politik

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Memimpin apel pagi yang berlangsung di pelataran, Senin (24/10/2022), Plt Bupati Mimika Johannes Rettob mengungkapkan bahwa hingga saat ini, realiasasi penyerapan anggaran masih sangat rendah.

"Realisasi keuangan kita ini sangat rendah sekali. Masih sangat rendah dan waktu kita tinggal satu bulan. Ini kita ngeri karena uang kita masih banyak sekali," ungkapnya kepada seluruh pejabat dan pegawai ASN.

Melihat kondisi yang demikian memprihatinkan, Plt Bupati memerintahkan agar mulai bulan depan, dilakukan apel gabungan setiap hari Senin.

"Setiap hari senin juga, sesudah apel gabungan, kita lakukan evaluasi dengan semua pimpinan OPD," tegasnya.

Jhon mengatakan, apel pagi dan evaluasi perlu dilaksanakan setiap Senin sehingga semua informasi dapat disampaikan dan diserap untuk meningkatkan kualitas kinerja.

Lebih lanjut Jhon juga memerintahkan seluruh OPD untuk segera memproses setiap laporan pencarianan dana agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.

"Jadi mulai tahun depan, di dalam pelaksanaan tahapan pembayaran di kontrak itu coba dibuat ya, diatur supaya tahapan pembayarannya itu jelas," tegasnya.

"Terutama belanja-belanja pihak ketiga. Ada alasan dari OPD bahwa kontraktornya tidak mau tagih. Kita harus paksakan dan kita tegur kalau dia tidak tagih. Jangan kita hanya pasif," imbuhnya.

Adapun pelaksanaan-pelaksanaan fisik dari pihak ketiga yang mana menurutnya masih banyak yang belum dilaksanakan sesuai perencanaan.

"Sehingga saya berharap pimpinan OPD atau pun PPTK ataupun PPK ataupun yang ditugaskan agar pengawasannya betul-betul dilaksanakan dengan benar. Pengawasan konsultan, pengawas juga kita bayar sehingga mereka juga harus bekerja sesuaikan apa yang diharapkan," ucapnya.

Jhon meminta agar setiap pejabat dan pegawai ASN tetap bersemangat dalam bekerja, mengingat masa waktu tahun anggaran 2022 tinggal sebentar lagi akan berakhir.

"Tetap semangat bekerja, jangan ragu, jangan tidak semangat, tetap rajin, tetap bekerja sepeti biasa. Di akhir tahun, kita harus lebih tambah semangat," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Anggota DPRD Mimika Tanzil Azhari saat memberikan bantuan sembako kepada warga yang ditemuinya pada giat Reses akhir tahun

MIMIKA, BM

Anggota DPRD Mimika dari Fraksi Gerinda, Tanzil Azhari melakukan lawatan reses pamungkasnya pada Sabtu (22/10/2022) di sejumlah tempat sembari memberikan bantuan berupa sembako kepada warga yang ditemuinya.

Mantan aktifvis lulusan Bandung Jawa Barat ini mengawali resesnya secara berantai dimulai dari Bougenvile, Koperapoka, Jalan Nuri dan SP 2 ternasuk di beberapa pangkalan ojek seputaran Kota Timika.

Dibeberapa tempat ini ia secara khusus datang memberikan bantuan yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Dia akhir reses, mantan jurnalis ini mendatangi Kampung Minabua untuk menyerap aspirasi yang di sampaikan masyarakat secara langsung.

Di Kampung Minabua Jalan Poros Timika-SP5, Distrik Mimika Baru warga mengeluhkan bahwa mereka merasa tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Sejumlah permintaan yang selama ini mereka sampaikan, jarang digubris sehingga membuat mereka merasa pemerintah tidak memperdulikan keberadaan mereka.

"Mereka sudah usulkan banyak hal seperti jalan dan listrik bahkan sebelum PON tapi tidak ada perhatian. Ada jalan tapi setapak, listrik juga ada namun kedap-kedip padahal kampung ini berada di sekitar kota walau letaknya di dalam hutan," ujarnya.

Ia mengatakan di kampung ini hidup berbagai warga sekitar 100-an kepala keluarga. Mereka hanya berarap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Warga disini meminta mereka tidak hanya dijadikan sebagai objek namun juga subjek pembangunan. Ada timbal baliknya.

"Aktifitas mereka beragam, mereka juga minta pupuk karena banyak sebagai petani. Selain itu juga BLT. Paling penting mereka minta akses jalan kalau bisa jalan lingkungan," ujarnya.

Mendengar aspirasi yang disampaikan warga, Tanzil Azhari mengatakan ia akan berupaya maksimal untuk memperjuangkannya.

Ia juga akan menyampaikan keadaan tersebut kepada OPD yang bersentuhan langsung dengan berbagai harapan yang disampaikan masyarakat.

"Kita berharap pemerintah tidak melihat warganya yang di depan mata saja namun di tengah-tengah hutan sana ada juga warga mereka yang juga memberikan kontribusi bagi daerah ini. Ini yang baru di sekitaran kota sini, bagaimana dengan mereka yang berada jauh di pesisir dan pegunungan sana?," pungkasnya. (Ronald Renwarin)

Foto bersama anggota DPRD Herman Gafur bersama kepala distrik Mimika Baru dan wartawan Mimika

MIMIKA, BM

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Bulan Bintang (PBB) dari Dapil II, Herman Gafur melakukan reses yang digelar di Hotel Horison Diana pada Sabtu (22/10) kemarin.

Reses kali ini berbeda dengan reses pada umumnya, karena hanya melibatkan kepala distrik, kepala kelurahan serta awak media Timika.

Anggota DPRD Herman Gafur mengaku, dengan menerapkan hal seperti ini, akan mampu membuat usulan-usulan program disetujui karena dikawal oleh banyak media.

Dalam reses kali ini juga dibuka sesi tanya jawab oleh sejumlah para undangan untuk mendengarkan keluh kesah persoalan program kerja selama ini di Distrik Mimika Baru yang belum berjalan dan terakomodir.

"Saya berfikir bahwa dua institusi ini pilar yang sangat penting, lewat rekan media persoalan yang ada di masyarakat muncul, dan ini menjadi momentum kita untuk diskusi, karena persoalan ini semua harus terlibat langsung," kata Herman.

Herman mengatakan, bahwa untuk memajukan daerah ini bukan hanya bertumpu pada kepala daerah, namun dari sektor manapun semua terlibat dan mempunyai peran tanggungjawab masing-masing.

"Saya menyadari bahwa tanggungjawab memajukan daerah bukan terletak pada pimpinan daerah, tapi bagaimana semua kita bertanggung jawab, bagaimana kita bersama berdiskusi dari persoalan yang dihadapi," katanya.

Tambahnya, wartawan merupakan mitra legislatif maupun eksekutif, karena wartawan atau media mempunyai 3 mata, yakni mata lensa, mata pena, dan mata hati.

Kepala Distrik Mimika Baru, Dedy Paukoma turut memberikan apresiasi kepada anggota dewan yang telah melaksanakan reses, sehingga berbagai keluh kesah di kelurahan dapat ditampung.

"Ini reses yang luar biasa. Dengan adanya reses, semoga program yang kami masukkan bisa didorong," harapnya.

Menurutnya, pemerintah distrik hingga kelurahan selama ini ditopang untuk selalu bekerja namun tidak didukung dengan anggaran yang cukup.

Seperti sarana dan prasarana gedung kantor di kelurahan contohnya, jika mau dibandingkan dengan daerah di luar Papua yang cukup padat penduduk namun dengan anggaran yang lebih kecil dari Kabupaten Mimika yang kini hampir 5 triliun masih kalah.

"Selama ini kami ditopang untuk bekerja tapi tidak didukung dengan anggaran yang cukup. Sarana dan prasarana gedung kantor di kelurahan, kita bandingkan di luar Papua itu hampir semua sudah berlantai dua," paparnya.

Bahkan menurut Dedy, kantor kelurahan yang posisinya berada di dalam kota pun masih ada yang harus menyewa untuk digunakan kegiatan kantor dalam melayani masyarakat.

Tak hanya itu, soal kebersihan sampah juga dari kelurahan hingga distrik selalu dituntut untuk tetap bersih, namun lagi-lagi masalah anggaran yang menjadi soal.

Ia mengatakan saat ini hampir seluruh kelurahan untuk kebersihan dibebankan kepada warga sekitar dengan membayar retribusi iuran sampah sekitar 20 ribu hingga 50 ribu.

Meski belakangan ini Distrik Mimika Baru telah mendapat suntikan dana sekitar 50 juta untuk menangani kebersihan, tapi sayang anggaran itu belum cukup untuk mengatasi masalah sampah yang ada.

"Selama ini kita dituntut untuk menyelesaikan masalah kebersihan, dan dengan anggaran sekitar 50 juta itu belum cukup untuk kebersihan di kelurahan. Kalau bisa Anggaran kebersihan itu bisa dinaikkan supaya kebersihan di kelurahan dan distrik bisa diatasi," katanya.

Selain itu beberapa usulan juga disampaikan seperti persoalan pos Peka, drainase, penerangan jalan warga, posyandu, persoalan sampah, hingga rumah sehat bagi orang Asli Papua.

Dan dari semua usulan tersebut, Herman berjanji akan dijadikan atensi dan didorong ke lembaga DPRD untuk diperjuangkan agar dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Kabupaten Mimika secara khusus di wilayah Dapil II. (Shanty Sang)