politik

Foto bersama Bawaslu dan tamu undangan 

MIMIKA, BM

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mimika telah melantik 54 Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Distrik Se-Kabupaten Mimika untuk Pemilu tahun 2024.

Dari 54 orang anggota Panwaslu Distrik, setiap distrik diisi 3 orang pengawas, mereka bertugas untuk mengawasi tahapan pemilu tahun 2024.

Usai pelantikan, 54 Panwaslu Distrik langsung mengikuti pembekalan di Hotel Grand Tembaga, Senin (31/10/2022).

Ketua Bawaslu Mimika, Yonas Yanampa mengatakan, tahapan panwas distrik ini tidak mudah, tentu melewati banyak tahapan seleksi hingga akhirnya dilakukan pelantikan ini.

"Mereka ini yang akan menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab di wilayah kerja mereka masing-masing yaitu distrik dalam langkah mensukseskan Pemilu dan Pilkada serentak yang akan berlangsung tahun 2024," Kata Yonas.

Katanya, pemilu 2024 nanti merupakan sejarah bagi negara ini yang mana melakukan Pemilu dan Pilkada serentak. Untuk itu tugas-tugas Bawaslu dan Panwaslu tidak mudah tetapi tentu akan mendapatkan banyak masalah, rintangan dan tantangan.

"Anda akan hadapi dengan tahapan yang sedang berlangsung di wilayah kerja kalian masing-masing. Untuk itu jangan lupa pakta integritas yang sudah kalian sampaikan karena itu tentu mengikat kalian bagaimana untuk ada di posisi yang benar, posisi yang netral dan kerja profesional sehingga pemilu dan pilkada yang akan berlangsung nantinya lancar sesuai undang-undang yang berlaku," harapnya.

Ia menghimbau, setelah bimtek nanti Panwaslu Distrik harus kembali ke tempat tugas masing-masing baik di gunung dan pesisir. Jangan berkeliaran di dalam kota karena dirinya akan mengontrol itu dan jika ditemukan maka akan beri sanksi yang tegas.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Petrus Koten dalam sambutannya mengatakan, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat.

Pemilu merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin, dan dijadikan sebagai salah satu mekanisme sukses kepemimpinan yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain.

"Atau bisa dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi, dimana melalui pemilulah rakyat memilih pemimpin maupun wakilnya untuk diserahi mandat kedaulatan rakyat, mengurusi negara," jelas Petrus.

Oleh karena itu, dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu DPR, DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 maka perlu dibentuk anggota Panwaslu Distrik yang tersebar diwilayah Kabupaten Mimika.

Masa tugas panitia pengawas pemilihan umum distrik se-Kabupaten Mimika, sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.

"Anggota panwaslu distrik yang baru dilantik ini merupakan wujud kelengkapan demokrasi, tiap tahapan pemilu harus terlaksana sesuai aturan serta bawaslu harus independen dan mandiri," jelasnya.

Sementara itu, tugas dan tanggung jawab Bawaslu secara berjenjang adalah mengawasi serta mengontrol dan mencegah pelanggaran, menegakan demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat.

Dan tugas dari panwaslu distrik sendiri sangat strategis untuk menciptakan pemilu yang bersih, adil dan bagian dari penyelenggara pemilu yang tugasnya dalam bidang pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu yang tertuang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017.

"Artinya pakta integritas ini mengikat panwas distrik untuk bekerja sesuai dengan sumpah dan janji. Kami harap nanti akan dapat pembekalan dan siap bertugas serta harus pegang teguh pakta integritas jika tidak akan ada konsekuensinya," Ungkapnya.

Selanjutnya, Danlanud Yohanes Kapiyau Timika, Letkol Pnb Slamet Suhartono mengatakan, dari unsur keamanan, pihaknya akan berusaha menjaga pelaksanaan pemilu menjadi aman, tertib, lancar supaya marwah ataupun pemilu ini benar-benar menjadi suara rakyat.

"Kami di sini sebagai unsur keamanan pasti sangat support bagaimana kami berusaha seoptimal mungkin mengamankan pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan pesta rakyat, merupakan sarana kita membawa nama rakyat untuk membawa negeri ini dan NKRI menjadi lebih baik. Mari kita laksanakan itu. Berawal dari kemurnian, pelaksanaan pemilu yang bersih saya yakin nantinya pemerintah yang terbentuk juga akan bersih," terangnya.

Kasatreskrim Polres Mimika, Iptu Sugarda Adhitya Buana Trianggoro mengingatkan agar panwaslu distrik kooperatif untuk membangun komunikasi dengan masyarakat.

"Kami juga ingin pemilu ini bisa berjalan aman dan damai jadi kami akan berkoordinasi juga dengan kejakaaan dan TNI untuk keamanan penyelenggaraan pemilu nanti," ungkapnya.

Ketua KPU Kabupaten MImika, Indra Ebang Ola berharap agar penyelenggaraan Pemilu nanti tidak terjadi keributan di Kota Timika, baik pemalangan hingga pembakaran akibat ulah dari penyelenggara pemilu baik dari KPU maupun Bawaslu.

"Kita tidak hanya melaksanakan kegiatan teknis tetapi berharapa kedamaian masyarakat menjadi tugas dan tanggungjawab kita juga. Tidak ada yang lebih besar dari bangsa ini selain persatuan. Mari kita laksanakan undang-undang pemilu dengan baik," Tutupnya. (Shanty Sang)

Para pimpinan opd saat apel pagi

MIMIKA, BM

Masih rendahnya serapan realisasi keuangan APBD tahun 2022, membuat Plt Bupati Mimika Johanes Rettob meminta semua OPD untuk segera melakukan percepatan.

Pasalnya, per tanggal 25 Oktober 2022, serapan keuangan APBD baru mencapai 47 persen atau masih di bawah target.

Plt Bupati Mimika Johanes Rettob menyampaikan hal itu pada saat memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (31/10/2022).

Plt Bupati John berharap kepada semua pimpinan OPD, PPTK, bendahara dan semua yang terkait dengan proyek pekerjaan fisik baik belanja modal, hibah, rutin dan lainnya agar segera diselesaikan dengan cepat.

"Realisasi keuangan kita itu sangat rendah posisi kemarin tanggal 25 Oktober 2022 baru mencapai 47 persen. Tinggal 1 bulan lagi, maka saya berharap semua segera terealisasi. Target kita akhir November harus sudah 85 persen realisasi keuangannya," tegasnya.

Plt John meminta proyek pekerjaannya diperiksa dan pimpinan OPD juga harus turun cek langsung di lapangan progres pekerjaan fisik dan penagihan keuangannya.

Apabila ada pengusaha atau kontraktor pihak ketiga yang belum melaksanakan penagihan agar segera dilaksanakan.

Menurutnya, harus disadari bahwa anggaran baik yang berasal dari APBD maupun dari provinsi juga pusat, wajib direalisasikan secara optimal, sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat segera terwujud secara riil, serta dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

“Saya harap ada percepatan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sehingga serapan anggaran dan cerminan kinerja perangkat daerah dapat menunjukkan progress yang positif,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama dengan Plt Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika kembali menggelar pelantikan bagi pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkup Pemda Mimika di Pusat Pemerintahan, Jumat (28/10/2022).

Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Plt Bupati Mimika Johanes Rettob sekaligus mengambil sumpah kepada 24 pejabat eselon II, III dan IV yang dilantik.

Plt Bupati Mimika Johanes Rettob mengganti beberapa pejabat eselon II diantaranya Jeni Usmany dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan digantikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika Willem Naa sebagai pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan.

Dan Jenny Ohestina Usmani dari jabatan sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan kini sebagai pelaksana pada sekretariat daerah.

Menyusul, Jania Basir Rantedanun dari jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kini diisi kembali oleh Marthen Tappi Mallisa yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial.

Berikutnya, Ida Wahyuni dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan diganti oleh Nela Manggara sebagai Pelaksana Harian.

Selain tiga jabatan tersebut, Plt Bupati John juga meroling beberapa pejabat eselon III dan IV. Tapi berbeda dengan roling sebelumnya rolling kali ini tidak dilakukan secara besar-besaran pada semua OPD.

Plt Bupati Mimika, John Rettob dalam sambutannya mengatakan, mutasi dan jabatan merupakan hal biasa tapi tujuannya sama guna meningkatkan kinerja pegawai dan kinerja pemerintahan.

"Tujuan kita adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Hari ini kita lantik 24 orang. Ini akan dilantik secara bertahap selama bapak ibu menunjukkan profesionalisme sebagai pegawai negeri, menunjukkan integritas sebagai pegawai negeri, menjaga moralitas sebagai pegawai negeri dan bukan bekerja untuk kepentingan pribadi," tegasnya.

Plt John Rettob juga menegaskan bahwa, pelantikan hari ini sesuai dengan saran dari Komisi ASN dan Kemendagri sehingga sudah prosedural.

Walaupun sebenarnya perintahnya Mendagri melantik dulu baru dilapor tetapi yang dilakukan sekarang adalah melapor dulu baru dilantik.

"Tujuan kita adalah bagaimana kita sama-sama bekerja dengan hati. Saya harap sekali terutama yang baru dipercayakan ini bekerja dengan baik dan jujur. Tapi terkadang kita jujur juga tapi bisa dibuat nepotisme tapi kita harus profesionalisme. Kita tetap jaga integritas kita, target kita 1 bagaimana masyarakat sejahtera,"ujarnya.

Plt Bupati berharap sekali pejabat mampu mensejahterakan masyarakat. Jadi pejabat harus bekerja bersama-sama, kalau bekerja sendiri bisa tercapai namun akan ada tantangannya.

"Kita siap untuk berkolaborasi, tidak ada lagi ego sektoral, tidak ada lagi orang-orang yang merasa diri paling pintar, di pemerintahan ini tidak boleh tapi kita memberikan saran, pendapat dan tidak ada lagi orang yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Kalau sampai saya dapat lagi pejabat yang moralitasnya tidak baik, integritas tidak di jaga maka hati-hati," tegasnya.

Plt John Rettob mengingatkan agar kedepan tidak ada lagi orang yang akan bekerja untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi, harus membuat pemerintahan itu akuntabel dan good goverment sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah.

"Cukup lama kredibilitas pemerintahan ini di cibir oleh masyarakat hanya ulah kita-kita ini. Saya lantik kalian sebagai pelayan masyarakat yang harus turun lihat pekerjaan di lapangan, turun lihat kepala seksi, turun lihat staf jangan duduk dalam ruangan. Harus bangun komunikasi, bangun hubungan dengan semua, jangan buat pemisahan dan pengkotak-kotakan dalam OPD masing-masing,"ucapnya.

Plt Bupati meminta pejabat yang baru dilantik agar memegang betul kepercayaan ini dan layani masyarakat, jalankan tupoksi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan undang-undangan administrasi pemerintahan.

"Saya mohon kepada Inspektorat agar langsung melakukan proses pemeriksaan supaya jangan sampai ada kepala yang baru harus bertanggungjawab terhadap yang lama punya tugas-tugas. Dan hari ini kepada semua yang masih pegang aset apapun segera diserahkan kepada tempatnya. Jangan pindah tempat baru bawa mobil, bawa segala macam,"tuturnya.

Ia juga mengatakan, khususnya kepada Forkopimda agar kedepan agar nantinya bisa sering melaksanakan coffe morning.

Dikatakan, haru ini ada penjabat yang dilantik dengan surat naskah pelantikan tapi ada beberapa penjabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas saja karena jabatan itu belum dilelangkan. Harus dilelang baru dapat.

"Seperti Pak Marthen Malissa yang baru dilantik ini sesuai syarat Komisi ASN harus dikembalikan karena jabatan itu tidak pernah dilelang tapi ternyata dilantik pada saat itu makanya saat ini dikembalikan," Ujarnya.

Secara khusus John Rettob berpesan kepada penjabat Sekda ada 2 tugas yang berat yakni di Dinas Koperasi dan Sekda Mimika.

"Tugas pertama adalah melaksanakan penyusunan APBD 2023. Kita harus melakukan rapat-rapat terus agar sebelum akhir tahun APBD 2023 sudah bisa sahkan," terangnya.

Adapun beberapa nama yang telah diganti adalah :

1. Marthen Tappi Mallisa sebagai Kepala BPKAD

2. I Nyoman Dwitana sebagai Sekretaris Dinas Tanaman Pangan

3. Fransiskus Bokeyau sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan

4. Djoko Irawan sebagai Kabid Perhubungan Udara Dishub Mimika

5. Mikael Orun sebagai Kabid Perhubungan Darat Dishub Mimika

6. Thomas Bauw sebagai Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD

7. Dewi Ratih sebagai Sekretaris Distrik Kuala Kencana

8. Yasriani, Kasubbag Program dan Keuangan Dishub Mimika

9. Dahlia sebagai Kasie Lalu Lintas Angkutan Laut dan Penunjang Keselamatan Pelayaran, Bidang Perhubungan Laut, Dishub

10. Aziz Agustoni sebagai Kepala Seksi Perawatan, Keamanan dan Standarisasi, Bidang Perhubungan Udara

11. Murtanan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

12. Subiyanto sebagai Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Holtikultura pada Bidang Produksi Tanaman Holtikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikuktura dan Perkebunan

13. Helena Woff sebagai Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Distanbun

14. Boas Karepea sebagai Kepala Seksi Produksi Tanaman Perkebunan pada Bidang Produksi tanaman perkebunan Distanbun.

15. Anace Herlina Snahan sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Pada Bidang Kelembagaan Distanbun.

16. Yustina Homer sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Distrik Wania.

17. Yohanes Wenda sebagai Kepala Kelurahan Kebun Sirih

18. Jenny Ohestina Usmani sebagai pelaksana pada sekretariat daerah

19. Ida Wahyuni sebagai pelaksana pada sekretariat daerah.

20. Jania Basir Rante Danun sebagai pelaksana pada sekretariat daerah.

21. Marthen Kanna sebagai pelaksana pada sekretariat daerah

22. Oster Siburian sebagai pelaksana pada Dinas Perhubungan.

23. Achan Hadianto sebagai pelaksana pada Dinas Perhubungan.

24. Atwer Ambate sebagai Pelaksana pada SMP Negeri 2. (Shanty Sang)