ekonomi pembangunan

Pelatihan managemen tersebut yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Kamis (7/4)

MIMIKA, BM

PT Freeport Indonesia (PTFI) memberikan pelatihan managemen keuangan yang transparansi kepada mitra nirlaba binaannya.

Kali ini Yayasan Hak Azasi Manusia dan Anti Kekerasan (Yahamak) yang mendapatkan pelatihan managemen tersebut yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Kamis (7/4).

Sebelumnya telah dilakukan pelatihan serupa kepada mitra kerja yakni Lemasko, Lemasa, Yayasan Yuamako.

Manager Hubungan Institusi Lokal PT Freeport Indonesia, Ricardo Komul mengatakan, tujuan dari pada pelatihan managemen keuangan adalah untuk menambah kapasitas terkait dengan pepengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.

"Freeport selalu dan terus melakukan segala kegiatan dengan transparansi dan akuntabilitas, karena pengelolaan program-program ini perlu dilakukan secara akuntabel dan transparansi agar bisa dipertanggungjawabkan," Kata Ricardo.

Lebih lanjut dikatakan, situasi Freeport sekarang ini kepemilikan saham pemerintah di PTFI lebih besar yang jumlahnya 51,2 persen.

Keadaan ini mewajibkan Freeport dalam semua investasi sosial harus dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik.

Karena semua lembaga mitra yang bekerjasama dengan Freeport menerima bantuan pendanaan dari Freeport.

"Kami harapkan dapat meningkatkan kapasitas dari pada pengurus lembaga, sehingga mereka juga mempunyai kemampuan untuk mengelola anggaran dan program ini secara baik, secara bertanggung jawab dengan akuntabilitas dan transparansi," harapnya.

Diharapkan, mitra yang mendapat bantuan dana dalam rangka giat sosial investasi Freeport, juga bisa mengelola program-program mereka dengan bantuan dana tersebut secara transparan dan bertanggung jawab.

"Mereka juga punya kemampuan untuk bisa mengelola program dan anggarannya secara transparansi dan bertanggungjawab," ujarnya.

Kedepan PTFI juga berencana akan mengadakan beberapa pelatihan lainnya untuk meningkatkan kapasitas nirlaba binaan mereka seperti meningkatkan managerial, kepemimpinan, penyelesaian masalah dan lainnya.

"Kita sedang menyiapkan materi untuk teman-teman dari lembaga mitra. Pelaksanaan program investasi sosial Freeport semua harus dikelola secara transparansi sehingga jika ada pihak-pihak yang menanyakan dipakai untuk apa? kita semua bisa bisa memberikan pertanggungjawabannya," Ujarnya.

Dengan pelatihan ini, diharapkan meningkatkan kemampuan mitra PTFI untuk semakin baik dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban.

"Itulah tujuan, sehingga bantuan pendanaan dalam rangka investasi sosial Freeport bisa dilakukan secara bertanggungjawab," ungkapnya. (Shanty) 

Tim Puslabfor Polda Papua dan Satreskrim Polres Mimika saat melakukan olah TKP di lokasi kebakaran

MIMIKA, BM

Tim Puslabfor Polda Papua sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang berhubungan dengan kebakaran yang mengakibatkan 11 bangunan di samping Diana Mall pada Selasa 5 April 2022 terbakar habis.

Barang bukti yang dikumpulkan dari olah TKP Kamis (7/4) akan dibawah ke Kantor Sublabfor Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan atau deteksi.

Kabid PusLabfor, Polda Papua, AKBP Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya melakukan olah TKP yaitu untuk mencari barang bukti yang ada hubungan dengan kebakaran.

"Barang bukti yang kami ambil ini kita akan periksa sehingga nanti kita akan memberikan keterangan secara ilmiah, karena ada alat kami di Jayapura yang bisa mendeteksi apa saja yang membuat kebakaran tersebut," katanya seusai melakukan olah TKP.

Belum disampaikan secara detail sejumlah barang bukti tersebut, karena kata Maruli, hal tersebut dapat dilakukan seusai pihaknya melakukan pemeriksaan. Hasilnyapun akan disampaikan dalam bentuk berita acara.

"Dalam waktu dekat kita akan berikan hasilnya dan kasat reskrim yang akan sampaikan," katanya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Mimika, Iptu Berthu Harydika Eka Anwar, menyampaikan bahwa kebakaran yang terjadi terhadap 11 bangunan itu diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp1,5 miliar.

"Kita sudah buat rangkaian kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 6 orang saksi yang merupakan pemilik bangunan yang terbakar," ungkapnya.

Kata Berthu, pihaknya mengundang tim Puslabfor Polda Papua untuk menemukan asal sumber api dan apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran tersebut.

"Para saksi juga hadir untuk sinkronkan antara apa yang didapat tim labfor di lapangan dengan keterangan saksi di sekitar lapangan," ujarnya.

"Barang bukti sampai sekarang dari kami belum karena yang akan amankan itu dari bid labfor sebab barang bukti yang ada di TKP sudah terbakar semua, nanti dari situ akan diolah oleh bid labfor dengan alat dan metode," jelasnya.

Adapun 11 bangunan yang terbakar, diantaranya 1 unit ruko Unolala,1 unit bangunan toko internasional, 5 unit bangunan rumah makan semi permanen,1 bangunan pos ojek dan 3 unit kontener. (Ignas)

Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng

MIMIKA, BM

Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng meminta semua pedagang di pasar dan supermarket agar tidak memanfaatkan momen Ramadhan dan Lebaran untuk menaikkan harga sembilan bahan pokok (Sembako) serta harga bumbu dapur.

Menurutnya, tindakan tersebut akan menaikkan angka inflasi di Kabupaten Mimika.

"Jadi, bagi para pedagang diharapkan untuk tidak memanfaatkan momen hari besar keagamaan untuk menaikan harga barang," tegas Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng saat ditemui di Kantor DPRD, Selasa (5/4).

Anton mengatakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika tidak boleh tinggal diam dengan adanya keluhan warga terkait kenaikan sejumlah kebutuhan pokok selama ramadhan, menjelang hari raya Paskah dan hari raya Idul Fitri nanti.

Ia meminta Disperindag turun ke lapangan untuk memantau dan mengawasi para pedagang atau pengusaha yang menaikkan harga secara sepihak.

Pasalnya, saat ini ada berbagai keluhan warga tentang kenaikan sejumlah kebutuhan bahan pokok selama bulan puasa.

"Mereka harus turun melakukan pengawasan dan memastikan tidak terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok hanya dengan alasan bulan puasa," ungkapnya.

"Disperindag tak boleh tinggal diam, harus bisa menindak tegas kalau pedagang sengaja mencari keuntungan besar dengan memanfaatkan momen ramadhan,"tegasnya.

Selain melakukan pengawasan, lanjut Anthon, Disperindag juga harus turun ke lapangan untuk memastikan stok kebutuhan pokok.

"Kasihan bagi warga yang ekonominya pas-pasan, harus membeli kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang tinggi, ini tidak boleh, apalagi sekarang saudara kita umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa," harapnya. (Shanty)