Politik & Pemerintahan

Pileg 2024: Gerindra Mimika Optimis Raih 6 Kursi di DPRD Mimika

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Mimika, Elminus B. Mom

MIMIKA, BM

Setelah berhasil merebut 5 kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu, kali ini, Partai Gerindra Kabupaten Mimika semakin optimis dapat merebut kursi lebih banyak di DPRD Mimika pada Pileg 2024 mendatang.

Hal itu atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Mimika, Elminus B. Mom, kepada awak media di Timika, Papua Tengah, Sabtu (8/7/2023).

Elminus mengatakan bahwa pada Pileg 2024, Partai Gerindra Mimika menargetkan sebanyak 6 kursi di DPRD Mimika.

“Untuk Kabupaten, kami targetkan 6 kursi. Yakin menang, itu sudah target. Kalau ada tambahan berarti target itu jadi 8 kursi,” ujar Elminus.

Elminus mengungkapkan, sampai saat ini, dokumen persyaratan dari setiap calon calon legislatifnya (bacaleg) sudah diperbaiki dan dimantapkan.

"Bacaleg dari Gerindra sudah aman semua. Tinggal perbaikan-perbaikan saja. Tapi tadi malam sudah selesai semua," ungkapnya.

Disampaikan bahwa Gerindra Mimika telah menyiapkan sebanyak 30 lebih bacaleg yang akan ikut kontes di Pileg 2024.

"Kami ada 30 lebih. Semua sudah siap. Semua dapil sudah masuk. Perwakilan perempuan juga ada di setiap dapil, sudah lengkap," jelas Elminus.

“Untuk dapil yang 7 kursi itu kami siapkan Dua perempuan. Sedangkan untuk dapil yang jumlah kursinya 5 sampai 6 itu peewakilan perempuan satu orang,” imbuhnya.

Di samping itu, Elminus juga menyampaikan ada 10 orang bacaleg yang telah diutus untuk maju di provinsi.

"Provinsi 10 orang. 8 orang asli Papua semua dan 2 orang non-Papua," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Soal Pilot Susi Air, Kapolda Papua: Tidak Akan Ada Barter dengan Egianus

Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri

MIMIKA, BM

Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, menegaskan bahwa tidak akan ada barter antara Egianus Kogoya dengan negara dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Kapten Philips Mark Mehrtens.

Hal itu ia tegaskan saat ditemui awak media usai penyerangan kegiatan peletakan baru pertama pembangunan Satpas SIM di Timika, Papua Tengah, Selasa (11/7/2023).

Irjen Pol Fakhiri menyebutkan bahwa Egianus Kogoya adalah bagian dari warga negara Indonesia sehingga tidak ada solusi barter dengan negara.

"Tidak ada solusi lain. Kembalikan pilot. Tidak ada barter antara Egi dengan negara. Egi itu warga negara Indonesia. Siapa yang bilang Egi warga negara Papua Merdeka, nggak ada. Dia masih warga negara indonesia. Jadi negara tidak bisa bicara dengan negara," tutur Fakhiri.

"Ini kami bicarakan dengan warga masyarakat kami. Dia tidak bisa memberikan tawaran lain. Tidak ada tawaran merdeka atau meminta senjata dan amunisi, tidak ada. Aparat TNI tidak akan membicarakan masalah itu," tambahnya.

Saat ditanya mengenai keberadaan pilot, Irjen Pol Fakhiri mengungkapkan bahwa sampai saat ini pilot Susi Air masih berada di wilayah Nduga, Pegunungan Papua.

Iya, pilot masih ada di wilayah Nduga. Kondisi pilot aman-aman dan sehat, ungkapnya.

Lebih lanjut Fakhiri menyampaikan bahwa dalam upaya penyelamatan pilot, permintaan masih terus membangun komunikasi dengan semua pihak.

“Kemarin saya sampaikan di Jayapura, saya laporkan ke presiden bahwa itu semua akan kami upayakan secara maksimal,” ujarnya.

Dikatakan sejak awal penyanderaan pilot pada 7 Februari 2023 lalu, Irjen Pol Fakhiri telah mengundang Pj Bupati Nduga, Ketua DPRD Nduga, Kapolres Nduga, dan juga pihak gereja Kingmi pada 9 Februari 2023.

“Kita minta untuk membantu saya selaku Kapolda untuk mengupayakan bagaimana pilot itu bisa kembali dalam keadaan selamat dan utuh. Tidak ada win-win yang lain,” kata Fakhiri.

Pada kesempatan ini juga, Fakhiri kembali meminta agar pembicaraan tentang Rp5 miliar tidak lagi dipelintir.

"Itu kan pembicaraan Kapolda dengan Pj Bupati yang lama dan DPRD. Pembicaraannya, kalau nanti Egi minta uang itu, ya dikasih saja, gak apa-apa, yang penting saya batasi tidak boleh lebih dari Rp5 miliar. Itu pembicaraan kita untuk bernegosiasi awal," jelas Fahri.

"Memang di perjalanan waktu awal itu bagus, tapi karena ada masukan kiri-kanan yang menghasut atau bagaimana sampai Egi berubah pikiran sehingga komunikasi itu putus," ungkapnya.

Apalagi lanjut Fakhiri, ada pihak-pihak lain yang terlihat ingin memanfaatkan momen itu untuk menemui Egianus Kogoya.

“Karena Kapolda ngomong begitu, sudah berangkat dia sampai ke tempat Egi, bahkan Egi mengancam akan membunuh orang itu,” ujarnya.

Ia mengatakan sejak saat itu, komunikasi dengan Egianus Kogoya terputus hingga Pj bupati lama diganti.

"Saya tiga kali bertemu Pj bupati. Terakhir saya dengan bapak Pangkogap sebelumnya bertemu di RPH. Saya berbicara agak keras karena beliau menjanjikan kepada pimpinan negara dalam waktu dua minggu. Sampai saat itu tidak pernah ada komunikasi lanjutan makanya saya tegur agak keras," ungkapnya. 

“Kita berharap dengan Pj bupati yang baru ini bisa melakukan komunikasi yang intens dengan keluarga di dalam, dengan Egi, dan keluarga besar supaya kita bisa mendapat pilot itu dengan baik,” pungkasnya. ( Endy Langobelen )

DPMPTSP Mimika Gelar Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadau Satu Pintu Mimika (DPMPTSP) menggelar sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kegiatan yang berlangsung di hotel Cartenz, Kamis (13/7/2023) dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umun Setda Mimika Hendritte Tandiyono.

Dalam sambutannya, Hendritte Tandiyono mengatakan secara nasional, penanaman modal sangat berperan penting dalam memutar roda perekonomian nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, dan peningkatan inovasi, kualitas penanaman modal, merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan mensejahterakan secara adil dan merata.

"Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, maka peran dan fungsi pemerintah daerah adalah melaksanakan kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, melalui DPMPTSP untuk memajukan iklim investasi di daerah," jelas Hendritte.

Ia mengatakan bahwa undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang cipta kerja, mengamanatkan pelaksanaan online single submission (OSS RBA).

Dimana penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko secara online sehingga dapat memberikan layanan bagi pelaku usaha yaitu, usaha mikro kecil (UMK) dan non usaha mikro kecil (Non UMK) dan mempermudah pelaku usaha mendapatkan nomor induk berusaha (NIB).

Katanya kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk melakukan percepatan dan peningkatan penanaman modal.

Selaras dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui DPMPTSP terus berupaya meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

"Selain itu, DPMPTSP juga berkewajiban menyebarkan informasi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan penanaman modal dan untuk pengembangan sektor usaha penanaman modal yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan penanaman modal," Ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitua kegiatan Yohan Sena mengatakan, kegiatan digelar sehubungan dengan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal).

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini digelar sebagai tindaklanjut pelaksanaan peraturan menteri investasi, atau badan koordinasi penanaman modal Indonesia nomor 3 tahun 2022 tentang petunjuk teknis DAK non fisik fasilitasi penanaman modal.

"Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai ketentuan perusahaan penanaman modal, dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan usaha sesuai dengan peraturan undang-undang," jelasnya. (Shanty Sang)

Top