Politik & Pemerintahan

Perdana di Mimika, Ketua DPRD Dengarkan Keluhan dan Aspirasi Para Jurnalis

Ketua DPRD, Robby Omaleng saat mendengarkan apirasi insan pers di Mimika

MIMIKA, BM

Ketua DPRD Mimika Robby Kamaneal Omaleng mengadakan acara tatap muka bersama pimpinan media dan insan pers di Kabupaten Mimika di Resto 66, Jalan Cenderwasih, Rabu (25/11).

Kegiatan membangun keakraban dengan media di Mimika ini merupakan bagian dari masa reses II di tahun 2020 sekaligus merupakan peringatan satu tahun kerja DPRD Mimika Periode 2019-2024 yang dilantik pada 25 November 2019 lalu.

Robby mengatkan masa reses biasanya dilakukan untuk bertemu dengan konstituen.  Namun kali ini ia melakukannya bersama insan pers karena  menurutnya media merupakan agen perubahan dan tolak ukur pembangunan apalagi di masa era reformasi ini.

"Media memiliki peran besar dan menjadi tolak dalam pembangunan. Pertemuan ini sudah lama saya rencanakan namun baru terlaksana saat ini. Pertemuan dilakukan agar bersama menemukan satu benang merah dalam bentuk kerjasama untuk membangun Mimika," ujarnya.

Ia menjelaskan tujuan dilakukan tatap muka guna membangun komunikasi yang baik antara media dan pemerintah, yang mana tugas media sebagai corong informasi bagi masyarakat untuk melihat kinerja dan pembangunan di Mimika.

"Pertemuan ini bukan untuk mempublikasikan saya tapi bagaimana membangun hubungan dan relasi yang lebih baik agar ke depan tercipta satu kerjasama yang harmonis antara pemerintah, DPRD dan media untuk membangun Mimika," ujarnya.

Robby menegaskan bahwa media memiliki peran besar dalam membesarkan siapapun terutama pimpinan daerah. Media merupakan mitra pemerintah daerah dan DPRD.

"Inti dari semua ini adalah bagaimana kita semua harus membangun komunikasi yang baik dan sinergis antara media dan pemerintah serta DPRD melalui sebuah kerjasama sehingga ketika kita bicara pembangunan di Mimika maka pemberitaan harus seimbang," tuturnya.

Di momen ini, Robby Omaleng juga memberikan kesempatan kepada pimpinan media dan wartawan agar menyampaikan saran, masukan dan kritikan mereka dalam membangun Mimika.

Salah satu wartawan senior Timika, Yulius Lopo memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan Robby Omaleng.

Foto bersama ketua DPRD bersama pimpinan media dan wartawan

Selama menjadi wartawan Mimika, dan selama keberadaan DPRD di Mimika, baru pernah diadakan pertemuan seperti ini. Menurutnya apa yang dilakukan ketua DPRD merupakan hal yang luar biasa.

"Selama kami menjadi wartawan di Mimika, ini pertemuan pertama yang melibatkan pimpinan DPRD dengan insan media. Selama ini tidak pernah ada dan kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan ketua DPRD," ujarnya.

Yulius juga mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah daerah menggandeng semua media dalam bentuk kerjsama untuk membangun negeri ini.

Terkait pemberitaan yang berimbang, pimpinan media online Salam Papua ini mengatakan wartawan kadang mengalami kendala ketika melakukan konfirmasi berita narasumber terutama dengan pimpinan daerah.

"Untuk pemerintah tidak ada yang menjembatani hal ini. Kadang para wartawan mau konfirmasi, telepon tidak diangkat, WA tidak dibalas, hanya dibaca saja. Ini letak permasalahan sehingga lahirlah berita yang tidak berimbang," jelasnya.

Ditegaskan, Undang-Undang Pers telah mengatur perimbangan dalam membuat berita. Wartawan di Mimika selalu bekerja dengan profesionalisme sesuai kode etik yang diamanatkan dalam UU Pers. Semua wartawan dalam membuat berita ingin agar beritanya berimbang.

"Tapi kadang untuk konfirmasi berita saja begitu sudah. Ada humas tapi tidak berperan dan tidak menjadi jembatan yang baik. Media hadir sebagai fungsi kontrol guna membangun daerah sehingga pemerintah jangan alergi terhadap kritikan yang disamapikan," ungkapnya.

Dedi Abakai Wartawan televisi Papua Channel mengeluhkan ruang peliputan, sehingga perlu dukungan dari pemerintah agar mendukung tugas wartawan di lapangan.

"Kami minta ketua DPRD supaya sampaikan ke pemerintah supaya mendukung tugas peliputan wartawan," harapnya.

Wartawan senior lainnya, Samuel Nussy meminta perhatian nyata dari pemerintah dan DPRD untuk mengapgrade kemampuan wartawan salah satunya dengan memfasilitasi pelaksanaan Ujian Kompotensi Wartawan (UKW).

Antusiame jurnalis Mimika pada kegiatan ini

"Pemerintah harus memperhatikan media dan wartawan untuk apa yang telah dilakukan dalam membangun Mimika. Kalau bisa pembinaan dari pemerintah kepada wartawan salah satunya dengan mengadakan UKW bagi wartawan," kata Nussy.

Titin, wartawan online MCTV menyampaikan keluh kesahnya selama menggeluti dunia jurnalis. Ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada para jurnalis karena apa yang mereka lakukan merupakan pekerjaan mulia untuk membangun negeri ini

"Salah satu contoh saat pandemi covid, tidak ada kata libur bagi wartawan. Saat dilakukan pembatasan aktifitas wartawan sering berada di jalan tanpa memperdulikan kesehatan dan kelurga mereka hanya untuk menyajikan informasi terkini terkait kondisi di Mimika. Namun bahkan diperlakukan tidak sepantasnya. Apakah pemerintah daerah melihat hal-hal seperti ini?," ungkapnya.

Menurutnya tidak ada salahnya jika pemerintah menganggarkan anggaran untuk pembinaan wartawan melalui dinas terkait guna menunjang tugas pers dalam memberitakan pembangunan di Mimika.

"Pemda jangan hanya memperhatikan satu dua media kemudian mengabaikan yang lain. Jika diakomodor dalam kerjasama, lakukan dengan semua media sehingga tidak terkesan pilih kasih," harapnya.

Sementara itu, Burhan Wartawan Papua 60 detik, meminta kepada DPRD agar lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat di segala aspek, baik pendidikan, Sosial, kesehatan dan ekonomi.

Burhan mencontohkan masalah kesehatan yakni pandemi covid-19 hingga saat ini tidak ada kerja yang dilakukan oleh satgas yang dibentuk oleh pemerintah, begitu juga masalah 1800 warga Tembagapura yang menginginkan kembali ke kampung halamanya namun hingga kini belum terealisasi.

"DPRD Mimika harus lebih tegas dalam melihat semua persoalan yang terjadi dan kritis terhadap kebijakan pemerintah," kata Burhan.

Menanggapi, keluhan, masukkan dan kritikan yang disampaikan, Ketua DPRD Mimika Robby Omaleng mengatakan akan memperjuangkan semua aspirasi yang disampaikan para awak media di Mimika.

"Saya akan bawah semua aspirasi ini. Kita akan mantapkan semua ini dengan pemerintah daerah agar tercipta kerjasama dengan media termasuk dengan DPRD. Desember kita akan lakukan coffe morning dengan pemerintah daerah. Melalui momen ini saya berharap komunikasi antara kita semua terus dijaga dan ditingkatkan untuk bersama-sama membangun Mimika," tutup Robby Omaleng. (Rafael)

Stok Blangko E-KTP Aman Hingga 2021

Kadisdukcapil Mimika, Slamet Sutejo 

MIMIKA, BM

Jumlah blangko e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispencapil) Mimika
masih dapat memenuhi kebutuhan pencetakan bagi masyarakat hingga tahun 2021.

Ketersediaan blangko e-KTP ini masih sebanyak 13.000 keping, sehingga dalam pelayanan perekaman e-KTP dapat langsung dicetak walau disesuaikan dengan koneksi jarigan.

Kepala Dinas Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo saat diwawancarai mengaku bahwa stok blangko e-KTP aman sampai tahun 2021.

Jumlah blangko e-KTP yang dimiliki sebelumnya adalah sebanyak 7.000 keping, pihaknya kemudian meminta lagi ke Kemendagri sebanyak 6.000 keping dan sudah diterima.

"Jumlah blangko e-KTP saat ini sebanyak 13.000 keping. Ini sangat terpenuhi jadi masyarakat tidak perlu khawatir," tuturnya.

Slamet berpesan agar masyarakat Mimika yang ingin mencetak ulang e-KTP karena hilang, rusak atau ingin mengganti alamat dan status serta hal lainnya langsung dapat mengurusnya.

Selain mendatangi kantor secara langsung, proses ini juga terlayani melalui layanan online Orlando.

"Di kantor kami rutin lakukan pelayanan tatap muka karena perekaman KTP tidak bisa melalui daring, karena megang jari orang dan merekam mata orang," ujarnya.

Slamet juga menjelaskan kepada BeritaMimika terkait penggunaan mesin Anjungan Dukcapil Mimika (ADM) yang diluncurkan pada Oktober lalu.

"Sejak diluncurkan mesin ADM selama ini kita fungsikan. Saat ini baru ada satu mesin saja jadi kita gunakan di Kantor Pusat Pemerintahan. Karena untuk diletakkan di tempat umum dibutuhkan tempat yang aman dan representatif agar masyarakat tidak bingung nanti antara mesin ADM dan ATM," ucap Slamet.

Slamet juga menjelaskan, sebelumnya pelayanan pembuatan dokumen kependudukan melalui Orlando selalu dicetak di loket. Namun dengan adanya mesin ADM ini maka sebagian besar sudah alihkan pencetakannya melalui mesin ADM.

"Ini sebagai pembelajaran kepada masyarakat sebelum nantinya mesin ADM diletakkan di tempat umum,"ungkapnya. (Shanty)

Bupati Diminta Segera Lakukan Pelantikan

Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika Martinus Walilo (Foto: Rafael/BM)

MIMIKA, BM

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (PTUN Jayapura) telah membatalkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 148 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung pada distrik di Kabupaten Mimika Periode 2019-2025.

Berdasarkan putusan PTUN Nomor 19/G/2020 ini maka Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika, Martinus Walilo meminta Bupati Mimika Eltinus Omaleng agar segera menindaklanjuti putusan tersebut.

"Kami harap bupati tindaklanjuti putusan PTUN Jayapura dengan segera melantik 9 kepala kampung karena merekalah yang memenuhi syarat," ujarnya Martinus di kantor DPRD Mimika, Senin (23/11).

Menurutnya, hasil putusan PTUN Jayapura mengabulkan gugatan tersebut karena mendasari proses pemilihan yang dipilih oleh rakyat sesuai mekanisme yang ada.

Ia meminta bupati agar tidak melihat persoalan politik masa lalu sebagai alasan tidak melantik 9 kepala kampung yang menang dalam gugatan ini.

"9 kepala kampung ini memenuhi syarat dari sisi aturan karena dipilih secara langsung oleh masyarakat dan sudah diuji sesuai mekanisme pemilihan yang ada. Tapi mereka diganti karena pilkada lalu tidak dukung bupati. Agar proses pembangunan di kampung dapat berjalan baik maka 9 kepala kampung ini harus segera dilantik sesuai putusan PTUN Jayapura," ungkapnya.

Adapun 9 kepala kampung tersebut yakni Kepala Kampung Tunas Matoa Eduard Yikwa, Kepala Kampung Walani Kanditer Wakerkwa, Kepala Kampung Olaroa Thomas Kum dan Kepala Kampung Damai Perius Murib.

Selain itu, Kepala Kampung Bintang 5 Kiwe Wenda, Kepala Kampung Noselanop John Magal, Kepala Kampung Jongkogoma John Beanal, Kampung Utikini 2 Yokinus Murib dan Kepala Kampung Wangirja Alkius Kiwak. (Rafael)

Top