politik

Kepala Dinas Satpol-PP Mimika, Ronny Marjen

MIMIKA, BM

Guna menegakkan kedisiplinan para pelajar di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Mimika sebelumnya telah diminta untuk menertibkan pelajar yang kerap berkeliaran di jam sekolah.

Namun sayangnya, sampai dengan saat ini, penertiban itu belum juga terlihat dilakukan oleh pihak Satpol-PP.

Kepala Dinas Satpol-PP Mimika, Ronny Marjen, menjelaskan penertiban tersebut sejauh ini belum dilakukan lantaran pihaknya masih memiliki sejumlah agenda kegiatan lain.

"Belum, belum kita jalankan karena masih banyak agenda yang kita laksanakan," ujarnya saat ditemui di pelataran Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Jalan Poros SP 3 - Kuala Kencana, Timika, Papua Tengah, Senin (18/9/2023).

Meski demikian, Ronny memastikan bahwa pihaknya akan tetap melakukan penertiban tersebut.

"Penertiban pelajar pasti kita lakukan," tuturnya.

Menurut Ronny, dalam pelaksanaan penertiban para pelajar diperlukan adanya koordinasi dari pihak sekolah terkait pelajar-pelajar yang tidak tertib.

"Kami perlu koordinasi dari pihak sekolah, terkait pelajar yang tidak tertib. Kalau ada koordinasi, kami siap untuk tindak di lapangan," terangnya.

Untuk diketahui, sebelumnya mantan Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudirjanto, telah meminta Satpol-PP untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah dan menertibkan pelajar yang berkeliaran di jam sekolah. Hal tersebut untuk menegakkan kedisiplinan bagi para pelajar. (Endy Langobelen)

Bupati Mimika Eltinus Omaleng bersama Kepala Bapenda Dwi Cholifah dan sejumlah pejabat melihat langsung pekerjaan Kantor Bapenda Mimika

MIMIKA,BM

Progres pembangunan gedung kantor baru Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika yang mulai dilakukan Tahun 2022 sudah mencapai 64 persen terhitung per 3 September 2023.

Pembangunan ditargetkan rampung pada Desember tahun 2023.

Kepala Bapenda Dwi Cholifah mengatakan, bahwa saat ini sudah memasuki pengerjaan atap gedung yang sudah setengah tertutup dan flapon.

“Jadi sekarang lagi pengerjaan atap sudah setengah, pasang keramik, mekanikal elektriknya untuk AC, listrik, hidran itu sudah dalam pemasangan,” kata Kepala Bapenda Mimika Dwi Cholifa ksaat diwawancara di ruang kerjanya, Kamis (7/9/2023).

Dwi mengatakan, pekerjaan gedung kantor ini dianggarkan multi years mulai tahun 2022 sampai 2023 dengan total anggaran 56 miliar dengan rincian di tahap pertama tahun 2022 sebesar Rp20 miliar dan tahun 2023 Rp36 miliar.

Sesuai kontrak, tahun tahun ini hanya dilakukan pembangunan fisik kantor saja. Setelah rampung, tahun depan baru dilengkapi dengan halaman parkir dan pagar. Selain itu, juga sekaligus diajukan anggaran untuk pengadaan peralatan kantor, rumah genset dan gardu listrik.

Kantor Bapenda baru dibangun tiga lantai. Pembangunan ini dilakukan agar lebih representatif mengingat tupoksi Bapenda yang memberi layanan langsung kepada masyarakat wajib pajak. Interior gedung akan menggunakan material kaca. Ada rooftop sebagai ruang santai. Selain ruang kerja, gedung juga memiliki fasilitas musala dan kantin.

"Saya terus berkoordinasi dengan kontraktor penyelenggara dan konsultan terkait perkembangan pembangunan dan pihak kontraktor dan konsultan menargetkan Desember sudah selesai untuk fisik gedungnya,” katanya.

Meski pembangunan gedung ditarget selesai akhir tahun ini, namun diprediksi kantor baru bisa difungsikan pada Agustus 2024 mendatang.

“Pertengahan tahun depan atau akhir 2024 sudah bisa dipakai, jika semua meubeler, sebagian kita pindahkan dari kantor lama,”jelas Dwi.

Diketahui, gedung kantor dengan luas sekitar 24 x 42 meter ini memiliki tiga lantai dengan rooftop yang bisa digunakan untuk ruang rapat, area merokok, hingga kantin.

“Ada 4 ruangan di rooftop, ruangan santai, kantin, smoking room juga di atas, ruang terbuka juga untuk meeting kalau tidak hujan juga bisa,” terangnya.

Sementara untuk bangunan kantor lama, pihaknya belum mendapatkan petunjuk dari pimpinan apakah gedung kantor lama akan tetap digunakan atau tidak.

“Kalau memang ini mau digunakan maka kursi-kursi di gedung lama tetap di sini, nanti untuk gedung baru pengadaan baru. Tetapi kalau memang tidak digunakan maka sebagian meubelernya kita pindahkan ke gedung baru,” ujarnya

Tambahnya, untuk area parkir nantinya akan dibuat di bagian depan kantor untuk wajib pajak sedangkan di belakang untuk pegawai. (Shanty Sang)

Suasana rapat Monev di Pendopo Rumah Bupati, Jalan Poros SP 3, Timika, Papua Tengah, Selasa (5/9/2023).

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) program dengan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa (5/9/2023).

Kegiatan yang brrlangsung di Pendopo Rumah Bupati, Jalan Poros SP 3, Timika, Papua Tengah, itu turut dihadiri Plt Sekda Mimika, Robert Mayaut, mendampingi Bupati Eltinus Omaleng.

Bupati Omaleng dalam sambutannya menyebutkan bahwa tujuan dari kegiatan Monev ini untuk mengtahui kendala-kendala yang tengah dihadapi masing-masing OPD sehingga membuat penyerapan anggaran hingga saat ini masih terbilang rendah.

"Serapan baru capai 35 persen. Jadi, ini kita cek di semua OPD apa yang menjadi kendala karena serapannya masih sangat rendah," jelas Omaleng.

Bupati Omaleng mengungkapkan, dampak dari rendahnya serapan ini telah membuat DPRD enggan untuk membahas APBD Perubahan Tahun 2023.

"Melalui rapat Monev ini, saya ingin mendapatkan informasi langsung dari OPD sehingga pembahasan APBD Perubahan bisa dipercepat dan pembangunan bisa terealisasi," kata Omaleng.

"Apalagi dalam setahun terakhir dengan APBD yang mencapai Rp5 triliun, tidak ada progres pembangunan yang terjadi," imbuhnya.

Sebagai informasi, sehari sebelumnya, Senin (4/9/2023), Bupati Omaleng juga melakukan perombakan beberapa jabatan.

Dia menunjuk Dominggus Robert Mayaut sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah dan juga melantik kembali tiga pejabat yang sebelumnya berstatus non job.

Tiga pejabat tersebut antara lain Jeni Ohesty Usmani dilantik kembali sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Ida Wahyuni sebagai kepala Dinas Perhubungan, dan Jania Basri sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (Endy Langobelen)