mereka di tahun 2020.

Kepala Bidang Penataan Ruang, Piter Edoway ST.MT menyebutkan empat kegiatan dimaksud adalah melakukan atau membuat nama jalan, penyusunan masterplan reklame, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTLBL) dan Perencanaan Dokumen Ruang Taman Hijau (RTH).

Kepada BeritaMimika, Edoway mengatakan penamaan jalan mengacuh pada Keputusan Bupati Mimika Nomor 2005 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten dan Desa di Mimika.

Selain itu juga mendasari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan.

Menurutnya, fokus penamaan jalan nanti dititikberatkan pada wilayah-wilayah yang belum memiliki nama jalan termasuk jalan tikus hingga lorong-lorong.

Penamaan jalan akan mengakomodir nama-nama yang mencerminkan kearifan lokal Mimika dan Papua seperti nama tokoh baik pemerintahan, agama hingga tokoh adat, pejuang, bahasa, makanan khas daerah dan sebagainya.

"Penentuan nama nanti akan dikomunikasikan bersama dengan DPRD, OPD terkait hingga distrik termasuk lembaga adat dan tokoh masyarakat. Ini kita lakukan agar nama yang akan digunakan mewakili kearfian lokal Mimika dan Papua, jadi tidak sembarangan gunakan nama," ungkapnya.

Edway belum bisa memastikan apakah jalan-jalan protokoler juga akan diganti nama baru karena harus diputuskan setelah dilakukan koordinasi bersama.

"Makanya kita harus duduk bersama dengan pihak-pihak terkait untuk membahas bersama dan juga melihat bagaimana sisi aturannya. Kita akan lakukan pertemuan nanti. Untuk perubahan nama misalnya, kita juga harus pikirkan masalah data kependudukan karena jika ada perubahan nama maka akan banyak data penduduk yang harus diubah," jelasnya.

Untuk penyusunan master plan titik reklame, tahun ini akan dilakukan di Distrik Kuala Kencana, Kwami Narama, Iwaka, Wania dan Mimika Timur.

"Pembuatan papan reklame akan dilakukan di beberapa titik sebagai penunjuk arah atau jalan. Ini memudahlan kita juga dalam membantu pelaksanaan PON dan Pesparawi nanti sehingga orang dari luar ke Mimika, mereka terbantukan dalam mengakses informasi jalan dan tempat yang akan mereka tuju," ungkapnya.

Dikatakan, untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTLBL) akan dilakukan di beberapa tempat seperti di bundaran Petrosea dan Budi Utomo.

"Fokus utama tata ruang kita adalah perencanaan kawasan pengembangan terutama di pusat kota. Ini juga akan berdampak pada penerimaan daerah karena ke depan akan ada retribusi di beberap wilayah yang akan dikembangkan sehingga menjadi ikon daerah," jelasnya.

Sementara rencana dokumen Ruang Taman Hijau (RTH) akan dilakukan di Jalan Yos Sudaro yakni di seputaran eks Pasar Swadaya dan Jayanti.

"Termasuk nanti di Pasar Sentral. Kita sudah memulainya dengan membuat perbaikan jalan-jalan. Selanjutnya akan dibangun taman dan parkiran sehingga ini juga menjadi retribusi bagi daerah tentunya berkolaborasi dengan beberapa OPD terkait," tandasnya. (Ronald)

Pekan Ini Dewan Bahas LKPJ Bupati

Kantor DPRD Mimika

MIMIKA, BM 

Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah menetapkan jadwal agenda kerja DPRD hingga akhir tahun 2020.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati  dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2019 dilaksanakan tanggal 8 September higga 11 September 2020.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020 dibahas pada 16 September hingga 25 September dan setelah itu dilanjutkan dengan evaluasi ke Jayapura tanggal 28 hingga 30 September.

Penetapan jadwal ini dilakulan pada Kamis (3/9) yang di pimpin Ketua DPRD Mimika, Robby Omaleng didampingi Wakil Ketua I Aleks Tsenawatme, Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan dan anggota Banmus.

“Setelah LKPJ dan LPPD rampung diawal bulan September, selanjutnya 16 hingga 25 September kita akan bahas APBD Perubahan. Lalu penetapan APBD Perubahann itu kita evaluasi ke Jayapura mulai 1 hingga 4 Oktober 2020,” jelas Ketua DPRD Mimika, Robby Omaleng.

Selepas pembahasan APBD-P sambil menunggu pembahasan KUA PPAS, DPRD Mimika akan melakukan pembahasan Ranperda Non APBD di minggu ke satu dan kedua Oktober.

“November sampai Desember kita akan bahas Kebijakan Umum APBD (KUA) Dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021. Kami berharap agenda yang sudah kita sepakati ini bisa berjalan sesuai rencana,” terangnya. (Rilod)

Top