kesehatan

Dokter Spesialis Jiwa, dr Manoe Bernd Paul, SpKJ.Subsp.A.R.(K).MKes saat melakukan pemeriksaan terhadap pasien

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan pengobatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan konsultasi psikologis dengan mendatangkan spesialis kedokteran jiwa RSJD Abepura Jayapura, dr Manoe Bernd Paul, SpKJ.Subsp.A.R.(K).MKes.

Pemeriksaan ini sudah berlangsung selama dua hari sejak Jumat-Sabtu (18-19 Juli 2025) di Puskesmas Timika.

Dokter Spesialis Jiwa, Manoe Bernd Paul, mengatakan, dalam dua hari total 100-an pasien yang datang melakukan pemeriksaan dan melakukan konsultasi. Pasien-pasien itu merupakan pasien-pasien sebelumnya dan juga pasien baru.

"Selama dua hari ini pasiennya itu mulai dari anak-anak, dewasa dan lanjut usia (lansia) dengan beragam kasus dan tingkat diagnosa yang beda-beda. Mulai dari gangguan jiwa berat hingga gangguan emosi," tutur dr Manoe.

Tujuan dilakukan pemeriksaan ini adalah untuk membantu masyarakat menangani masalah-masalah kondisi gangguan kejiwaan.

Dikatakan, bahwa keluhan dari pasien yang datang beragam. Ada yang keluhan karena gangguan emosi, seperti merasa cemas, sulit tidur, over thingking, sulit mengendalikan emosi, dan depresi. 

Sementara keluhan pada anak-anak, kata dr Manoe, umumnya disebabkan gangguan perkembangan saraf yang sudah terlambat dan terjadi sejak masih dalam kandungan.  

"Tapi semua itu bisa dilakukan pengobatan dan dukungan keluarga,"u capnya. 

Katanya, pengobatan gangguan jiwa ini adalah pengobatan jangka panjang. Apabila pengobatan dihentikan, kemungkinan gejalanya bisa kembali bahkan akan semakin parah.

Namun, jangka waktu pengobatan tidak bisa ditentukan, tergantung diagnosis dan lingkungan pasien.

Jadi, lanjut dr Manoe, pengobatan terhadap pasien gangguan kejiwaan ini jangan sampai terputus supaya tidak lagi terjadi kekambuhan dari pasien.

"Harapan kami kepada keluarga agar dapat memberikan dukungan kepada pasien agar pengobatannya bisa berkelanjutan dan jangan terputus supaya pasien bisa sembuh secara optimal dan juga supaya pasien tidak terganggu fungsinya karena itu akan berdampak pada masyarakat," ungkapnya. (Shanty Sang)

Bupati, wakil bupati, direktur RSUD dan forkopimda foto bersama usai Launching 

MIMIKA, BM

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui program "Sa Antar Ko".

Peogram ini merupakan sebuah inovasi layanan antar pulang pasca pasien rawat inap Orang Asli Papua (OAP) yang bekerjasama dengan transportasi online Maxim.

Program ini diluncurkan langsung oleh Bupati Mimika Johanes Rettob, didampingi Wakil Bupati Emanuel Kemong, Direktur RSUD Mimika dr. Antonius Pasulu, serta jajaran Forkopimda di Lobby RSUD Mimika, Kamis (17/7/2025).

Direktur RSUD Mimika, Anton Pasulu, mengatakan sebagai rumah sakit rujukan utama di Mimika, pihaknya berkomitmen tidak hanya pada pelayanan medis yang berkualitas, tetapi juga aspek sosial, terutama bagi pasien OAP.

Program ini lahir dari kepedulian terhadap kendala yang sering dihadapi masyarakat OAP, terutama mereka yang kurang mampu, dalam hal akses transportasi usai menjalani perawatan di rumah sakit.

“Kami menyadari bahwa banyak pasien, khususnya OAP dari keluarga tidak mampu, kesulitan untuk pulang setelah dirawat. Karena itu, kami hadirkan layanan ‘Sa Antar Ko’ secara gratis untuk mereka,”kata dr Anton.

Katanya, program ini digagas berdasarkan sejumlah regulasi, yaitu undang-undang Otonomi Khusus Papua, Permendagri tentang BLUD, hingga Keputusan Bupati Mimika tentang penetapan RSUD sebagai BLUD, dan dituangkan secara resmi dalam perjanjian kerja sama antara RSUD Mimika dengan PT Maxim Indonesia sebagai mitra transportasi.

Dijelaskan, bahwa program “Sa Antar Ko” memiliki empat tujuan utama yakni, Memberikan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi pasien OAP pasca rawat inap, Meningkatkan akses pelayanan kesehatan berkelanjutan, meringankan beban ekonomi pasien dan keluarga dan menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap masyarakat asli Papua.

Pembiayaan program ini sepenuhnya ditanggung oleh RSUD Mimika melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tanpa membebani pasien dan keluarga sedikit pun.

Kerja sama dengan Maxim, menurutnya, akan dievaluasi secara berkala agar program ini bisa terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Ini adalah langkah awal untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang lebih inklusif di Mimika. Kami harap ‘Sa Antar Ko’ menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya orang asli Papua,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Mimika Johanes Rettob dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Mimika berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

“Kita terus memikirkan bagaimana birokrasi ini bisa berubah, bagaimana sistem pelayanan pemerintah lebih efisien, cepat, dan murah. Intinya, pemerintah harus benar-benar hadir untuk rakyat,” ujar Bupati Johannes.

Bupati JR mengatakan, Pemkab Mimika menggagas program ini untuk membantu pasien OAP yang telah selesai menjalani perawatan di RSUD Mimika. Selama ini, banyak pasien kesulitan pulang karena tidak memiliki biaya transportasi sehingga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Sudah dirawat gratis, dijemput dengan ambulans pun bisa. Tapi begitu sembuh dan mau pulang, mereka tidak punya ongkos taksi. Ini tidak boleh dibiarkan. Intinya, semua pelayanan pemerintah harus menjangkau masyarakat secara menyeluruh, cepat, dan murah. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya,”ujarnya.

Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Mimika, tanpa memungut biaya dari pasien maupun keluarganya.

“Ini menunjukkan bahwa pengelolaan rumah sakit yang profesional dan berpihak pada rakyat mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Selain program yang dilaunching ini, salah satu program yang rencananya akan dilaksanakan juga adalah program "Puskesmas Jalan Kaki" yang menjangkau masyarakat Papua di pedalaman. Petugas kesehatan mendatangi rumah warga satu per satu, memberikan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secara gratis. (Shanty Sang)

Kepala Dinas Mimika Reynold Ubra saat memimpin rapat evaluasi

MIMIKA, BM

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Reynold Ubra, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi program Tahun Anggaran 2025 terhadap seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Waa Banti serta laboratorium Public Safety Center (PSC) 119. 

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian program, transparansi anggaran, dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

Dalam evaluasi ini, setiap puskesmas mempresentasikan realisasi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan program prioritas.

"Evaluasi ini juga menjadi upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui dashboard digital atau pelibatan auditor independen," tutur Reynold.

Tidak hanya itu, Reynold mengatakan bahwa masing-masing Puskesmas juga menyampaikan strategi penguatan SDM agar mampu menjalankan perencanaan berbasis indikator dan pelaporan keuangan yang akurat.

"Dari hasil presentasi 18 puskesmas, tercatat rata-rata capaian realisasi anggaran BOK berada di angka 30 persen per Juni 2025. Sementara realisasi program yang telah dijalankan telah mencapai 50 persen," ujarnya.

Lanjutnya, capaian ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan, sehingga pelaporan program langsung disalurkan ke pusat.

Dijelaskan lebih lanjut, beberapa program yang sedang dijalankan di antaranya adalah, pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, pelayanan kesehatan terpadu di tingkat desa dan kecamatan, pemeriksaan kesehatan gratis, jejaring fasilitas kesehatan dan dokter mandiri serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan kader.

Untuk diketahui, realisasi anggaran yang bersumber dari APBD saat ini sudah mencapai 50 persen. Dana tersebut diberikan kepada puskesmas yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Rata-rata puskesmas mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp80 juta untuk pelayanan dan saat ini realisasinya sudah capai 50 persen,” ungkapnya. (Shanty Sang)