politik

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, memberikan tanggapan atas aksi demo yang belakangan terjadi akibat rolling jabatan yang dilakukannya pada 5 Desember 2023 lalu.

"Persoalan ASN itu kewenangan penuh ada di Bupati. Bukan ada di siapa-siapa. Yang terjadi demo itu, semua mereka buat itu salah semua. Mereka laporkan bahwa (pejabat) eselon II dinonjobkan. Eselon II mana yang saya nonjobkan? Tidak ada," ujarnya usai mengikuti pertemuan bersama Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, di Hotel Horison Diana, Timika, Selasa (16/1/2024).

Meski demikian, Eltinus mengakui bahwa ada beberapa pejabat eselon II yang diberhentikan dengan tujuan persiapan masa pensiun.

"Ibu Eti itu saya kasih berhenti dia untuk persiapan pensiun. Itu sesuai aturan. Kemudian Ibu Maria Rettob itu pun persiapan pensiun," jelas Eltinus.

Sementara terkait mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Ananias Faot, kata Eltinus, yang bersangkutan digantikan lantaran tidak memiliki loyalitas kepada pimpinan.

"Ananias Faot itu dia tidak loyal kepada pimpinan. (Ada) beberapa hal yang dia langgar. (Pergantian) itu pun bukan saya yang punya mau, itu arahan dari KASN. Beliau itu memang waktu shelter itu dia di Sekwan, bukan di ASN sehingga dia semua salah-salah sehingga Pak Bupati mau bikin apa terserah. Itu yang membuat saya emosi," terang Eltinus.

"Kita beberapa kali mengajukan surat ke KASN, tidak pernah (selesaikan). Pertama, kami minta supaya seleksi Sekda itu segera harus selesaikan. Kemudian shelter untuk eselon II harus selesaikan. Tapi ternyata beliau bermain di sana. Sampai kita cek ke KASN surat itu tidak masuk melalui pintu yang sebenarnya. Kita cari tahu, ternyata surat itu tidak sampai ke KASN. Oh dia punya permainannya seperti ini sehingga saya kasih berhenti," imbuhnya.

Eltinus menegaskan bahwa kebijakan mengenai rolling jabatan eselon III dan IV merupakan kewenangannya sebagai Bupati Mimika.

"Kecuali saya kasih berhenti atau nonjobkan eselon II baru anak-anak bisa ribut-ribut. Eselon III dan IV itu kewenangan penuh di saya, dan saya punya tanda tangan itu emas. Bukan main-main. Siapa pun dia mau bikin jungkir balik pun tidak ada. Tidak ada cerita untuk kembali-kembali, silakan saja kalau mau ribut-ribut," tegas Eltinus.

Selain itu, menurut dia, pihaknya pun telah menyampaikan klarifikasi melalui surat yang ditujukan ke KASN.

"Kami sudah klarifikasi, sudah naikan surat itu ke KASN. Sudah selesai baru dibilang yang mana tidak sesuai. Justru aktor yang ada di belakang mereka itu yang provokasi mereka ini," tuturnya.

Seperti diketahui, dalam aksi demo kemarin, Senin (15/1/2024), di depan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, para ASN tersebut juga menuntut agar Eltinus Omaleng dicopot dari jabatannya.

Menanggapi itu, Eltinus menanyakan kembali atas dasar apa dirinya harus dicopot.

"Itu dasanya apa? salahnya dimana? Dorang (kamu) harus jelaskan. Salahnya dimana? Jadi, saya mempertanyakan itu, salah saya dimana sekarang? Apa yang saya langgar? Dia harus jelasakan. Saya sudah lakukan sesuai dengan undang undang yang berlaku," tandasnya.

"Yang kedua mereka yang kemarin demo dan lain lain itu kami akan bikin tegas dan nama-nama yang betul-betul aktor itu saya akan kasih pecat dari pegawai negeri," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA,BM

Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johanes Rettob mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 belum ditetapkan.

APBD 2024 sebelumnya sudah dibahas dan telah diparipurnakan, namun pada saat pandangan fraksi jajaran DPRD Kabupaten Mimika walk out (keluar) yang mengakibatkan hingga saat ini APBD 2024 belum ditetapkan.

Menyikapi hal tersebut, Wabup John mengaku Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRD untuk membicarakan terkait penetapan APBD 2024.

"Belum ditetapkannya APBD, maka Pemkab belum bisa mengeluarkan keuangan. Saya berharap kita prosedural saja, saya berharap kita melakukan tugas rutin kita saja dulu, kita jalan saja untuk pelayanan kepada masyarakat,” kata Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan, Selasa (9/1/2024).

JR juga menjelaskan, apabila tidak segera terselesaikan maka akan ada konsekuensi yang harus diterima oleh pemerintah daerah dan berdampak pada pengeluaran keuangan daerah.

Ia meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat bekerja seperti biasanya sesuai dengan prosedur.

“Saya berharap kita sekiranya prosedural saja. Saya berharap kita melaksanakan tugas kita rutin saja dulu, jangan berpikir tentang uang. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan memfasilitasi TPAD kita dengan DPRD kabupaten untuk membicarakan persoalan ini,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Terlihat personil gabungan tengah memberikan himbauan kepada salah satu ASN agar pintu pagar tidak boleh ditutup.

MIMIKA, BM

Sebanyak 30 personil gabungan dari Polres Mimika dan Polsek Kuala Kencana dilibatkan untuk melakukan pengamanan jalannya aksi demo damai dari sejumlah ASN yang tergabung dalam solidaritas ASN.

Aksi demo damai yang mendapat pengamanan dari pihak kepolisian ini berlangsung didepan pintu pagar masuk Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin (15/01/2024) tadi pagi.

Kabag Ops Polres Mimika, Kompol Junan Plitomo saat dimintai keterangan disela-sela pengamanan menuturkan bahwa pihaknya melakukan pengamanan terhadap aksi damai ini melibatkan 30 personil gabungan baik dari Polres Mimika dan Polsek Kuala Kencana.

"Pimpinan perintahkan ke kami pimpin 30 personil gabungan untuk amankan jalannya aksi ini. Sampai saat ini aksi demo ini berjalan aman,"tuturnya.

Kompol Junan berharap dalam aksi demo damai yang dilakukan oleh ASN tadi pagi berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak mengganggu aktifitas masyarakat umum.

"Kita polisi hanya tugasnya mengamankan jalannya aksi ini. Kalau terkait dengan pintu pagar yang dilas itu tadi pagi kita datang pintu sudah dalam keadaan terbuka,kami juga menghimbau jangan sampai ditutup pagarnya,"ucapnya.

Berdasarkan pantauan wartawan Berita Mimika dilapangan, aksi demo damai yang dilakukan oleh sejumlah ASN yang tergabung dalam solidaritas ASN ini selain menyampaikan aspirasi-aspirasi juga terlihat beberapa spanduk sebagai bentuk protes.

"Kita protes itu kebijakannya, dengan aksi ini kita berharap kedepannya ini tidak dialami oleh adik-adik kita yang baru jadi pegawai supaya mereka juga tidak dapat masalah yang sama seperti kita alami saat ini," ungkap sejumlah ASN yang ikut dalam aksi demo damai tersebut.

Dalam menyampaikan aspirasi tersebut, para ASN juga berharap pihak Kementerian Dalam Negeri dan Pj Gubernur Papua Tengah segera hadir di Mimika.

"Aksi demo akan berhenti jika utusan dari Pj Gubernur Papua Tengah dan utusan dari Mendagri tiba baru demo ini bisa berhenti. Tidak ada cara lain kecuali mereka-mereka itu datang kesini,"harap sejumlah ASN pagi tadi. (Ignasius Istanto)