politik

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA,BM

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika menggelar sosialisasi identitas kependudukan digital (IKD) dan aktivasi KTP digital bagi instansi vertikal, perbankan lembaga dan stakeholder.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Swisbelin, Jumat (10/11/2023) dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Mimika, Marthen Malissa.

Marthen Malissa dalam sambutan mengatakan, Identitas kependudukan digital merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk mereprensentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui aplikasi yang dapat di akses malalui smart phone (Gadget) yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Pengaplikasian identitas kependudukan digital bertujuan mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital dan mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentifikasi guna mencegah kebocoran data.

Selain itu, untuk meningkatkan dan mempercepat penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan bagi warga masyarakat Mimika.

Melalui giat ini,  Pemda Mimika melalui Dukcapil berinisiatif melaksanakan jemput bola digitalisasi kependudukan bagi setiap warga masyarakat Mimika dalam hal ini instansi vertikal, perbankan dan stakeholder.

"Saya atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada Dukcapil Mimika atas terlaksananya sosialisasi ini, sangatlah baik apabila kita bekerja tidak menunggu saja di tempat akan tetapi dengan menggunakan teknik jemput bola seperti saat ini akan lebih efisien dalam mewujudkan Mimika smart city yang mana identitas kependudukan digital sangatlah membantu dalam mengefisiensi waktu," ungkap Marthen.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Mimika Slamet Sutejo mengatakan, bahwa kegiatan ini sangat penting karena per hari ini tercatat 10.869 penduduk Mimika yang sudah aktivasi KTP digital.

"Saat ini sudah era digitalisasi jadi masyarakat sudah menggunakan KTP digital dan ketika ingin akses ke layanan publik lainnya supaya mudah dan tidak dipersulit oleh lembaga layanan publik yang lain, karena ritme kita sama, ekosistem smart city, ekosistem membangun sama semua di Mimika," terang Slamet.

Ia mengatakan pemerintah juga terus berupaya ke arah digitalisasi sehingga saling terjalin dan terkoneksi satu sistem dengan sistem yang lain dan masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan publik dan dokumennya itu bisa akses dari mana dan kapan saja.

"Jadi tidak semua harus berwujud fisik. Tapi fisiknya sudah dituangkan dari elektronik ke digital," ujarnya

Slamet mengapresiasi masyarakat Mimika karena kesadaran mereka dalam mengurus dokumen kependudukan dan mengupgrade datanya cukup baik.

Menurutnya, Mimika ada barometer kemajuan Indonesia khususnya di wilayah Timur. Sehingga, pihaknya harus terus dorong ini mewujudkan visi dan misi bupati, wakil bupati untuk bersama-sama mewujudkan Mimika semakin maju, aman, damai dan sejahtera supaya bisa bersaing di kanca global.

"Kita ingin di saat warga sudah punya KTP digital dan ingin mendapatkan layanan publik di instansi lain agar tidak dipersulit karena sudah KTP digital. KTP digital adalah pemindahan KTP Elektronik ke digital dan semua dokumen kependudukan sudah ada dalam sistem tinggal scan barcodenya maka data selesai dan valid," jelas Slamet.

Ia mengatakan, jika ada yang belum beralih ke KTP Digital akan tetap dilayani manual. Dukcapil menerapkan 2 layanan yakni secara digital dan online dan manual.

Sementara itu ketua panitia kegiatan, Dolfina Ritiauw mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan digitalisasi kependudukan dan mempermudah serta mempercepat transaksi pelayanan publik. (Shanty Sang)

Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra.

MIMIKA, BM

Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 anggota Polri harus menjaga sikap netralitas.

"Jadi yang ditekankan dalam arahan itu masalah netralitas polri dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan sampai nanti tahapan-tahapan itu semuanya bisa berjalan dengan baik," katanya.

Terkait dengan hal tersebut, menurut Kapolres ia sudah sering memberikan penekanan terhadap personilnya.

"Karena dari pimpinan itu selalu menekankan untuk bagaimana polri netral. Secara tatap muka itu sudah kesekian kalinya saya selalu menekankan hal itu," ujar Putra.

Lanjutnya, "Kemudian berkaitan dengan larangan-larangan yang tidak boleh sehingga ada kecenderungan nanti keberpihakan itu juga sudah kita lalukan," sambung Putra.

Ia pun berharap, masalah netralitas polri dalam pelaksanaan pengamanan sampai nanti tahapan-tahapan Pemilu semuanya bisa terlaksana dengan baik. (Ignasius Istanto)

Suasana berlangsungnya pertemuan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengadakan pertemuan membahas permasalahan tanah di beberapa lokasi.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di Hotel Swiss-Belinn, Selasa (28/11/2023) dan dibuka secara resmi oleh Asisten II Setda Mimika, Willem Naa.

Adapun sejumlah lokasi tanah yang menjadi pembahasan dalam rapat diantaranya lokasi Jalan dari Bundaran Petrosea menuju Bandara sisi selatan, Bundaran Bandara sisi selatan, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dan tiga sekolah SD yakni SD Negeri 5, SD Negeri 2 dan SD Kwamki Baru.

Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Yulianus Waramori, mengatakan bahwa dalam pertemuan ini disepakati untuk dilakukan edukasi kepada masyarakat yang masih mengklaim. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa warga yang belum begitu paham tentang aturan pengadaan tanah.

“Jadi memang harus kita jelaskan secara pelan baru mereka bisa mengerti, kita lakukan melalui pendekatan persuasif,” kata Yulianus.

Yulianus mengatakan, penanganan permasalahan tanah ini Pemda Mimika akan mengacu pada peraturan pengadaan tanah. Mekanisme pengadaan tanah itu mulai dari perencanaan, pengadaan sampai penyerahan.

“Hanya saja kembali lagi apa masyarakat mengerti atau tidak. Yang terjadi selama ini ya mereka tidak mengerti, makanya di lapangan kami dapat begitu, mereka mau kita ikuti apa yang mereka inginkan,”katanya.

Untuk itu, kata Yulianus, langkah yang diambil adalah melakukan pendekatan ke warga untuk menjelaskan tentang mekanisme pengadaan tanah.

Lahan-lahan yang bermasalah ini akan diselesaikan. Rencananya, akan dibayar, tetapi memang ada sebagian yang belum dibayarkan karena dokumennya belum lengkap.

Di Jalan Petrosea ke bandara sudah dibayarkan, tetapi masih tersisa satu pemilik lahan yang belum dibayarkan.

“Itu yang buat kami ragu untuk bayar. Tapi ada sebagian yang sudah terbayar hanya satu yang belum dibayarkan karena masih ngotot dengan nilai NJOP,” katanya.

Ia menambahkan, direncanakan tim terpadu dalam waktu dekat ini akan turun melakukan pendekatan persuasif kepada warga. (Shanty Sang)