politik

Tokoh masyarakat Suku Kamoro Marianus Maknaipeku

MIMIKA,BM

Sebagai tokoh masyarakat dari suku Kamoro, Marianus Maknaipeku sangat berharap agar perebutan kursi di DPRD Mimika khusus Daerah Pemilihan (Dapil) VI harus diperuntukan khusus bagi anak-anak Kamoro.

"Saya mohon dengan hormat di dapil VI yang ingin merebut 6 kursi itu berikan ruang kepada kami punya anak-anak Kamoro. Ini sebagai jati diri menunjukan bahwa kami anak-anak kamoro ada, suku-suku lain silahkan tapi jangan terlalu berdominasi berlebihan," ungkapnya dihadapan wartawan Rabu (24/05/2023).

Kata Marianus bahwa di Papua sudah dimekarkan 3 Provinsi baru dan sudah terbagi masing-masing kabupaten untuk melihat serta membangun kabupaten masing-masing.

"Saya atas nama lembaga adat meminta dan memohon kepada saudara-saudara yang sudah lama menjadi anggota DPRD dan mau maju lagi agar memberikan dukungan penuh selain kepada putra-putri Kamoro juga kepada putra-putri Amungme," harapnya.

Oleh karena itu dirinya juga berharap kepada KPUD Mimika, Bawaslu dan Forkopimda harus jeli melihat ini. Pasalnya yang disebut otonomi khusus adalah orang Papua harus menjad tuan di negerinya sendiri.

"Kita punya putra-putri Kamoro maupun Amungme ingin jadi tuan di negerinya sendiri. Contoh macam di Nabire, KPUD pernah bikin aturan itu artinya mereka ada berpihak untuk daerah, kenapa ini tidak di Timika dan ini tolong diperhatikan dengan jeli," harap Marianus. (Ignasius Istanto)

Rombongan nampak serius mengikuti jalannya kegiatan

SUMEDANG, BM

Pemerintah Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sumedang menjalin kesepakatan kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan publik dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, pemberfayaan ekonomi maayarakat, Penanganan Stunting dan Industri kreatif.

Kerjasama tersebut tertuang dalam kesepakatan bersama antara Pemkab Mappi dengan Pemkab Sumedang yang ditandatangani oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar di Sumedang, Senin (22/5/2023) dalam agenda Studi Tiru di Pemkab Sumedang.

Turut serta bersama Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, Sekda Mappi Ferdinandus Kainakaimu, Ketua DPRD Benedictus T. Paliling bersama sejumlah angggota dewan, para asisten dan staf ahli dan seluruh pimpinan OPD.

Pj Bupati Mappi Michael Gomar menyampaikan terima kasih kepada Pemda Sumedang yang telah bersedia menerima dan berbagi ilmu kepada Pemda Mappi.

Ia mengatakan Studi Tiru ini dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital atau SPBE.

"Adapun tujuan kami datang ke Kabupaten Sumedang untuk melakukan studi tiru dengan mengunjungi dan melihat secara langsung Mall Pelayanan Publik (MPP) yang mana Pemda Sumedang telah memberikan contoh pelayanan publik dan pemanfaatan digitalisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Pj Bupati.

Kabupaten Sumedang dijadikan contoh karena kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat itu merupakan kabupaten yang memperoleh penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nomor 1 di Indonesia.

Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian bahwa beberapa kabupaten/kota yang saat ini telah menjadi contoh atau pilot project serta role model dalam memberikan pelayanan publik yang telah dikembangkan secara khusus, termasuk di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

"Pertama-tama kami atas nama Pemkab Mappi sangat mengapresiasi dan berterimakasih telah menerima kami berkunjung ke sini untuk melihat pola pelayanan publik yang diterapkan terhadap masyarakat tetapi juga terhadap penyelenggaraan pemerintahan,"ungkapnya.

Pj Bupati menuturkan, saat ini beberapa prioritas program kebijakan nasional terhadap pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan industri kreatif yang telah diterapkan oleh Pemda Sumedang sehingga dapat menjadi contoh bagi mabupaten lainnya termasuk Kabupaten Mappi.

“Tentunya kami juga akan menyesuaikan dengan situasi kebutuhan dan kondisi daerah kami di Kabupaten Mappi. Besar harapan kami informasi pembelajaran ini dapat menjadi modal kekuatan sehingga kami dapat menerapkannya. Tetapi kami juga ingin belajar memajukan kabupaten Mappi melalui potensi dan sumberdaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik,” tegasnya.

Pelaksanaan studi tiru ini merupakan wujud komitmen dari Pj Bupati Mappi bersama pimpinan OPD dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran serta terukur untuk kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan diimplementasikan melalui program kegiatan APBD perubahan tahun anggaran 2023.

Sementara itu Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Pemda Mappi yang sudah melakukan studi tiru di Kabupaten Sumedang.

“Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Saya atas nama pemerintahan Kabupaten Sumedang mengucapkan terimakasih dan selamat datang di Kabupaten Sumedang, kita disini sama -sama belajar,”ungkapnya.

Wabup mengatakan, inti dari kemajuan daerah sebenarnya adalah kekompakan, kebersamaan antara bupati, wakil bupati, Sekda dan seluruh jajaran ASN. Apalabila ada kekompakan dan komunikasi yang baik maka akan timbul kenyaman, sehingga dengan begitu moto kita bersama untuk kemajuan daerah bisa terwujud.

“Kiranya bapak Pj Bupati Mappi bersama rombongan dapat berdialog langsung dengan perangkat daerah Kabupaten Sumedang, serta unsur terkait lainnya telah kami hadirkan saat ini. Dan sebentar usai dialog kita bisa langsung ke lapangan untuk melihat Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang,” terangnya.

Usai berdialog dan mendengar presentasi pemerintah Kabupaten Sumedang, Pj Bupati Mappi dan ketua DPRD Mappi bersama rombongan mengunjungi Mall Pelayanan Publik yang telah beroperasi mulai tahun 2019 dengan pelayanan 300 lebih perhari yang terpusat di MPP Sumedang. (Red)

Apel ASN Pemda Mimika, Senin (22/5/2023) di Sentra Pemerintahan SP III

MIMIKA, BM

Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika hingga kini masih terbilang minim. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Mimika, Petrus Yumte, mengatakan bahwa saat ini penyerapan APBD Mimika baru di angka 10 persen.

"Minggu lalu kami rapat itu masih 10 persen. Tapi kita lagi berusaha supaya kalau bisa ada progres," ujarnya saat diwawancarai awak media di Kantor Pusat Pemerintahan, Jalan Poros SP3, Timika, Papua Tengah, Senin (22/5/2023).

Melihat minimnya penyerapan APBD ini, Petrus dalam apel pagi bersama mengimbau kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengurangi agenda perjalanan dinas sehingga dapat fokus pada realisasi APBD.

“Perjalanan dinas dikurangi dulu, fokus penyerapan APBD yang sampai sekarang ini masih kecil," imbaunya.

Dia juga meminta agar studi banding yang kerap dilakukan oleh OPD dapat membuahkan hasil yang benar-benar bermanfaat bagi Kabupaten Mimika.

"Teman-teman yang studi-studi banding kembali ke sini harus ada hasilnya. Misalnya studi banding tentang cara bikin kelapa yang bagus, ya balik ke sini harus bikin kelapa yang bagus supaya ke depannya orang lain juga datang studi banding ke sini. Oleh karena itu harus ada keunggulan-keunggulan juga di sini," tuturnya.

Lebih lanjut Pj Sekda menegaskan bahwa akan sangat berdampak bilamana anggaran yang begitu besar tidak diserap secara maksimal.

“Kita tidak bisa tenang kalau penyerapannya kecil, karena itu kita dinilai tidak sanggup mengelola anggaran. Tahun kemarin saja penyerapan APBD kita 88 persen, artinya masih ada yang belum terserap,” pungkasnya. (Endy Langobelen)