Ekonomi dan Pembangunan

Terbukti Lakukan Pelanggaran, Pertamina Hentikan Penyaluran Pertalite ke SPBU di Jalan Yos Sudarso

SPBU 8A.9990 di Jalan Yos Sudarso 

MIMIKA, BM

PT Pertamina resmi menghentikan sementara penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di SPBU 8A.9990 di Jalan Yos Sudarso sejak 17 - 23 Juni 2025. 

Alasan dihentikannya penyaluran Pertalite ini dikarenakan SPBU tersebut terbukti melakukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi. 

Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Rayon II Papua Tengah, Vifki Leondo saat dkonfirmasi, Kamis (19/6/2025) membenarkan hal tersebut. 

“Yang kita stop (hentikan-red) adalah BBM bersubsidi jenis Pertalite sebagai bentuk pembinaan. Sedangkan, untuk produk lain yakni BBM jenis pertamax dan solar SPBU tersebut masih tetap jalan," kata Vifki.

Vifki menjelaskan bahwa di SPBU itu ditemukan praktik pengisian berulang pada kendaraan yang sama menggunakan barcode berbeda, dan pengisian yang tidak sesuai antara barcode dan nomor polisi kendaraan.

Akibatnya, SPBU tersebut masih dalam pembinaan karena tidak menjalankan prosedur distribusi sesuai ketentuan. 

“Untuk sementara, masyarakat dapat mengakses BBM subsidi ke SPBU 8499901 di Nawaripi dan SPBU 8499903 di Jalan Hasanuddin,” ujarnya. 

Pertamina akan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi guna memastikan distribusi tepat sasaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021. 

“Pertamina menjamin ketersediaan stok Pertalite dalam kondisi aman untuk wilayah Timika. Apabila masyarakat menemukan kendala distribusi atau membutuhkan informasi seputar produk, silakan menghubungi Pertamina Call Center 135," paparnya. (Shanty Sang)

YPMAK dan Pemda Mimika Adakan Pertemuan Terkait Penandatangan MoU Guna Selaraskan Program

Suasana pertemuan bersama 

MIMIKA, BM

Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah Bupati Mimika Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong guna membahas terkait kesepakatan membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.

Pertemuan berlangsung di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Selasa (17/06/20205).

Adapun tujuan dari MOU ini adalah menyatukan program kerja kedua pihak agar terkoordinasi dan tidak tumpang tindih.

Ketua Pembina YPMAK, Engel Enoc, menjelaskan MoU ini menjadi langkah penting untuk menyelaraskan seluruh program kerja yang ada di Pemkab Mimika, YPMAK dan PTFI.

Engel mengatakan, pada umumnya, tiga pihak ini sudah memiliki program yang sama seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi. Di mana sasaran, target, dan tujuannya juga sama. Namun, masih terkesan jalan sendiri-sendiri.

"Pertemuan ini kita dorong supaya dari Pemerintah Daerah, YPMAK, PTFI, kita bisa sama-sama buat satu payung hukum atau MoU, ada legalitasnya secara garis besar. Selanjutnya itu nanti akan diturunkan dalam perjanjian kerjasama yang lebih detail," tutur Engel.

Menurutnya, dengan adanya kolaborasi ini, semakin mempermudah penyelarasan program dan pembagian tanggungjawab di setiap sektor lebih jelas dengan melibatkan OPD-OPD.

MoU ini juga sebagai payung hukum untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

"Ada beberapa program yang sudah berkolaborasi, misalnya kesehatan kita kolaborasinya sudah bagus. kemudian ekonomi ada juga tapi kita masih kolaborasinya mungkin bisanya terbatas," ujarnya.

Dikatakan, bahwa setelah penandatangan MoU, akan ada tim yang akan bekerja mengidentifikasi program. Dengan adanya identifikasi itu, akan ketahuan program apa yang sudah berjalan dan program apa yang akan baru berjalan.

Sementara itu, Ketua Pengurus YPMAK, Dr. Leonardus Tumuka mengatakan, MoU menjadi langkah supaya tidak ada tumpang tindih program. Sehingga perlu ada pembagian apa yang dilakukan YPMAK dan Pemda.

"Selama ini kita jalan tapi terkesan tumpang tindih semua. Jadi kita akan melakukan MoU, ke depan secara teknis, YPMAK akan berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, supaya segala sesuatu bisa berjalan bersama, tertata terorganisir dan tepat sasaran," kata Leonardus.

Ketua Lemasko Gerry Okoware mengapresiasi langkah yang diambil oleh ke tiga pihak tersebut, yakni Pemda, PTFI, dan YPMAK.

Katanya, ibarat naik kapal, maka ketiga pihak ini akan menaiki kapal yang sama untuk memberikan

"Maka itu kita berkolaborasi, kita tidak menjadi pecah-pecah tetapi kita ke depan kita naik satu perahu penumpangnya itu pemerintah, Freeport, YPMAK kemudian melakukan pembangunan dari kampung ke kota," ujar Gerry.

Selanjutnya, Ketua Lemasa, Jhon Tsingal Beanal juga mengapresiasi kerja sama yang sudah terjalin dengan baik.

Ia mengatakan bahwa pemerintah memiliki tugas utama dalam memeberikan pelayanan ke masyarakat khususnya pendidikan dan kesehatan.

Namun, ia sangat menghargai bahwa selama ini PTFI dan YPMAK sangat mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

"Pemerintah itu yang punya masyarakat, kita PTFI dan YPMAK ini kan hanya membantu pemerintah. Jadi tugas utama seperti kesehatan dan pendidikan ini harus pemerintah. Saya sangat apresiasi karena bupati mau bekerjasama dengan PTFI dan YPMAK," pungkasnya. (Shanty Sang)

Datangi Kantor YPMAK, LMA Tsingwarop Minta Kejelasan Kompensasi AMDAL


Situasi saat masyarakat saat mendatangi Kantor YPMAK.

MIMIKA, BM

Sejumlah warga yang tergabung dalam  Lembaga Masyarakat Adat Kampung Tsinga,Waa Banti, Aruanop (LMA Tsingwarop) datangi kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) yang beralamat di Jalan Yos Sudarso,Senin (16/6/2025).

Kedatangan masyarakat ini menuntut kejelasan terkait kompensasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Kedatangan kami bertujuan menuntut transparansi atas hak ulayat sebagai masyarakat terdampak langsung dari aktivitas pertambangan PTFI,"Ketua LMA Tsingwarop, Arnold Beanal.

Oleh karena itu Ketua LMA meminta pimpinan datang dan menjelaskan terkait kompensasi dan hak-hak atas rapat komisi penilai AMDAL, Analisis Dampak Lingkungan (Andal), RKL dan RPL tahun 2023.

"Kami harapkan manajemen YPMAK agar berkoordinasi ke manajemen PTFI, supaya bisa hadir dan menjawab tuntutan ini,"ujar Arnold.

Menanggapi tuntutan ini,Vice President Community Relations PTFI, Engel Enoch dengan singkat menyampaikan bahwa pihaknya siap menerima aspirasi dan siap melakukan diskusi.

Pantauan wartawan dilapangan, masyarakat yang tergabung dalam LMA Tsingwarop masih menduduki halaman kantor YPMAK,sementara beberapa perwakilan dari LMA sedang melakukan diskusi bersama manajamen PTFI dan YPMAK. (Ignasius Istanto)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Jamin Keandalan Listrik Nataru, PLN UP3 Timika Siagakan Personel 24

Ekonomi dan Pembangunan 2025-12-23 12:06:31

Jelang Nataru Disnakkeswan Sidak Pedagang Daging di Pasar Sentral

Ekonomi dan Pembangunan 2025-12-19 13:15:56

Dukung Swasembada Pangan, Polres Mimika Panen 2 Ton Jagung

Ekonomi dan Pembangunan 2025-12-19 05:09:09

80 Peserta UMKM Diberi Pelatihan Sistem E-Katalog

Ekonomi dan Pembangunan 2025-12-12 04:04:51

BPS Mimika Catat Inflasi Mimika 1,77 Persen Pada November 2025

Ekonomi dan Pembangunan 2025-12-02 13:03:39

Top