politik

Anggota Komisi C DPRD Mimika, Elminus B. Ibu, laksanakan reses III di Jalan Busiri Ujung, Timika, Papua Tengah

MIMIKA, BM

Anggota Komisi C DPRD Mimika, Elminus B. Mom melaksanakan reses ketiga pada daerah pemilihan (dapil) II di Jalan Busiri Ujung, Timika, Papua Tengah.

Reses yang berlangsung dari pagi hingga sore hari itu disaksikan oleh sejumlah masyarakat dari SP 5, SP 7, SP 9, hingga pinggiran kota Timika.

Pada kesempatan ini, Elminus menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari pembentukan Peraturan Daerah (Perda) pencari kerja (pencaker) orang asli Papua (OAP), Perda tentang peningkatan ekonomi OAP, hingga Perda yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus di Mimika.

Adapun permintaan lain adalah membangun rumah sakit jiwa (RSJ) dan rumah Industri kreatif bagi anak mudah Papua.

Saat diwawancarai awak media, Elminus menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat memang benar adanya, mengingat saat ini masih banyak OAP yang menjadi penonton di atas tanahnya sendiri.

Ketua DPC Partai Gerindra itu mencotohkan pedagang mama-mama Papua yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan.

"Mama-mama yang jualan di pinggir-pinggir jalan itu harus dikasih tempat yang layak. Mama-mama yang jual noken, jual segala macam itu sampai saat ini belum punya tempat yang layak," ujarnya.

"Kemudian juga tentang pencaker OAP dan yang lahir besar di sini masih banyak yang menganggur. Sementara mereka yang dari luar datang langsung kerja di atas (Tembagapura), langsung dapat jabatan di pemerintahan, di DPRD. Ini yang masyarakat keluhkan," imbuhnya.

Untuk itu, lanjut Elminus, pemerintah perlu mengambil kebijakan dengan membuat Perda yang mengatur hal-hal tersebut agar OAP tidak terus menerus menjadi penonton dan aturan Otsus 80 persen untuk OAP pun harus benar-benar ditegakkan.

"Di dalam Otsus saya sendiri tahu harus 80 persen dan 20 persen. Anak-anak lahir besar di sini punya hak untuk itu, tapi karena aturan tidak dijalankan jadinya anak-anak di sini jadi pengangguran. Sementara yang dari luar datang langsung kerja. Itu yang mereka minta peraturan itu harus ditegaskan, itu harus ditinjau kembali, lemahnya di mana, kuatnya dimana," jelas Elminus.

Terkait pembangunan RSJ, Elminus katakan bahwa DPRD Kabupaten Mimika sudah sejak lama mendorong Pemerintah Daerah untuk membangunnya.

"Tapi mereka (Pemda) ini alasannya akan bangun di Jayapura, dibangun di sini, sampai sekarang belum jelas. Sementara mereka (ODGJ) ditampung di SP 1. Tapi, kami DPRD tetap akan dorong terus agar RSJ bisa segera dibangun di Mimika karena ODGJ itu butuh tempat yang bagus, yang layak supaya bisa dikendalikan dengan baik,” ujarnya. (Endy Langobelen)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika

MIMIKA, BM

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika Iwan Megawan mengatakan, dana transfer khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Untuk Dana Alokasi Khusus Fisik hingga akhir Mei 2023 masih belum ada realisasinya, namun untuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik sudah terealisasi sebesar Rp65,59 miliar atau 32,7 persen dari pagu Rp200,84 miliar.

Dana Otonomi Khusus telah terealisasi Rp126,83 miliar atau setara 30 persen dari pagu Rp422,77 miliar.

Sementara Dana Desa telah terealisasi Rp68,89 miliar atau 21,7 persen dari pagu Rp317,77 miliar dan Dana Insentif Fiskal telah terealisasi Rp7,75 miliar atau sudah 50 persen dari pagu Rp15,50 miliar.

“Kredit Ultra Mikro (UMi) periode sampai dengan Bulan Mei 2023 masih belum ada penyerahannya,” Kata Iwan dalam rilis pers yang diterima Berita Mimika.com pada Selasa (4/7/2023).

Iwan menjelaskan belanja Pemerintah Pusat terdiri dari Belanja Pegawai yang saat ini sudah terealisasi sebesar Rp127,51miliar atau 37,9 persen, Belanja Barang Rp100,27 miliar atau 15,9 persen, dan Belanja Modal sudah terealisasi sebesar Rp42,6 miliar atau 29,2 persen persen.

Katanya, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 pada periode yang sama, masing-masing pos belanja di Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan.

“Jadi, belanja Pegawai di tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp129,33 miliar, sehingga Belanja Pegawai sampai Bulan Mei 2023 mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp1,82 miliar,” jelasnya.

Dikatakan, Belanja Barang di tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp111,57 miliar, sehingga Belanja Barang sampai Mei 2023 mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp11,30 miliar.

Belanja Modal di tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp16,09 miliar, sehingga Belanja Modal hingga Mei 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp26,51 miliar.

Kemudian belanja TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus Fisik & Dana Alokasi Khusus Non Fisik), Dana Otonomi Khusus, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal.

“Dana Bagi Hasil telah terealisasi Rp645,31 miliar atau 31 persen dari pagu sebesar Rp2,08 triliun dan Dana Alokasi Umum terealisasi Rp583,02 miliar atau 43,3 persen dari pagu sebesar Rp1,34 triliun,” Ungkapnya. ( Santi Sang)

Penjabat Bupati Mappi, Michael R Gomar disambut meriah warga  Asgon, Distrik Assue 

MAPPI, BM

Penjabat Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, kembali melakukan kunjungan kerja ke distrik.

Kali ini Pj Bupati bersama jajaran pejabat Pemkab Mappi dan Ikatan Motor Indonesia Mappi melakukan kunjungan dengan menggunakan motor menempuh jarak kurang lebih 102 kilometer. Touring dilakukan pada 26-27 Juni 2023.

Sejumlah agenda dilakukan Pj Bupati selama kunjungannya ke Asgon, Distrik Assue. Salah satunya meninjau pembangunan ruas jalan Kepi – Eci.

Tahun ini ada bantuan anggaran untuk peningkatan jalan sepanjang 4 kilometer untuk ruas Kepi – Eci dan satu kilometer Eci ke arah titik.

Ruas jalan Kepi – Eci dan Kepi – Senggo adalah tanggungjawab APBN melalui Kementerian PUPR dan APBD Provinsi Papua Selatan.

Pj Bupati Mappi akan bertemu dengan Gubernur Papua Selatan untuk membicarakan penambahan anggaran agar perbaikan jalan bisa diselesaikan lebih cepat.

Selain memantau kondisi jalan, Pj Bupati juga melihat RS Pratama Tipe D yang ada di Eci. Puskesmas yang dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Kesehatan ini akan segera difungsikan.

Semetara kekurangan sarana prasarana, alat kesehatan dan lainnya akan dilengakpi agar pelayanan kesehatan bisa lebih baik.

Pj Bupati bersama rombongan juga melihat Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Eci karena di APBD Tahun 2023, Pemkab Mappi melakukan pengadaan dua unit mesin pembangkit yang diperuntukkan bagi Eci dan Bade.

Dengan adanya mesin tersebut, jam operasi atau jam nyala untuk dua wilayah ini akan ditambah. Eci yang sebelumnya 6 jam jadi 12 jam, kemudian Bade dari 12 jam jadi 24 jam.

"Kita masih tunggu mesin, mudah-mudahan dua bulan lagi sudah terpasang, PLN akan bantu untuk penambahan travo supaya bisa dinikmati dan memberikan tambahan pelayanan,” ungkap Pj Bupati.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati menyampaikan terima kasih kepada masyarakat khususnya masyarakat 18 kampung di Distrik Assue yang memberikan dukungan selama setahun masa jabatannya sebagai Pj Bupati sehingga bisa diperpanjang setahun lagi.

“Ini bukan karena hebat saya tapi dukungan masyarakat, kerja sama, komunikasi, koordinasi, dan juga dari OPD, kepala distrik sehingga bisa berjalan dengan baik. Sehingga pelayanan kinerja yang ada, bisa diberikan kepercayaan sehingga bisa lanjutkan,” tuturnya.

Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Diantaranya permasalahan tanah, listrik dan tempat ibadah yang akan diselesaikan secara bertahap.

Selain itu perumahan untuk masyarakat yang menjadi kebutuhan utama, namun belum bisa dipenuhi seluruhnya karena keterbatasan anggaran dan dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian.

Untuk mengatasi persoalan atau kebutuhan masyarakat di kampung, Pj Bupati menyatakan bisa dikerjakan oleh perangkat kampung menggunakan dana desa. Ia berharap pengelolaan dana desa dapat dimanfaatkan dengan benar agar bisa dirasakan oleh masyarakat.

Dana desa ditegaskan Pj Bupati, sudah jelas peruntukkannya. Begitu pula Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk operasional aparat kampung dan bamuskam. Dana desa bisa untuk pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur yang skalanya kecil.

“Pembangunan kecil yang bisa dilakukan oleh kepala kampung dan Bamuskam silahkan dilakukan pembangunan di kampung. Jangan kampung ditinggal kosong, banyak kepala kampung yang saat ini tidak tinggal di kampung," ungkapnya.

"Kalau tidak tinggal di kampung, bagaimana masyarakatnya sehingga saya minta kepala kampung manfaatkan dana desa, bangun kampung dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan dan manfaat dari dana desa,” tegasnya.

Tahun ini Pemkab Mappi juga akan memberikan bantuan 10 unit lampu penerangan jalan umum tenaga surya yang akan dipasang di distrik dan kampung sehingga masyarakat bisa mendapat penerangan ketika lampu padam.

Sementara kebutuhan pembangunan lain terutama jalan, Pemkab Mappi akan mempertimbangkan untuk penambahan dalam APBD Perubahan Tahun 2023 atau APBD Perubahan 2024.

Kepala Distrik Assue, Gustaf Aris Toteles Marei bersama masyarakat begitu gembira menyambut kedatangan Pj Bupati yang walaupun sibuk dengan berbagai tugas pemerintahan tapi menyempatkan waktu mengunjungi distrik.

Kedatangan Pj Bupati ke distrik menurutnya, merupakan bentuk kecintaan seorang pemimpin kepada rakyat hingga rela naik motor dengan menempuh perjalanan panjang dengan kondisi jalan yang rusak.

"Ini satu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di Distrik Assue, karena baru terjadi perjalanan seorang bupati dengan rombongan yang begitu besar. Berarti ada kecintaan dari bapak bupati kepada seluruh masyarakat di 18 kampung di Distrik Assue,” ujarnya.

Kepala distrik berharap, sebelum Pj Bupati mengakhiri masa tugas di Tahun 2024 mendatang, ada sebagian jalan dari Kepi ke Eci sudah dapat dilalui tanpa harus bersusah payah lagi. (red)