Politik & Pemerintahan

Rakerda Perdana, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua Tetapkan 7 Kesepakatan

Foto bersama usai penandatangan kesepakatan Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, Kamis (21/9/2023) di Timika, Papua Tengah

MIMIKA, BM

Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua telah menetapkan tujuh kesepakatan dalam rapat kerja daerah (Rakerda) perdana yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Timika, Papua Tengah, Rabu (20/9/2023) malam.

Rakerda yang dibuka dan dipimpin oleh Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, selaku Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua itu turut dihadiri oleh Pj Gubernur Papua, Pegunungan Nikolaus Kondomo, dan sejumlah asisten yang mewakili Pimpinan Daerah dari Papua, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Adapun tujuh kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Rakerda tersebut yakni sebagai berikut.

Pertama, badan hukum Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua segera dibentuk sebelum akhir tahun 2023.

Kedua, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat mendukung kebijakan dan program-program nasional di daerah terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengangguran, dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing.

Ketiga, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua merekomendasikan peran BP3OKP dalam menjembatani, mengkoordinasikan kepentingan daerah dengan kementerian/lembaga, memperhatikan aspirasi yang berasal dari bupati dan wali kota melalui Gubernur se-Tanah Papua.

Keempat, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua bersepakat untuk melaksanakan dan mensukseskan pemilu legislatif, presiden/wakil presiden dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 senang tertib dan damai.

Kelima, melanjutkan sosialisasi kewenangan otonomi khusus di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.

Keenam, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat untuk menyelesaikan pengalihan personel, peralatan, pembiayaandan dokumen (P3D) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketujuh, dalam rangka penguatan ketahanan pangan, perlu melakukan kerjasama antar daerah untuk menetapkan dan mendistribusikan komoditi unggulan daerah masing-masing.

Dalam wawancara bersama awak media, Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, Paulus Waterpauw, mengatakan bahwa asosiasi ini telah dibentuk pada bulan Maret 2023 lalu bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo.

Menurut Paulus, pembentukan asosiasi ini sangat penting demi mengakomodir buah pikir atau aspirasi masyarakat dari masing-masing kabupaten/kota dan provinsi.

Sebagai sebuah lembaga, kata Paulus, tentunya diperlukan badan hukum yang menaungi setiap kebijakan atau kerja-kerja dari asosiasi ini.

"Kita perlu juga dasar hukum tentang kelembagaan ini, sehingga itu yang nanti menjadi payung hukum untuk kita semua bekerja bersama," tuturnya.

Dikatakan bahwa dengan hadirnya Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, maka ke depan setiap kebijakan akan melalui hasil koordinasi terlebih dahulu.

Dengan begitu, kebijakan yang diputuskan akan lebih sesuai dengan aspirasi atau buah pikir dari masyarakat di daerah.

"Jadi kalau ada aspirasi dari kabupaten/kota, maka akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi, dan nanti asosiasi ini yang akan melanjutkan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri atau Presiden atau Wakil Presiden," tuturnya.

“Misal pemerintah pusat ingin ini itu, kita harus bahas dulu, karena kita yang tahu tentang aspirasi dan keinginan masyarakat. Jangan sampai itu tidak nyambung,” pungkasnya. (Endy Langobelen)

Wujudkan Satu Data Indonesia, Diskominfo Gelar Forum Satu Data


Jalannya kegiatan sosialisasi

MIMIKA, BM

Menuju Satu Data Indonesia dalam mewujudkan pengelolaan data yang akurat dan berkualitas, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar kegiatan Sosialisasi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Mimika Tahun 2023.

Sosialisasi yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan OPD, pihak BPS Mimika serta tamu undangan lainnya ini diselenggarakan di Hotel Grand Tembaga, Rabu (20/09/2023).

Mewakili Bupati Mimika, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiono dalam sambutannya mengatakan bahwa tentang satu data Indonesia, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019.

Ia berharap sosialisasi ini ke depan dapat diimplemetasikan agar Mimika memiliki data yang yang akurat.

"Ini sebagai langkah awal yang baik terciptanya pemerintahan yang menyangkut ke peraturan pemerintah. Kita berharap nantinya masyarakat serta pelaku bisnis akan dapat melihat perkembangan pembangunan serta potensi bisnis di Kabupaten Mimika," ungkapnya.

Ia mengutarakan bahwa dalam kepentingan data diperlukan penguatan kualitas dan statistik sektoral baik dari aspek alur pengumpulan data maupun aspek proses pengelolaannya.

"Pelaksanaan sosialisasi ini sangat penting untuk peningkatan pemahaman dalam pengolahan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika,"katanya.

Lanjutnya"Jangan kemudian ada data-data kita yang keluar tidak melalui satu pintu atau data-data yang tidak benar. Data yang keluar harus akurat yang boleh diterima oleh banyak orang dan tidak menjadi masalah di kemudian hari," sambungnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Kominfo Mimika Albertus Tsolme menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Dikatakan, penyelenggaraan sistem satu data di Kabupaten Mimika membutuhkan komitmen kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh komponen organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika sesuai kewenangan yang dimiliki.

"Ini diharapkan supaya peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan yang ada, dan bisa sesuaikan dengan saudara-saudara kita di daerah lain. Kita upayakan untuk bisa kita juga ada didalam Indonesia satu data,"ungkapnya.

Menurutnya, dengan ketersediaan data yang akurat maka dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses bagi instansi pusat dan instansi daerah. Hal ini juga dapat terwujud optimalisasi penyelenggaraan sistem satu data Indonesia.

"Ini perlu penyatuan persepsi dan pola pikir dari seluruh komponen,karena kita berbicara tentang satu data Indonesia yaitu kita di Mimika ini wilayah yang sangat luas," ujarnya. (Ignasius Istanto)

Dishub Mimika Peringati Harhubnas 2023 Secara Sederhana

Foto bersama usai pemotongan tumpen

MIMIKA,BM

Dinas Perhubungan (Dishub) Mimika bersama insan transportasi dan stakeholder memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang jatuh pada setiap tanggal 17 September secara sederhana namun meriah.

Dengan mengusung tema tahun 2023 yakni "Melaju untuk Transportasi Maju" kegiatan sederhana tersebut berlangsung di Hotel Cenderawasih 66, Senin (18/9/2023).

Peringatan Harhubnas ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala Dinas Perhubungan Mimika, Ida Wahyuni.

Ida Wahyuni dalam sambutannya membacakan sambutan Menteri Perhubungan mengatakan, Harhubnas tahun 2023 ini merupakan momentum yang tepat bagi insan transportasi untuk terus bersama bergerak maju, meningkatkan kinerja sektor transportasi untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

"tema besar Harhubnas tahun ini adalah "Melaju Untuk Transportasi Maju," ujarya.

Tema ini dimaksudkan menunjukkan bagaimana para insan transportasi mampu terus bergerak secara konsisten dalam kerja nyata melakukan transformasi, inovasi, serta secara kolektif menggelorakan semangat untuk melaju bersama demi mewujudkan transportasi maju di Indonesia.

"Inovasi dan pembangunan infrastruktur transportasi dalam wujud modernisasi tidak hanya kian mendorong Indonesia menjadi negara maju, tetapi juga berimplikasi kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta keselamatan dan pelayanan transportasi yang meningkat,"ujarnya.

Ia menghimbau seluruh jajaran Kementerian Perhubungan selaku regulator sektor transportasi agar dapat bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi secara optimal dengan para operator, mitra kerja, serta pemerintah daerah.

Menurutnya, kerja bersama sangat dibutuhkan untuk mendorong pemanfaatan secara optimal infrastruktur transportasi yang telah dibangun dan pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sebab transprotasi yang handal, efisien, dan berdaya saing memiliki dampak positif pada mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Katanya, sesuai makna Harhubnas sebagai hari bakti insan transportasi maka sejumlah kegiatan telah disiapkan dan ikuti oleh seluruh elemen transportasi baik pemerintah, operator, stakeholder, mitra kerja dan masyarakat.

"Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada insan transportasi bukan hanya karena telah turut berpartisipasi pada rangkaian kegiatan tersebut tetapi utamanya karena berdedikasi dan berkarya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,"tuturnya.

Ia pun berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk pembangunan transportasi di Indonesia.

"Perjalanan kita untuk membangun bangsa ini masih sangat panjang, kedepan kontribusi dan kolaborasi yang semakin kuat masih sangat dibutuhkan. Kontribusi yang besar di sektor transportasi tersebut juga menjadi bagian dari nilai-nilai kebangsaan yaitu cinta tanah air dan bangsa serta kerja sama sosial," ungkapnya. (Shanty Sang)

Top