politik

Foto bersama usai RDP One Way Jalan Budi Utomo

MIMIKA, BM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan terkait pemberlakukan kebijakan Jalan Satu Arah (One Way) Budi Utomo.

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme dan Wakil Ketua II Yohanes Felix Helyanan di ruang rapat DPRD Mimika, Senin (19/7).

Hadir pula Ketua Komisi C Elminus Mom, Sekretaris Saleh Alhamid dan sejumlah anggota DPRD, Kadis Perhubungan Jania Bazir, Kadis PU Robert Mayaut dan Kasatlantas Iptu Devrizal.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Mimika, Jania Bazir mengatakan bahwa pemberlakuan one way di Budi Utomo telah dilakukan berdasarkan sejumlah kajian.

Keputusan melakukan one way juga melibatkan satuan Organda, Satlantas Polres Mimika hingga beberapa OPD terkait.

Dalam pertemuan ini juga disampaikan alasan mengapa diberlakukan one way di Budi Utomo  dimana tujuannya untuk mengurai kemacetan. Dinas Perhubungan juga memaparkan volume kendaraan yang melintasi jalan tersebut secara terperinci.

Dalam pertemuan ini, sejumlah anggota DPRD sebenarnya menyatakan keberatan alias menolak pemberlakukan One Way di Budi Utomo. Mereka meminta agar kebijakan ini ditinjau kembali karena sangat berdampak terhadap masyarakat.

Sekretaris Komisi C Saleh Alhamid berkeberatan karena pertemuan ini harusnya dihadiri bupati Mimika termasuk Kapolres karena bupati merupakan pengambil kebijakan.

"Pengambil kebijakan adalah bupati. Tidak sepantasnya kita duduk seperti ini karena ini menyangkut kebijakan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ungkapnya.

Ketua Komisi C Elminum Mom mengatakan, komisi C meminta agar kebijakan program one way dibatalkan karena membuat rakyat kesulitan.

"Kami komisi C minta supaya kebijakan satu arah dicabut karena kami mewakili rakyat. Regulasi yang sifatnya seperti ini harus melibatkan dewan sementara selama ini kami tidak dilibatkan," ungkapnya.

Ia menilai, kebijakan one way Budi Utomo adalah kebijakan sepihak yang tidak mewakili aspirasi dan situasional masyarakat.

"Kebijakan ini terkesan di atas kertas saja dan di warung kopi setelah itu kasih ke bupati setuju tanpa melihat dampak langsungnya kepada masyarakat," ungkapnya.

Anggota DPRD Partai PDIP, Julian Salosa juga mempertanyakan mengapa Dishub kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait kebijakan tersebut.

"Apakah kalian sudah memikirkan dampaknya? Pemda buat regulasi harus memikirkan rakyat, bukan atas kemauan pemerintah begitu saja. Median jalan juga harus dibuka untuk urai kemacetan," tegasnya.

Anggota DPRD Partai PKB, Amandus Gwijangge mempersoalkan masalah kemacetan akibat dampak one way Budi Utomo.

Amandus juga bertanya mengapa pemberlakuan satu arah tidak dilakukan dari atas ke bawah malah dilakukan sebaliknya.

"Apakah one way ini tidak terbalik arahnya karena volume kendaran lebih banyak dari atas ke bawah. Dari SP1-SPIV kendaraan tidak sebanyak dari SP2, SP3 ke bawah. Ini harus dievaluasi kembali," paparnya.

Amandus juga meminta agar sejumlah median jalan di beberapa titik harus dibuka karena sangat menyulitkan mobilisasi masyarakat.

"Yos Sudarso itu sudah sangat macet sehingga media jalan harus dibuka sebagian. Kalau aktifitas normal maka akan semakin parah di jalan itu. Harus ada jalan keluarnya, jangan tutup kemacetan di tempat lain tapi buat macet di jalan lain," tegasnya.

Banyak warga yang tinggal di sepanjang wilayah Budi Utomo dan sekitarnya sangat mengalami dampak ini. Terutama mama-mama Papua yang berjualan di pasar.

"Banyak warga OAP yang tinggal di sekitar Timika Indah dan Perintis mengeluh hal ini. Mama-mama yang jualan di pasar, jual sayur dapat 30 ribu tapi mereka harus naik ojek bayar sampai 15 ribu sekali jalan. Harga ojek naik, mereka putarnya jauh. Ini semua harus dievaluasi supaya dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Anggota DPRD Samuel Bonay juga menyoroti kebijakan ini. Ia mengatakan mereka yang berduit seperti pegawai dan pekerja mungkin tidak terlalu mengalami dampak namun kondisi ini berbeda dengan yang dialami rakyat kecil.

"Masyarakat kecil banyak kesulitan terutama mama-mama Papua. Kalian pegawai dan pejabat enak bisa pakai motor dan mobil tinggal putar saja tapi masyarakat kecil ini, mereka pakai ojek. Mengapa dewan juga tidak dilibatkan dalam kebijakan ini? Kalau bisa pemberlakukan satu arah dicabut dulu," harapnya.

Setelah mendengarkan sejumlah masukan anggota DPRD dan penjelasan dari Dinas Perhubungan serta Satuan Lalu Lintas, Wakil Ketua II Yohanes Felix Helyanan menyampaikan kesimpulan akhir menyatakan bahwa DPRD Mimika menyetujui pemberlakuan satu arah namun dengan sejumlah catatan.

"Dewan setujui pemberlakukan satu arah, pro dan kontra yang ada merupakan proses karena masih awal namun untuk mengurai kemacetan, median jalan di Serui Mekar, Patimura dan Busiri harus dibuka," ujarnya.

Hanya saja sebelum pertemuan tersebut berakhir, Sekretaris Komisi C Saleh Ahamid menyatakan tidak setuju dengan dukungan tersebut. Setelah menyatakan keberatan, ia langsung ke luar ruangan.

"Kalau kita dewan hanya bela pemerintah untuk apa kita sebagai DPRD yang mewakili rakyat harus ada disini," ungkapnya langsung tinggalkan ruangan.

Kepada wartawan, Saleh Alhamid melalui pesan whatsappnya mengatakan ia keluar ruangan karena tidak menyetujui putusan dalam RDP tersebut.

"Jika mau ambil keputusan, harusnya rapat di skors dulu lalu pimpinan dewan lakukan rapat internal dengan komisi C untuk mendengarkan masukan baru ambil keputusan. Bukan malah saling menjatuhkan," ungkapnya. (Ronald)

Kepala Kesbangol Mimika, Yan Slamet Purba 

MIMIKA, BM

Kesbangpol Mimika mencatat hingga saat ini sebanyak 51 forum kebangsaan, organisasi dan paguyuban yang resmi terdaftar di pemerintah daerah.

"Jumlahnya sampai sekarang masih 51 dan belum ada penambahan," ungkap Yan Selamat Purba kepada BeritaMimika.

Purba mengatakan, pihaknya selalu mengadakan pemantauan dan sejauh ini semuanya aktif. 51 forum dan organisasi ini akan dirangkul guna menciptakan kedamaian di Kabupaten Mimika.

Diakuinya, bahwa forum dan organisasi yang terdaftar di Kesbangpol mendapat insentif dari Pemerintah Daerah Mimika yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Sayangnya, Ia tidak mengingat berapa nominal yang didapatkan setiap forum kebangsaan, organisasi maupun paguyuban.

"Kita terus melakukan pemantauan terhadap forum dan organisasi ini dan jika mereka ada kegiatan, mereka juga mengundang Kesbangpol untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut,” ujarnya.

Dikatakan, sejauh ini Kesbangpol Mimika juga terus membangun komunikasi dengan semuanya. Ke depan Kesbangpol berencana membuat soft program agar dapat berkomunikasi secara langsung tanpa harus bertemu.

"Itu yang saat ini sedang kita rencanakan namun hal itu tergantung situasi nanti," ungkapnya. (Shanty)

Penyerahan LKPJ Bupati Tahun 2020 oleh Bupati Eltinus Omaleng kepada Wakil Ketua 1 Aleks Tsenawatme

MIMIKA, BM

Enam Fraksi di DPRD Mimika menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Mimika tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Namun, ada banyak catatan yang perlu diperbaiki dan diperhatikan oleh Pemda Mimika.

Persetujuan tersebut disampaikan pada Rapat paripurna IV masa sidang II DPRD Mimika yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Mimika Alex Tsenawatme didampingi Wakil Ketua II, Yohanes Felix Helyanan.

Hadir pada sidang tersebut Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Sekda Mimika Michael Gomar dan Forkopimda, Jumat (9/7).

Fraksi Golkar

Pandangan akhir Fraksi Golkar dibacakan oleh Mariunus Tandiseno. Partai ini menyetujui Ranperda LKPj namun ada beberapa catatan dan apresiasi yang di berikan.

Golkar mengapresiasi capaian dari hasil BPK dan 6 kali menerima WTP, mendorong dan mendukung Pemda Mimika untuk bersama berkomitmen meningkatkan kinerja pelayanan publik pada masyarakat Mimika.

Dalam melaksanakan dan mengawal seluruh proses pembangunan Fraksi Golkar akan selalu bersinergi dan memberikan masukan kepada eksekutif sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab yang dipercayakan.

Golkar Mimika akan membantu mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang daerah tahun 2005-2025 yakni terwujudnya Mimika menjadi pusat jasa dan industri global berwawasan lingkungan serta mendukung pembangunan jangka menengah daerah tahun 2020-2024 yakni terwujudnya Mimika, cerdas, aman, damai dan sejahtera.

"Sehubungan dengan penanganan pandemi covid 19 kami Fraksi Golkar mendukung dan mengawal langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi tersebut," tutur Mariunus.

Fraksi ini mendukung pemerintah menyelesaikan pembayaran hutang refocusing Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp244 miliar dan dimasukkan dalam APBD perubahan anggaran 2021 dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

Fraksi Nasdem

Daud Bunga mengatakan fraksinta menyetujui Ranperda LKPj namun memberikan 11 catatan dan rekomendasi terhadap kualitas LKPJ.

Fraksi ini menekankan pentingnya program infrastruktur tidak hanya dipusatkan di lingkup Kota Timika tapi juga di daerah-daerah pesisir dan pegunungan demi untuk kesetaraan pembangunan yang berkeadilan.

Pemerintah diminta memberikan subsidi atau bantuan sosial kepada masyarakat dan UKM yang kena dampak dari kebijakan pemerintah menerapkan PP KM dalam usaha Penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona.

Pemda Mimika diminta tidak melakukan pemaksaan pemberian vaksin kepada masyarakat. Dalam rangka mensukseskan PON dan Pesparawi di Mimika pemerintah diharapkan lebih banyak melibatkan dan memberdayakan masyarakat Amungme dan Kamoro pada setiap panitia cabor maupun relawan kegiatan PON dan Pesparawi.

Pemda harus menertibkan aset-aset daerah yang selama ini masih dikuasai oleh oknum-oknum tertentu dan pemanfaatannya dikembalikan kepada pemerintah daerah.

Pemda diminta membentuk Balai Latihan Kerja (BLK), memberikan insentif kepada tokoh-tokoh agama, memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa Mimika khususnya anak Amungme dan Kamoro yang melaksanakan studi baik di dalam maupun di luar Kota Timika.

Membangun asrama mahasiswa dan pelajar Mimika di setiap kota studi serta memberikan bantuan biaya operasional asrama dan dalam rangka mensukseskan program program keagamaan Timika pemerintah diharapkan mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut.

Fraksi PDIP

Walau menerima LKPJ Bupati Mimika, Fraksi PDIP mendesak pemerintah daerah menyelesaikan pembayaran hutang Tahun Anggaran 2020 yang disebabkan oleh dana DBH kurang bayar maupun hutang akibat refocusing Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya dianggarkan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2021.

Yulian Salosa mewakili Fraksi PDI Perjuangan juga berharap agar pemerintah lebih fokus pada upaya perbaikan fungsi pelayanan dasar masyarakat sebagai prasyarat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Mimika dan pemerintah berkewajiban untuk menjamin penyediaan bantuan sosial kepada masyarakat terutama pada saat pemberlakuan PPKM berbasis mikro.

Fraksi Gerindra

Pernyataan Fraksi Gerinda disampaikan Nurman Karupukaro. Gerindra menyoroti keterlambatan proses pelelangan yang sering di lakukan oleh OPD.

"Menurut kami ini yang tidak boleh terjadi perencanaan bersamaan di tahun yang sama ini akan menjadi temuan di kemudian hari untuk itu kami mohon kepada bupati dan OPD terkait untuk mencarikan solusi yang terbaik di antaranya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan bersamaan sehingga tidak dapat menghambat kegiatan yang lain," kata Nurman.

Ketidakstabilan jaringan internet, Fraksi Gerindra menyarankan dinas kominfo untuk memberikan kesempatan kepada operator telekomunikasi lainnya untuk dapat mengakses jaringan yang bukan hanya satu sentra komunikasi di Mimika sehingga ke depan tidak lagi terjadi ketidakstabilan internet.

"Kami meminta bupati untuk dapat mengaktifkan kembali honorer yang telah mengabdi kepada Pemda Mimika yang mulai dari 5 sampai 10 tahun dan untuk honorer yang baru kami dari Fraksi Gerindra meminta untuk diprioritaskan suku Kamoro dan Amungme pada khususnya dan Papua pada umumnya," tutur Nurman.

Sedangkan, untuk PPKN ada permintaan dari masyarakat agar pembatasan masyarakat terjadi hingga pukul 20.00 WIT. Fraksi ini juga menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksin disambut baik warga Timika.

Fraksi PKB

LFraksi PKB berharap agar struktur pelaporan LKPJ disampaikan secara lebih terperinci dan komprehensif dengan tetap berpedoman pada PP nomor 13 tahun 2019.

Pemerintah daerah harus merevitalisasi sektor primer yang bersentuhan langsung dengan peningkatan dan kebutuhan masyarakat Mimika seperti sektor pertanian dan Perikanan serta industri kecil lainnya.

Fraksi siap untuk bersinergi bersama pemerintah daerah dalam mengatur pemerataan pelayanan langsung kepada masyarakat kecil yang selama ini masih terpusat pada wilayah tertentu dan bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa.

PKB juga berharap agar desain pembangunan di Mimika dapat mencantumkan strategi dan arah kebijakan program yang mempertimbangkan data kewilayahan sehingga dapat merealisasikan fokus pembangunan yang berdimensi sektoral.

Pemda Mimika diminta lebih memperhatikan penyediaan infrastruktur dasar terhadap wilayah atau distrik dan kampung kampung yang jauh dari perkotaan.

"Kami berharap Pemda Mimika mempersiapkan secara matang rencana fase rehabilitasi dan rekonstruksi sosial dan ekonomi pasca wabah pandemi covid 19 selesai dan fase penanganan covid 19 dalam menghadapi beberapa event besar seperti Pesparawi dan PON," ungkap Saleh Alhamid.

Dalam konteks penanganan Covid-19 dan pemberlakuan PPKN dari pusat sampai ke daerah, fraksi PKB berharap tidak hanya dampak ekonomi saja yang perlu direspon seperti PHK penurunan pendapatan mayoritas warga tetapi juga perhatian terhadap dampak sosial lainnya seperti angka kelahiran yang tinggi dan problem pembelajaran anak-anak sekolah dan lainnya.

Fraksi Mimika Bangkit

Sama seperti lainnya, Fraksi Mimika Bangkit juga menyetujui Ranperda LKPj Bupati 2020 dengan sejumlah catatan. Demikian dibacakan Aloisius Parung.

Pemda diminta jangan mengabaikan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana PON. Pemda juga harus memperhatikan dampak nyata covid-19 kepada masyarakat terutama pertumbuhan ekonomi UMKM Mimika.

"Indikator keberhasilan bupati dan wakil bupati bukan perolehan WTP hasil audit BPK atas penggunaan keuangan daerah tetapi pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam dokumen LKPJ," ujarnya.

Fraksi Mimika Bangkit meminta pemerintah bekerja keras dan kerja cerdas untuk mencari sumber-sumber Pendapatan asli daerah yang baru. Mereka meminta Pemda Mimika jangan puas atas APBD yang selama beberapa tahun terakhir ini lebih tinggi dari kabupaten di Papua dan Papua Barat.

Realisasi APBD Mimika lebih banyak belanja aparatur dan peningkatan aset daerah yang kurang efektif pemanfaatannya. Prioritas belanja tahun-tahun mendatang perlu memperhatikan program prioritas yang mendukung visi dan misi bupati dan wakil bupati mencapai masyarakat Mimika yang cerdas, aman, damai dan sejahtera.

"Rakyat tidak bangga dengan pencapaian WTP hasil audit keuangan oleh BPK. Rakyat akan bangga jika semua warga Mimika tahu baca dan menulis terutama di pedalaman, mereka hidup dalam keadaan aman dan damai serta semua kebutuhan pokoknya terpenuhi," ungkapnya.

Menyikapi semua itu Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan, pendapat akhir ini disampaikan untuk mengevaluasi dan memahami secara kritis pelaksanaan pembangunan dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2020.

Pendapat akhir fraksi DPRD pada hakekatnya merupakan wujud nyata berfungsinya lembaga legislatif sebagai Mitra pemerintah yang dipercayakan oleh masyarakat untuk tugas yang mulia dalam mengemban amanat rakyat Mimika.

Sejumlah rekomendasi yang telah disampaikan oleh dewan merupakan koreksi dan masukan bagi eksekutif selaku pelaksana kebijakan di Mimika untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

"Hal ini akan menjadi prioritas dan perhatian dari eksekutif dalam rangka memperkaya dan menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan," tutur Bupati Omaleng.

Bupati mengatakan, beberapa kesepakatan yang telah tercapai dalam pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD dapat dirangkumkan.

Diantaranya peran APBD selaku instrumen fiskal daerah yang merupakan kerja tahunan pemda, diharapkan tetap memperhatikan kebutuhan nyata sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat Mimika.

Perlu adanya pembenahan pembangunan di segala bidang secara cermat dan melakukan pengawasan dan evaluasi yang cermat terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran berjalan sehingga pencapaian target program dan kegiatan dapat terwujud dengan baik.

"Saya yakin semua upaya dan usaha yang kita berikan memiliki makna sejarah yang tidak akan hilang ditelan waktu dan tidak akan lekang di segala musim akan tetapi Abadi sebagai prasasti di hati masyarakat Mimika tercinta," ungkapnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua I DPRD Mimika Alex Tsenawatme mengatakan, salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Salah satu bentuk pelaksanaan dari kewenangan DPRD dalam membentuk Perda adalah melakukan pengkajian, penelitian, pengawasan dan pembahasan terhadap gerak dan Perda yang diajukan oleh bupati. Salah satu output dari kegiatan ini berupa pandangan dan pendapat yang akumulasi melalui penyampaian kata akhir fraksi DPRD.

"Kami berharap dampak dari pandemi Covid-19 baik dari sisi kesehatan ekonomi dan UMKM dan permasalahan sosial lainnya dapat tertangani dengan baik. Ancaman penularan covid masih tinggi maka diperlukan inovasi yang konfrehensif dalam membangun, pembelajaran yang efektif dan mampu mencapai target pembelajaran serta menjadi perhatian agar dapat menyediakan beasiswa bagi putra-putri bangsa kita yang sangat terdampak," harap Alex.

Disamping itu masyarakat Mimika saat ini meminta pemerintah segera membuka BLK guna mendidik dan melatih tenaga kerja lokal yang terampil untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan di wilayah Mimika maupun upaya membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

"Kami berharap adanya upaya memaksimalkan perencanaan dan penerapan belanja anggaran daerah dengan mendorong semua OPD agar dapat melakukan Inovasi dan efisiensi untuk meningkatkan sumber-sumber PAD dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kebutuhan hidup rakyat karena PAD merupakan salah 1 indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah. Guna memaksimalkan potensi PAD maka pemerintah daerah segera fokus pada koordinasi kepada pihak pemerintah provinsi guna percepatan pengurusan Perusda," pesannya. (Shanty)