PMII Berencana Demo Lockdown di Sentra Pemerintahan, Polisi Tegaskan Tidak Berikan Ijin
Kompol Sarraju, Wakapolres Mimika
MIMIKA, BM
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mimika berencana akan melakukan demo damai dengan sebutan Seruan Aksi untuk menolak Lockdown dan mempertegas aturan PPKM yang dilakukan Pemda Mimika.
Rencananya, aksi demo tersebut akan dilakukan di Pusat Pemerintahan SP3, pada Kamis (29/7) besok.
"Kami mengundang seluruh warga Mimika yang mau ikut berpartisipasi dalam rangka menolak lockdown di Mimika agar menghubungi tim korlap melalui nomor 085396702759," demikian bunyi seruan aksi melaui pamflet yang juga dikirimkan ke redaksi BeritaMimika.
Namun rencana aksi PMII ini ditentang Polres Mimika. Kepolisian menegaskan bahwa tidak akan memberikan ijin terkait dengan adanya aksi tersebut.
“Tidak ada ijin, karena kalau namanya demo pasti berdekatan sehingga ini yang perlu dijaga. Saat ini kita masih dalam situasi pandemi covid-19 yang mana semakin hari kasus semakin meningkat kemudian jumlah yang meninggal semakin banyak," tegas Wakapolres Mimika, Kompol Sarraju, Rabu (28/7).
Katanya, kalaupun aksi tersebut jadi dilakukan maka polisi akan bersiaga karena yang perlu diawasi adalah berhubungan dengan kepentingan orang banyak.
“Memang PPKM dan lockdown ini memberikan perubahan terhadap prilaku masyarakat. Banyak masyarakat tertekan dengan keadaan ini dan sejatinya tidak diinginkan oleh masyarakat, tetapi kembali lagi kepada pertimbangan perkembangan covid di Timika," ungkapnya.
Iapun berharap PMII sebagai organisasi intelektual dan generasi penerus seharusnya mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah dalam hal PPKM dan lockdown karena demi kepentingan banyak orang, mengingat tingginya kasus covid di Mimika.
"Pemerintah melakukan langkah-langkah ini tentu berdasarkan pertimbangan yang sudah matang. Lebih baik kita memberikan kontribusi yang baik dari pada kita hanya menyuarakan sesuatu dalam bentuk kritikan maupun komentar. Alangkah baiknya kita melakukan perbuatan peduli dengan situasi saat ini,” harap Sarraju.
Sementara itu, kepada BeritaMimika Ketua PMII Mimika Arifin Letsoin mengatakan bahwa surat yang mereka layangkan sifatnya adalah memberitahukan, bukan meminta izin.
"Sesuai mekanisme kami hanya memberikan surat pemberitahuan dan buka surat ijin. Poinnya disitu," tegasnya.
Ia mengatakan demo telah mereka persiapkan untuk tetap mengacu penuh pada penerapan protokol kesehatan.
"Malam ini kami akan konsolidasi internal terkait hal ini. Intinya bahwa setelah pemberitahuan masuk kapan saja kami bisa turun, kalaupun besok tidak jadi. Kami hanya beri surat pemberitahuan untuk pengawalan polisi," jelasnya.
Arifin mengungkapkan demo besok lebih pada penegakan aturan PPKM itu sendiri. Menurutnya, PPMI menilai bahwa pelaksanaan PPKM level-4 di Mimika tidak sesuai dengan aturan yang ada.
"Substansi PPKM adalah taat prokes dan warga tidak berkeluyuran namun mengapa judi king di gorong-gorong masih dibuka, kilo 10 masih beroperasi dan tempat jual miras masih bebas berjualan. Kami demo supaya pemerintah melihat hal-hal seperti ini. Kalau aturan diterapkan maka harus berlaku adil bagi semua. Penegakan hukumnya harus jalan," tegasnya.
Ia juga menilai bahwa PPKM yang diterapkan tidak sepenuhnya mampu menekan lajunya covid di Mimika karena mobiliasi masyarakat sepenuhnya terjadi pada pagi hingga siang hari. Lagi pula selama PPKM ini, berdasarkan pernyataan dinas kesehatan, angka kematian dan kasus baru covid semakin tinggi.
"Banyak hal yang ingin kami suarakan kepada pemerintah terkait ini. Selama PPKM ini banyak pedagang kecil mengeluh karena sangat mempengaruhi pendapatan mereka. Apalagi nanti lockdown. Kalaupun dilakukan, kami harap pemerintah tegas dengan kebijakan ini agar berlaku adil bagi semua. Jangan yang lain tutup tapi yang lain buka. Regulasi hukumnya harus diberlakukan," ungkapnya. (Ignas/Red)
