budaya

Direktur YPMAK Vebian Magal saat menyampaikan konferensi pers

MIMIKA, BM

Direktur Eksekutif Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), Vebian Magal mengklaim bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan instruksi pembentukan yayasan-yayasan berdasarkan marga yang kemudian akan menjadi mitra YPMAK.

Ia menegaskan hal ini karena banyaknya isu yang beredar di luar bahwa ada instruksi YPMAK membentuk yayasan berdasarkan marga kemudian menjadi mitra lalu mengelola sejumlah progam yang ada di YPMAK.

"Itu sebenarnya hal yang tidak benar. Kita tidak pernah instruksikan kepada masyarakat untuk buat yayasan-yayasan berdasarkan marga. Ini hanya ulah beberapa kelompok di luar yang semakin kencang dengan pembentukan yayasan masing-masing marga," tegas Direktur Eksekutif YPMAK, Vebian Magal saat melakukan Jumpa Pers di Kantor YPMAK, Kamis (4/6).

Vebian mengatakan, yang nantinya menjadi mitra dan mengelola progam YPMAK baik pendidikan, kesehatan maupun ekonomi adalah orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing. Selain itu ada standar dan kriteria yang juga menentukan hal tersebut.

Katanya, semenjak 24 Maret 2020 ia selaku direktur mengambil ahli tugas administrasi dari lembaga ke yayasan. Selama 3 bulan memimpin, ia tidak pernah mengeluarkan instruksi seperti itu.

"Kami menjalankan program juga tidak normal seperti biasa karena situasi covid dan kami hanya fokus dengan bantuan-bantuan covid baik bantu ke pemerintah maupun swasta serta bantuan bama kepada masyarakat. Pendidikan dan kesehatan memang awalnya dari lembaga sudah ada mitra-mitra sehingga itu tidak ada gangguan berjalan normal seperti biasa,"ungkapnya. (Shanty)

Ilustrasi pembayaran zakat (Foto Google)

MIMIKA,BM

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mimika memastikan penerimaan zakat tahun 2020 ini menurun dari target sebesar Rp 1,5 miliar. Kondisi demikian tidak terlepas menurunnya penghasilan umat sebagai dampak pandemi covid 19.

Sebagaimana diketahui, setiap tahunnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, Baznas Mimika membuka Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Namun, sejak dibukanya UPZ, penerimaan zakat fitrah, zakal maal, infaq dan sedekah belum mencapai target.

"Dari 73 UPZ yang ada hingga saat ini, baru dua UPZ yang melaporkan yakni UPZ Masjid Al-Ikhlas SATRAD km 9 dan UPZ LDII. Sedangkan, penerimaan langsung yang datang ke kantor BAZNAS baru empat orang saja, intupun rata-rata hanya zakat fitrah," tutur Ketua Baznas Mimika, Umar Habib saat dihubungi BeritaMimika.com, Rabu (20/5).

Terkait hal itu, Umar menghimbau kepada seluruh umat Islam agar bersama-sama menyempurnakan ibadah puasa dengan membayar zakat. Diharapkan pembayaran zakat selesai pada hari Jumat sehingga masih ada sisa waktu untuk mendistribusikannya kepada Mustahik.

Dan kepada setiap UPZ, Umar berharap agar mengelola dana ZIS sebaik-baiknya, karena hal ini merupakan pelaksanaan dari syariat Islam (syariat zakat).

"Dimohon untuk menata administrasi, menata penyaluran, pendistribusian dan pendayagunaan," tuturnya.

Menurut dia, zakat ditengah pandemi Covid-19 sangat membantu umat yang terdampak akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan di luar rumah.

Selain itu Baznas juga melihat adanya pergeseran pembayaran zakat dari zakat maal ke zakat fitra.

Masyarakat muslim dipastikan lebih banyak menunaikan zakat fitrah ketimbang zakat maal. Sebab, sebagian umat terdampak krisis ekonomi akibat pandemi covid-19, seperti dirumahkan, PHK atau pemotongan gaji.

"Zakat maal ini kan dari penghasilan. Ketika penghasilannya menurun maka zakat maalnya juga ikut turun. Kami harap laporan dari UPZ kepada Baznas nanti dapat selesai pada hari Sabtu pukul 13.30 WIT mengingat kita harus berikan kepada Mustahik," ungkapnya. (Shanty) 

Bupati Mimika Eltinus Omaleng

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Eltinus Omaleng sebelumnya telah memberikan izin kepada umat muslim di Mimika agar dapat melaksanakan Shalat Idul Fitri 1441 Hijriah secara berjemaah di tengah pandemi Covid-19.

Namun keputusan ini akhirnya dibatalkan terhitung Rabu (20/5) melalui surat Bupati Mimika kepada ketua MUI Kabupaten Mimika.

Dalam surat ini menyebutkan tiga alasan yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika membatalkan pelaksanaan Shalat Ied tahun ini.

Pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kaifiat Takbir dan Sholat Idul Fitri saat Pandemi Covid-19

Kedua, Rapat Terbatas Presiden Republik Indonesia dengan semua gubernur seluruh Indonesia tanggal 18 Mei.

Dan ketiga, Video Confrence Wakil Gubernur Papua Kelemen Tinal dengan semua bupati/walikota se-Provinsi Papua pada 20 Mei yang juga dihadiri ketua MUI dan Ormas Islam yang menyatakan untuk tetap beribadah di rumah masing-masing.

Dengan mempertimbangkan semua ketentuan tersebut maka Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyampaikan bahwa Sholat Idul Fitri 1441 Hijriah tidak dilaksanakan secara berjemaah di lapangan atau masjid namun dilakukan di rumah masing-masing dengan keluarga.

Selain mendasari keputusan ini, Bupati Omaleng juga menjelaskan bahwa peniadaan ini merujuk pada protokol kesehatan dari WHO dan keputusan Menteri Kesehatan yang berhubungan dengan pandemi Covid-19 yang saat ini melanda Indonesia.

“Sebelum keputusan dan kebijakan ini dikeluarkan, saya sudah nyatakan duluan bahwa kita bisa laksanakan Shalat Idul Fitri. Namun ketika instruksi menteri dikeluarkan maka kita harus menghargai dan menghormati instruksi ataupun keputusan yang lebih tinggi di atas kita,” ungkapnya.

“Pak Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal juga sudah menelpon saya terkait hal ini karena ini keputusan bersama dan berlaku secara menyeluruh sehingga kita harus menaati dan melaksanakannya. Provinsi sudah nyatakan tidak maka kita di Mimika juga harus ikuti karena ini keputusan lebih tinggi dari kita. Tidak boleh kita langgar. Jadi saya minta semua umat muslim di Mimika menghargai dan menghormati kebijakan ini dengan melaksanakan shalat Idul Fitri bersama keluarga di rumah masing-masing karena ini tujuannya demi kebaikan kita semua,” jelasnya. (Ronald)