ekonomi pembangunan

Wabup John dan Plt Sekda melepaskan TP-PKK Mimika

MIMIKA, BM

Dalam membantu Pemerintah Daerah memerangi Pendemi Covid-19, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Mimika telah menyalurkan 400 Alat Pelindung Diri (APD) dan 375 masker N-95 kepada 16 Fasilitas Kesehatan, termasuk Shelter yang merupakan tempat karantina pasien virus corona.

Tidak berhenti disitu saja, TPP-PKK kembali menunjukan rasa kepedulian mereka kepada masyarakat Mimika dengan menyalurkan 3.000 paket sembako. Pembagian sembako dilakukan Kamis (23/4).

3.000 paket sembako yang dibagikan berisi bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, susu, teh, gula, kopi, mie instan, sikat gigi, odol dan bumbu dapur serta masker kain.

Pada penyaluran ini, Ketua Penggerak TP-PKK Mimika, Ny. Kalina Omaleng berhalangan hadir karena tengah mengalami kedukaan karena adik Bupati Mimika Eltinus Omaleng yakni Agus Omaleng telah berpulang ke rumah Allah di sorga.

Penyerahan sembako kemudian diwakilkan oleh Wakil Ketua I Ny. Suzy Herawaty Rettob didampingi Wakil Ketua III Ny. Angelina Paiding.

3.000 paket sembako diserahkan ke seluruh masyarakat Mimika secara serentak di titik-titik lokasi pembagian. Tim dibagi menjadi lima yakni tim sekretariat, pokja I, pokja II, pokja III dan pokja IV.

Tim sekretariat menyalurkan sembako di wilayah SP2, seputaran perumahan pemda, Kampung Ninabua, jalur 2, 3, 5 hingga KPPN.

Sementara tim pokja I menyusuri wilayah Gorong-gorong, Kampung Pisang hingga Kebun Sirih.

Pokja II membagikan sembako di Jalan Kesehatan, Timika Indah, Jalan Perjuangan hingga Belakang GSI SP1.

Pokja III mulai dari jembatan SP5 ke Jalan Baru, seputaran Irigasi dan menuju bandara. Pokja IV membagikan sembako di SP1 dan SP4 serta Kilo 10 dan Kilo 11.

Pemberian bantuan tersebut diutamakan untuk keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan. TP-PKK Mimika bahkan memberikannya kepada Pekerja Seks Komersil (PSK) dan karyawan mogok kerja (moker). Tukang ojek pun tidak luput untuk diberikan bantuan.

Kegiatan penyaluran sembako dibuka oleh Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika Marthen Paiding.

Wabup John mengapresiasi kinerja TP-PKK karena ditengah pandemi Covid-19 mereka tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Walau baru dilantik TP-PKK telah memberikan dukungan nyata kepada pemerintah daerah maupun masyarakat Mimika.

"Terimakasih ibu-ibu yang memberikan sumbangan 3.000 paket. Terimakasih telah membantu pemerintah melaksanakan tugas kemanusiaan. Tetap jaga jarak, waktu pulang cuci tangan, mandi lalu pegang anak-anak. Semoga Tuhan lindungi dan tetap sehat," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Wabup John juga meminta agar masyarakat tidak khawatir apabila Mimika kini menjadi urutan teratas angka postif Covid-19 di Provinsi Papua. Ini menunjukan kinerja baik dan efektif oleh Tim Satuan Tugas Covid-19 Mimika yang terus bekerja keras mencari, melakukan pengobatan hingga memutuskan mata rantai penularan Corona Virus

"Tim Gugus Tugas terus bekerja keras memutuskan mata rantai penularan ini. Pemerintah daerah juga terus berusaha membantu dengan sudah mengeluarkan surat diskon pajak, melihat pengungsi dan tim ketahanan pangan dapat menjawab bagaimana meningkatkan UMKM serta berbagai upaya lainnya," imbuhnya.

Sementara itu Wakil Ketua I Ny. Suzy Herawaty Rettob kepada awak media mengatakan bantuan diberikan tidak hanya untuk Orang Asli Papua (OAP) tetapi bagi seluruh masyarakat karena corona bisa menginfeksi siapa saja tanpa pandang bulu.

"Mereka (tim-red) sudah tahu lokasi dan dibagikan ke seluruh masyarakat yang membutuhkan tidak hanya OAP tetapi masyarakat luas. Mana yang perlu kita bantu, kita bantu. Aparat polisi membantu di titik rawan," tuturnya.

"TP-PKK Mimika terjun langsung ke masyarakat tidak melalui rt/rw sehingga diharapkan bantuan bisa tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan di kondisi saat ini. Semoga penyaluran semua berjalan baik, membantu masyarakat dalam masa kesulitan seperti ini dan membantu pemerintah memutus mata rantai Covid-19 di Mimika," tutupnya (Elfrida) 

Lapak Asik (Foto Google)

MIMIKA,BM

Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Dedy Mulyadi kepada BeritaMimika mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur pelayanan untuk dapat mengakomodir pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Bagi warga Mimika yang ingin mengurus JHT dapat menggunakan Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) yang diaktifkan sebagai pedoman protokol layanan klaim JHT.

Melalui protokol Lapak Asik, peserta tidak perlu datang ke kantor cabang, cukup mendaftar via online. Hal ini selain mempermudah peserta, juga berdampak positif pada pemutusan rantai penyebaran virus.

"Prosedur pengajuan klaim JHT menggunakan protokol Lapak Asik sebenarnya memiliki mekanisme dan tahapan yang lebih sederhana namun tetap mengedepankan keamanan melalui konfirmasi validitas data peserta,"kata Dedy.

Adapun tahapan Protokol Lapak Asik dalam mengajukan klaim JHT urutannya sebagai berikut, pertama diawali dengan melakukan tegistrasi melalui situs antrian. bpjsketenagakerjaan. go.id.

Kemudian memilih tanggal, waktu pengajuan dan kantor cabang yang terdekat, melakukan scan atau pemindahan semua dokumen yang dipersyaratkan (termasuk formulir klaim JHT yang sudah terisi lengkap) lalu kirimkan dokumen tersebut melalui email kantor cabang tujuan yang dipilih.

Lainnya, kirimkan dokumen yang sudah dipindai melalui email ke kantor cabang tujuan yang dipilih paling lambat H-1 sebelum tanggal pengajuan.

Setelah email diterima, informasi akan diberikan melalui pesan singkat (teks) mengenai waktu serta identitas petugas BPJS Ketenagakerjaan Mimika yang nantinya akan menghubungi peserta melalui panggilan video (video call).

Tidak hanya itu, peserta juga harus menyiapkan seluruh dokumen asli yang harus ditunjukkan saat dihubungi melalui panggilan video. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan telah lolos verifikasi petugas, klaim JHT akan ditransfer ke rekening bank milik peserta.

Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain, memastikan kelengkapan dokumen yang disyaratkan, tenggat waktu pengiriman dokumen serta keberadaan peserta saat dihubungi melalui panggilan video. Ketersediaan dokumen asli saat proses verifikasi juga harus dipastikan agar proses pengajuan klaim JHT berjalan dengan lancar.

Dedy menghimbau, agar seluruh peserta yang akan melakukan klaim JHT dapat mengikuti prosedur yang berlaku demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Hal ini dilakukan untuk menghindari pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen ini untuk melakukan tindakan fraud, seperti pencairan fiktif dana JHT. Maka dari itu, proses verifikasi meskipun tanpa tatap muka, akan tetap dijalankan sesuai prosedur.

“Kami memahami urgensi peserta dalam mengajukan klaim dan menjamin pelayanan yang kami berikan selalu sesuai dengan standar yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan, namun dengan tetap mengutamakan keamanan dana peserta. Untuk saat ini kami mohon pengertian peserta untuk bersama-sama mendukung program pemerintah dalam mencegah meluasnya Covid-19. Apabila ada hal yang kurang berkenan, agar disampaikan melalui kanal informasi resmi kami yang tersedia”, ungkapnya. (Shanty)

Puluhan Rt dan warga yang mendatangi kantor kelurahan

MIMIKA, BM

Puluhan ketua RT bersama warga wilayah Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru mendatangi Kantor Kelurahan Kebun Sirih untuk melakukan aksi protes sekaligus penolakan atas bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika yang hanya diberikan kepada 10 Kepala Keluarga (KK).

Aksi protes oleh ketua-ketua RT yang dilakukan pada Kamis (16/4) diterima langsung oleh Kepala Kelurahan Kebun Sirih Yustinus Sanadi.

Pembagian seperti ini menurut mereka tidak adil dan bisa menimbulkan masalah karena imbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah maupun pembatasan waktu beraktifitas membuat warga kesulitan dalam hal ekonomi keluarga.

Ketua RT 8, Hans Molama mewakili 23 Ketua RT wilayah Kebun Sirih dan warganya menyampaikan bahwa pembagian bantuan dari Pemda Mimika harus merata tidak ada yang istimewa. Jika hanya 10 KK yang didaftarkan maka sebaiknya bantuan tersebut jangan diberikan.

“Kami disini banyak yang bekerja sebagai pendulang dan tukang ojek. Jadi kalau pemda mau bantu harus semua. Kami semua punya KTP Timika dan kami ini warga Timika yang juga kena dampak dengan diberlakukan tinggal dalam rumah, jaga jarak dan ada batas beraktifitas,” tutur Hans.

Hans berharap, pemerintah bisa mengevaluasi kembali tentang jumlah penerima bantuan agar semua warga bisa menerima. Karena di Kelurahan Kebun Sirih hampir sebagian besar warga tidak punya pekerjaan tetap, seperti pendulang, tukang ojek dan buruh bangunan.

Menanggapi aksi protes para ketua RT bersama warga, Kepala Kelurahan Kebun Sirih Yustinus Sanadi mengaku iapun bingung bagaimana mau menyampaikan keputusan terkait hanya 10 KK yang menerima bantuan tersebut kepala para RT. Apalagi ketika dibagikan tidak ada pertemuan atau rapat bersama.

Yustinus menjelaskan, bahwa terkait pembagian bantuan ini dirinya hanya menerima pesan melalui WhatsApp bukan mengikuti rapat bersama distrik atau pemerintah daerah.

Terkait penolakan bantuan ini dirinya tidak berani untuk mengambil keputusan, karena apa yang disampaikan warga dan ketua RT akan dikembalikan kepada pemerintah.

"Iya memang pembagian yang hanya mengakomodir 10 KK akan menjadi masalah karena Kelurahan Kebun Sirih membawahi 23 RT dan itu ada ratusan bahkan ribuan kepala keluarga sehingga saya tidak berani mengambil resiko dengan adanya pembagian bantuan hanya kepada 10 kepala keluarga saja,"ungkapnya. (Shanty)