politik

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw bersama rombongan saat melihat langsung sistem operasional PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, Kamis (21/9/2023)

MIMIKA, BM

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purn Paulus Waterpauw bersama rombongan yang terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport Indonesia (PTFI) pada Kamis (21/9/2023).

Kunjungan yang disambut hangat oleh pihak PTFI itu bertujuan untuk melakukan studi banding mengenai sistem pengelolaan operasional pertambangan PTFI selama ini.

"Kehadiran kami untuk melihat secara langsung bagaimana pengelolaan tambang yang dilakukan selama ini oleh PTFI," ujar Paulus saat ditemui di Rimba Papua Hotel, Timika, Papua Tengah.

Paulus mengungkapkan bahwa saat ini, Provinsi Papua Barat sedang mempersiapkan berbagai sumber daya yang dimiliki, yang mana dari hasil eksplorasi terdapat beberapa titik yang memiliki potensi kandungan emas yang dapat dikelola.

"Ada beberapa titik di Papua Barat yang memiliki potensi emas dan saat ini sudah digarap secara tradisional oleh masyarakat, sehingga kehadiran kami di sini untuk melihat dan mengetahui bagaimana pengelolaan tambang emas untuk kami adopsi," ujarnya.

Paulus mengatakan, Pemprov Papua Barat akan menghadirkan pihak-pihak terkait guna melakukan eksplorasi potensi sumber daya yang ada di Papua Barat.

Kata Paulus, semua itu tentunya memerlukan komitmen dari Pemprov Papua Barat untuk bisa mengelola sumber daya yang dimiliki saat ini.

Sementara itu, Vice President Bidang Hubungan Pemerintahan PTFI, Jhony Lingga, menyebut pihaknya sangat menyambut baik kehadiran Pj Gubernur Papua Barat bersama rombongan dalam rangka untuk melihat langsung operasional PTFI yang ada di Tembagapura.

Diungkapkan bahwa kunjungan Pemprov Papua Barat ke tambang emas PTFI sudah direncanakan sejak lama. Namun, rencana tersebut baru dapat terealisasi di masa kepemimpinan Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw.

"Ini adalah kunjungan perdana Pemprov Papua Barat ke Freeport. Jadi, tadi selama di sana, kita mengunjungi tambang Grasberg, kemudian mengunjungi kontrol room untuk pertambangan bawah tanah. Di situ, ditunjukkan bagaimana Freeport beroperasi dan kami menjelaskan juga tentang secara umum PT Freeport itu kondisinya seperti apa sekarang," jelas Jhony. (Endy Langobelen)

Foto bersama Pj. Bupati Mappi dengan Direktur Operasional Bank Papua usai Teken MoU Bersama

MAPPI, BM

Pemerintah Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan (PPS) melalui Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Penandatangan perjanjian kerjasama antara BPKD Pemda Mappi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ini tentang CMS KASDA - FMIS dan Payroll Gaji di lingkup Pemkab Mappi yang dilakukan pada Senin (18/9/2023) di Pendopo.

Teken MoU ini dihadiri langsung Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar bersama Direktur Operasional Bank Papua, Isak S. Wopari.

"Hari ini (senin-red) kita lakukan penandatangan kerjasama dengan Bank Papua dalam rangka mewujudkan Good Goverment dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ungkap Pj Bupati Mappi.

Dikatakan Pj Bupati dengan adanya MoU tersebut, para kepala OPD dapat memanfaatkan pengelolaan aplikasi FMIS, CMS dalam rangka mengintegrasikan keduanya untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik.

"Secara khusus kami pemerintah Kabupaten Mappi sejak tahun 2022 lalu, kita baru melakukan MoU atau kerjasama dengan BPKP dengan menggunakan Simda BPKP sebelumnya di kelolah oleh pihak konsultan. Menurut hemat saya ini terjadi pemborosan anggaran yang lebih penting dari itu adalah dimana SDM pengelolah keuangan daerah kita tidak bisa berkembang," jelasnya.

Disebutkan bahwa SDM ini adalah aparatur pemerintah yang bekerja di BPKAD, Bappeda yang menyusun tahapan perencanaan sampai pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban tetapi selama ini dikelolah oleh konsultan.

Menurutnya, ini adalah satu kemunduran yang sangat jauh karena saat ini pemerintah daerah sedang berlomba mengikuti perubahan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berubah sangat cepat dengan inovasi baru, dimana kepala daerah juga berlomba menyampaikan inovasi dalam pemerintahan.

"Apabila kita tidak melakukan ini, maka sampai kapan kita baru berkembang dan maju? Termasuk pembayaran gaji yang sampai saat ini masih terbagi di dua Bank berbeda," ujarnya.

"Kebijakan saya, kembalikan semuanya ke Bank Pemerintah (Bank Papua) PNS, PKD semua wajib mempunyai rekening Bank Papua, sehingga terkoordinir pengelolaan keuangan secara bertanggungjawab karena yang punya SK Bupati tentang penunjukan bank kas daerah itu Bank Papua," tegasnya.

Gonar menyebutkan, bagaiamana mau minta pertanggungjawaban, jika daftar gaji saja harus diambil dari dua bank berbeda. Menurutnya, hal ini sudah pasti berdampak pada pelaporan keuangan.

"Kalau kita tidak melakukan hal ini maka sampai kapanpun kita masih terus melakukan pola lama untuk keuntungan pribadi, keuntungan kelompok dan organisasi," ucapnya.

Gomar menegaskan juga bahwa ada beberapa perhatian khusus dalam penyusunan perubahan APBD, karena ia menilai masih banyak hal yang membutuhkan perbaikan.

"Kita mesti akui masih memiliki keterbatasan SDM aparatur, salah satu contoh penganggaran yang tidak sesuai dengan belanja dan penginputan belanja yang tidak sesuai dengan sub program kegiatan," sebutnya.

Pj Bupati Mappi menuturkan, BPKP hadir untuk mengimplementasikan Simda versi 5 dalam pengelolaan keuangan penataan keusahaan. Ini juga sangat terbatas karena dalam waktu dekat sudah dilakukan pendampingan SIPD yang nanti akan dilakukan implementasi pada tahun 2024 dimana semua akan terpusat pada SIPD.

"Saya berharap bapak ibu kepala OPD dapat memahami ini dengan baik dan ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk melakukan pengelolaan keuangan secara baik dan benar. Tetapi juga dalam pelaporan yang mana ada beberapa OPD tertentu selalu mengalami keterlambatan. Tolong hal ini diperhatikan dengan baik," tuturnya.

Sementara itu Direktur Operasional Bank Papua, Isak S. Wapori menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Pj. Bupati Mappi, Pemda Mappi dan seluruh masyarakat yang telah mempercayakan Bank Papua untuk bekerja serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Mappi.

"Meski sekarang ini ada pemekaran DOB di enam provinsi di tanah Papua tetapi yang masih menyatuhkan kita semua adalah Bank Papua. Atas nama Direksi kami menyampaikan terimakasih kepada bapak bupati yang telah memberikan kami kesempatan bekerja melayani dan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Mappi," ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan MoU ini selain Pj Bupati, Michael R. Gomar dan Direktur Operasional Bank Papua, Isak S. Wopari, hadir pula Sekda Mappi, Ferdinandus Kainakaimu, kepala Bank Papua Cabang Mappi serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Mappi. (Red/Ronald Renwarin)

Foto bersama usai pembukaan seminar data statistik

MIMIKA,BM

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika melaksanakan Seminar Statistik Sektoral Tahun 2023 yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kegiatan yang digelar di Hotel Grand Tembaga, Rabu (27/9/2023) ini dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyono.

Tandiyono dalam sambutannya menyampaikan, di era digital saat ini, masyarakat dituntut untuk semakin maju dan cerdas dalam melihat dan menganalisa data yang berkembang di masyarakat.

Di dalam pemerintahan, statistika mempunyai peranan yang sangat penting, diantaranya untuk perencanaan pembangunan.

Data dan informasi statistik dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang dan menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan yang dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan.

Selain itu dapat memperkirakan antisipasi terhadap bencana, resiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan.

"Dengan data-data yang ada dalam statistik sektoral, pemerintah akan lebih mudah untuk mengambil suatu kebijakan," katanya.

Hendritte mengatakan, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, selain data-data yang bersumber dari BPS sebagai penyedia statistik dasar, diperlukan juga data dari masing-masing OPD yang mengurusi statistik sektoral.

"Banyak sekali data sektoral bersumber dari OPD yang bisa dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan," ujarnya.

Sebagai contoh, di bidang pertanian, untuk menentukan pola tanam diperlukan data suhu, kelembaban udara, dan curah hujan.

Contoh lainnya juga data pendidikan misalnya mengenai jumlah sekolah, murid, dan guru untuk mengetahui bagaimana rasio kebutuhan guru terhadap ketersediaan sekolah dan murid.

Dan juga data kesehatan misalnya mengenai fasilitas dan tenaga kesehatan, jumlah bayi lahir, jumlah ibu hamil, jumlah kasus penyakit, jumlah klinik, peserta KB, dan pasangan usia subur.

"Saya berharap, dengan adanya kegiatan ini kita semua tahu betapa pentingnya memiliki data yang akurat. Karena sebuah data berdampak pada pelaksanaan pembangunan di satu daerah, yang pada akhirnya dengan memiliki data yang benar dan baik dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas di Kabupaten Mimika," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan Evy Mangiri, dalam laporannya mengatakan, statistik sektoral diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau melalui kerjasama.

"Data statistik sektoral sangat penting untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah untuk mewujudkan integritas dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik," pungkasnya. (Shanty Sang)