politik

Foto bersama para peserta kegiatan Focus Groub Discussion Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dengan Plt Bupati Mimika 

MIMIKA, BM

Hasil evaluasi smart city versi 1 yang sudah ada nilai sisi positifnya karena sudah ada masterplan, namun belum berjalan dengan maksimal sehingga Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob sangat berharap agar ada keseriusan dari semua OPD.

Hal ini ditegaskan Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob usai mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Hotel Horison Ultima, Rabu (31/05/2023).

"Untuk smart city sendiri Kabupaten Mimika masuk dalam 25 Kabupaten kota yang pertama di Indonesia sejak tahun 2017," ujar Plt Bupati Mimika.

Disampaikan Plt John Rettob, Mimika smart city sudah dilakukan evaluasi mulai tahun 2018. Namun selama perjalanan smart city ini belum dilaksanakan secara serius, karena memang ada perbedaan persepsi dan pengertian dari pada para pelaku.

"Kita sudah punya bluprin, kita sudah punya masterplan, yang kemudian dari masterplan, smart city yang kita buat di tahun 2017 itu kita pindahkan di RPJMD. Jadi ini artinya dengan adanya masterplan smart city semua RPJMD sudah dilaksanakan. Yang menjadi persoalannya itu tidak serius dan mungkin tidak pernah baca," ungkap Johannes Rettob.

Ia menegaskan, smart city bukan semata-mata aplikasi dan eknologi tetapi smart city adalah bagaimana regulator (pemerintah) melalui regulasi dan kebijakan dapat meghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.

"Makanya kebijakan-kebijakan ini kita harus sepakati bersama," tegas Plt Johannes Rettob. (Ignasius Istanto)

Dosen Institut Teknologi Bandung, Ir. Windy Gambetta, MBA saat melakukan audience dengan ASN Mimika

MIMIKA, BM

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Ir. Windy Gambetta, MBA., yang juga merupakan pendamping Smart City Mimika menyebutkan bahwa program Mimika Smart City versi 1.0 belum optimal.

Menurutnya ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam keberlangsungan program Mimika Smart City yang sudah berjalan kurang lebih 7 tahun belakangan.

"Kelemahannya, Dewan Smart City belum berjalan maksimal. Belum semua OPD berpartisipasi atau terlibat dalam program smart city dan kegiatannya belum terpadu," ujarnya dalam kegiatan FGD pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas Tahun Anggaran 2023, Selasa (30/05/2023) di Timika.

"Sehingga bisa dikatakan bahwa Mimika Smart City versi 1.0 masih terbatas dan belum optimal," imbuhnya.

Satu hal yang bagi Windy merupakan sisi positif dari hasil evaluasi Smart City versi 1.0 di Mimika adalah pembuatan master plan yang sudah dilakukan.

Di sisi lain, Windy juga menegaskan bahwa sesungguhnya program Smart City bukan hanya untuk dilakukan oleh Dinas Kominfo atau pemda setempat, melainkan seluruh masyarakat harus berpartisipasi.

"Seluruh masyarakat juga harus berpartisipasi atau terlibat dalam program smart city, untuk pembangunan yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan," ujar Windy.

Menurutnya, untuk mewujudkan Smart City di Mimika, diperlukan komitmen dari setiap pihak, mulai dari pimpinan daerah hingga seluruh lapisan masyarakat.

"Perlu dukungan anggaran dari masing-masing OPD dan yang terpenting kegiatan Pemda harus terpadu dan tidak saling tumpangi tindih," tuturnya.

Dijelaskannya, meski Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mimika akan berakhir, namun banyak hal yanh masih tetap berkelanjutan.

"Tujuan Smart City ini supaya layanan dirasakan oleh masyarakat, baik di kota maupun di kampung. Layanan pada masyarakat tidak selalu harus menggunakan fasilitas internet, sehingga harus dipikirkan layanan apa yang bisa sampai pada masyarakat di kampung. Kalau perlu jemput bola memberikan pelayanan pada semua lapisan masyarakat," pungkasnya. (Endi Langobelen)

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, kini menjadi tujuan studi banding pendapatan pajak daerah di Papua dari daerah-daerah luar.

Kepala Bapenda, Dwi Cholifah saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, ada dua daerah yang sudah melakukan studi banding di Bapenda Mimika yaitu Kabupaten Puncak dan Nabire.

“Kabupaten Puncak dan Nabire itu mereka melihat pajak daerah. Kita sampaikan apa yang kita lakukan buat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah,” terang Dwi.

Pihaknya juga menyampaikan tentang kerja sama dengan BPN, dengan kejaksaan terkait penagihan tunggakan dengan pemeriksaan pajak, pemasangan alat M-POS dan TMD di beberapa restauran dan hotel.

“Kelebihan di sini karena konektivitas dan programnya sudah lebih berkembang, makanya peningkatan pajak daerah lebih meningkat dan juga karena adanya PTFI,” tambahnya.

Katanya, dua daera ini juga sudah ada kerjasama dengan BPN, sehingga Bapenda Mimika membantu dengan  menyampaikan kiat-kiat terkait pengelolaannya.

“Namanya studi banding kan kita sampaikan ke mereka dan mereka sampaikan ke kita. Intinya buat penerapan di sana,” kata Dwi.

Bapeda Mimika sendiri juga sudah memudahkan wajib pajak untuk membuat pajak melalui online payment di Livin Mandiri, Post Pak, Gojek dan Bank Papua.

Dwi menambahkan, inovasi yang disampaikan juga adalah aplikasi I-Tax Mimika yang dibuat Bapenda Mimika.

Aplikasi I-Tax Mimika bukan hanya terkait online payment tapi penatausahaan dan pendaftaran sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Bapenda lagi, tetapi semua sudah terkoneksi di I-Tax.

“Mereka kan belum gunakan aplikasi yang terintegrasi seperti itu,” katanya.

Selain dua daerah di Papua, ada juga dari Luwuk Timur, Sulawesi Tengah sudah menghubungi Bapenda Mimika untuk datang ke Timika melihat secara langsung khususnya terkait kontribusi pendapatan daerah dari sektor perusahaan tambang.

“Kemarin juga dari Kabupaten Luwuk Timur menghubungi untuk datang. Disana kan ada perusahaan nikel, mereka mau pelaksanaan divestasi sahamnya kemudian penerimaan-penerimaan dari perusahaan tersebut," ungkapnya. (Shanty Sang)