ekonomi pembangunan

Wakil Ketua II Gapensi Mimika, Wilem Howay

MIMIKA, BM

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Mimika saat ini memiliki keanggotaan sebanyak 270 perusahan kontraktor.

Jumlah ini terbagi atas 191 perusahan kontraktor Asli Papua (OAP) dan 79 perusahan kontraktor non Papua. Seluruh perusahan ini hanya bergerak di bidang konstruksi seperti pembangunan jembatan, jalan, gedung, drainase dan perumahan serta beberapa bidang lainnya.

“Kami sampaikan ini karena ada yang beritakan jumlah kami 400-an. Itu tidak benar. Seluruh keanggotan kami juga sudah terdaftar secara online dan diketahui di provinsi hingga pusat,” ujar Wilem Howay, Wakil Ketua II Gapensi Mimika.

Kepada BeritaMimika di depan kantor Gapensi, Rabu (4/3) Howay menuturkan jumlah 400-an yang disebutkan, akan membuat bingung pemerintah daerah karena tidak sesuai dengan database.

“Saya juga mau luruskan bahwa Gapensi tidak pernah mengintervensi pekerjaan. Itu semua merupakan kewenangan masing-masing untuk melakukan lobi. Kami bukan bagi proyek, kami hanya keluarkan SPU dan KTA,” ujarnya.

Ia juga tidak bisa menghindari bahwa selalu ada kemungkinan bagi orang lain yang tidak tergabung di Gapensi untuk menggunakan perusahan milik putera daerah (OAP-red) agar memperoleh dan mendapatkan pekerjaan.

“Ini semua tergantung dari SKPD (pemda-red), kadang mereka tidak mau kasih ke perusahan putera daerah sehingga wajar kalau ada yang lakukan pendekatan kemudian setuju perusahannya dipakai orang lain. Karena bagaimanapun mereka butuh uang untuk memperpanjang dokumen perusahan. Kita tidak bisa hindari keadaan ini,” ungkapnya.

Howay juga memperingatkan anggota Gapensi dari kabupaten dan kota di luar Mimika agar melaporkan keberadaan mereka ketika memegang proyek di Mimika.

“Tidak menyalahi aturan tetapi di aturan organisasi harus lapor. Mereka lapor supaya kita bisa data mereka dan jika ada hal-hal tertentu yang tidak diinginkan, kami di Mimika bisa bantu mereka,” harapnya. (Ronald)

MIMIKA, BM

Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional merilis Perkembangan Indeks Harga Konsumen atau Inflasi secara serentak di seluruh Indonesia, Senin (2/3).

Dalam rilis tersebut, secara nasional disebutkan ada 90 kota (kabupaten kota -red) yang disurvei untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) termasuk Kabupaten Mimika.

Dari jumlah ini, 73 kota mengalami inflasi, 17 lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di Sintang Kalimantan Barat (1,21 persen) dan terendah ada kota Pare-Pare Sulawesi Selatan (0,02 persen).

Sementara deflasi tertinggi terbesar adalah Tanjung Pandan Bangka Belitung (1,20 persen) dan Padangsidimpuang di Sumatera Utara merupakan kota dengan deflasi terendah yakni 0,01 persen.

“Dari 90 kota ini secara nasional Mimika berada di urutan 8 kota yang mengalami inflasi sebesar 0,81 persen,” ujar Kepala Kantor BPS Mimika, Trisno L Tamanampo saat menyampaikan press release inflasi Mimika untuk bulan Februari di ruang pertemuan kantor BPS, Senin (2/3).

Selain nasional, untuk tingkatan inflasu wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Kabupaten Mimika berada di urutan 5 dari 21 kota.

Kepada media, Trisno menjelaskan ada 11 kelompok penilaian terhadap faktor inflasi. Pertama, kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kedua, kelompok pakaian dan alas kaki. Ketiga, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga. Keempat perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga.

Kelima kesehatan, keenam transportasi, ketujuh informasi, komunikasi dan jasa keuangan. Kedelapan rekreasi, olahraga dan budaya. Kesembilan pendidikan, kesepuluh penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kesebelas, adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Dijelaskan, inflasi merupakan presentase perubahan index harga konsumen karena adanya perubahan tingkat harga kenaikan barang dan jasa yang secara umum yang dikonsumsi rumah tangga. Penghitungan penentuan inflasi dan deflasi menggunakan rata-rata geometrik.

“Untuk komoditi, andil terbesar inflasi Februari adalah bawang merah (0,5) dan bawang putih (0,4). Mengalami kenaikan bisa jadi karena stok di pasar berkurang, distribusi ke Timika terlambat atau karena keadaan cuaca. Ini juga mempengaruhi,” ungkapnya.

Untuk Mimika, selain bawang merah dan putih, beberapa komoditi yang turut memberikan andil inflasi adalah kangkung (0,2), ikan lema (0,15), minyak goreng (0,13), Ikan Cakalang (0,09), cabai merah (0,09), kol putih (0,06), daging ayam (0,05), sawi hijau (0,05) dan daun singkong (0,04).

Sementara itu beberapa komoditi yang memberikan andil deflasi adalah buah pinang (-0,03), minuman ringan (-0,04), jeruk nipis (-0,04), kepiting (-0,06), bahan bakar rumah tangga (-0,06), tomat (-0,08), telur ayam ras (-0,09), kacang panjang (-0,10), bunga pepaya (-0,11) dan cabai rawit (-0,39).

“Untuk inflasi di Mimika, ini masih terhitung normal. Ke depan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu mengantisipasi terhadap proses inflasi akibat kenaikan harga pengiriman terutama pada komoditas impor (luar Timika) dan beberapa komoditas potensial lainnya untuk dapat diantisipasi sejak dini,” ungkap Trisno, Kepala BPS Mimika. (Ronald)

MIMIKA, BM

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Mimika, tahun ini akan melalukan pelebaran Jalan C Heatubun dari Kantor Imigrasi hingga depan Kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mimika.

Pelebaran dilakukan guna memperluas akses keluar masuk ke jalur penerbangan bandara baru Moses Kilangin sisi selatan.

Kepala Dinas PU Robert Mayaut kepada BeritaMimika di Pondopo Rumah Negara, Senin (3/2) mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemasangan patok dan inventarisir tanah dan bangunan yang terkena dampak pelebaran.

“Desainnya nanti lebar aspal 10 meter ditambah box 2 meter. Jadi mungkin kita perlu bidang 16 meter termasuk pasang lampu diluar box. Saat ini lagi diinventarisir supaya kita tahu sisi luarnya, bidang mana yang diperlukan untuk jalan, luas dan lebarnya serta berapa bangunan yang terkena dampak nanti,” jelasnya.

Dikatakan pekerjaan ini menelan biaya APBD Mimika sebesar Rp 30-an miliar. Namun ia belum dapat memastikan apakah besaran dana ini dapat menyelesaiakan keseluruhan pengerjaan nanti.

“Tergantung uangnya. Artinya kalau belum selesai maka dilanjutkan tahun depan seperti pengerjaan Jalan Cenderawasih,” ungkapnya.

Selain Jalan C Heatubun, tahun 2020 Dinas PU juga akan melanjutkan pekerjaan lanjutan tembusan bundaran Petrosea ke Jalan C Heatubun.

“Bundaran petrosea ke jalan C Heatubun menuju bandara tahun ini 700 meter. Kemarin kita sudah rapat dengan pemilik lahan. Tinggal menunggu dari bagian pertanahan. Saat ini lagi dalam proses komunikasi dengan pemda. Kalau petrosea juga sama tapi saya belum tahu apakah mereka setuju arel mereka di depan diganti dengan dibagian belakang atau tidak. Untuk hal ini nanti komunikasikan dengan bagian pertanahan,” jelasnya. (Nal)